Australia dan Uni Eropa (UE) menyepakati perjanjian perdagangan baru setelah melalui negosiasi yang berlarut-larut sejak 2018. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan kesepakatan itu dalam sebuah seremoni di Canberra, ibu kota Australia.

Keduanya menandatangani perjanjian tersebut di Gedung Parlemen Australia. Perjanjian ini menjadi kesepakatan dagang terbaru yang ditandatangani UE dalam upaya diversifikasi perdagangan, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Eropa dari Amerika Serikat (AS) dan Cina.

Baik UE maupun Australia berupaya mendiversifikasi jaringan perdagangan mereka, sekaligus mengurangi ketergantungan ekonomi pada Cina dan meminimalisasi dampak ketidakpastian tarif AS.

Albanese dan Von der Leyen juga menyepakati kemitraan di bidang keamanan dan pertahanan. Kedua belah pihak menyatakan bahwa perjanjian ini membuktikan rules-based trade atau perdagangan berbasis aturan menguntungkan kedua belah pihak.

"UE dan Australia mungkin berjauhan secara geografis, tetapi kami sangat dekat dalam hal cara pandang terhadap dunia," ujar Von der Leyen usai bertemu Albanese di Canberra.

"Dengan kemitraan baru yang dinamis ini, baik di bidang keamanan dan pertahanan maupun perdagangan, kami semakin erat."

Pada kesempatan yang sama, Von der Leyen juga menyinggung soal perjanjian tarif yang digunakan sebagai alat tawar-menawar oleh negara adidaya. 

"Hari ini kita menceritakan kisah penting kepada dunia yang sedang berubah secara drastis. Dunia di mana kekuatan-kekuatan besar menggunakan tarif sebagai alat tawar menawar dan rantai pasok sebagai titik lemah yang dapat dieksploitasi," katanya kepada para wartawan. 

"Dalam kisah kami, perdagangan terbuka berbasis aturan memberikan hasil yang positif. Kepercayaan lebih penting daripada sekadar transaksi," tambahnya.

Anthony Albanese menyebut kesepakatan ini sebagai "momen penting" bagi Australia. Uni Eropa merupakan mitra dagang bilateral terbesar ketiga Australia sekaligus sumber investasi asing terbesar kedua.

Apa isi perjanjian dagang UE-Australia?

Menurut kantor berita AFP, perjanjian ini akan menghapus lebih dari 99% tarif ekspor barang-barang UE ke Australia, sehingga memangkas pungutan sebesar 1 miliar euro (sekitar Rp18,9 triliun) per tahun bagi perusahaan-perusahaan terkait.

Tarif Australia untuk wine, wine bersoda, buah-buahan, sayuran, dan cokelat akan langsung turun menjadi nol sejak hari pertama, sementara tarif untuk keju akan diturunkan secara bertahap selama tiga tahun. Perjanjian ini juga menghapus tarif atas sejumlah ekspor utama Australia, termasuk wine, hasil laut, dan produk hortikultura.

Produsen mobil Eropa pun akan diuntungkan karena Australia menaikkan ambang batas pajak kendaraan mewah untuk kendaraan listrik sehingga tiga perempat dari total kendaraan listrik kini akan bebas dari pajak tersebut. 

Australia juga akan menurunkan tarif impor mineral kritis. Perjanjian ini sekaligus akan membantu Uni Eropa mengamankan pasokan bahan baku penting, termasuk litium dan tungsten.

Menurut siaran pers Komisi Eropa, perjanjian ini berpotensi meningkatkan ekspor UE ke Australia sebesar 33% dalam satu dekade ke depan, dengan sektor susu, kendaraan bermotor, dan bahan kimia menjadi yang paling pesat pertumbuhannya.

Salah satu kebuntuan dalam negosiasi, yakni akses pasar UE untuk daging sapi Australia, berhasil diselesaikan. Untuk komoditas ini, UE akan membuka dua kuota tarif dengan total 30.600 ton. Sebanyak 55% daging sapi jenis grass-fed akan masuk tanpa bea, sementara 45% sisanya dikenakan bea berkurang sebesar 7,5%.

Namun, ketentuan ini akan diberlakukan secara bertahap selama lima tahun demi melindungi peternak UE.

Sebelumnya, media Australia melaporkan bahwa industri peternakan lokal menginginkan kuota bebas tarif sebesar 50.000 ton per tahun. UE juga akan mengizinkan kuota 25.000 ton daging domba dan kambing Australia jenis grass-fed yang diberlakukan secara bertahap selama tujuh tahun.

UE izinkan Australia gunakan nama produk yang dilindungi

Negosiasi sebelumnya sempat menemui kebuntuan karena sengketa hak produsen wine dan keju Australia untuk menggunakan nama-nama seperti prosecco, parmesan, dan feta pada produk buatan lokal mereka.

Nama-nama tersebut merupakan nama produk yang dilindungi di UE yang dikenal sebagai Protected Designation of Origin (PDO). Umumnya, nama-nama tersebut hanya boleh digunakan pada produk yang berasal dari wilayah tertentu dan dibuat dengan cara tertentu.

Namun, Australia diperbolehkan untuk tetap menggunakan beberapa nama geografis tersebut, seperti feta dan gruyere, apabila para produsennya telah menggunakannya setidaknya selama lima tahun. 

Produsen wine Australia diizinkan untuk membuat dan mengekspor wine bersoda bergaya Italia dengan label prosecco, tetapi harus menghentikan penggunaannya untuk ekspor setelah 10 tahun.

Menteri Perdagangan Australia Don Farrell menyatakan pada awal Maret lalu bahwa perjanjian dagang ini akan menambah nilai perdagangan Australia sebesar 10 miliar dolar Australia (sekitar Rp103 triliun) pada tahun pertama.

Perjanjian ini diperkirakan akan ditandatangani secara resmi setelah disetujui oleh Dewan Eropa dan parlemen Australia.

Perkuat kerja sama pertahanan dan riset

Selain kesepakatan dagang, kedua pemimpin juga mengumumkan kemitraan pertahanan baru yang akan mempererat kerja sama militer antara UE dan Australia. Kemudian, Von der Leyen dan Albanese juga mengumumkan dimulainya negosiasi agar Australia dapat menjadi anggota asosiasi program pendanaan riset dan inovasi UE, Horizon Europe.

Albanese menyebut kemitraan ini akan menjadi kerangka kerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan global, mencakup industri pertahanan, keamanan maritim, keamanan siber, penanggulangan terorisme, serta ancaman nonkonvensional seperti disinformasi.

"Ini menunjukkan komitmen bersama kami terhadap perdamaian dan keamanan global, termasuk menegaskan kembali dukungan tegas kami kepada Ukraina dalam menghadapi invasi skala besar Rusia yang ilegal," kata Albanese.

Sementara itu, perjanjian perdagangan bebas UE dengan empat negara Amerika Selatan akan mulai berlaku pada 1 Mei 2026, setelah lebih dari seperempat abad negosiasi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus meningkat.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Algadri Muhamamd

Editor: Muhammad Hanafi