Anak-anak pejabat tinggi Iran hidup senang di luar negeri, menikmati kebebasan di negara Barat yang dimusuhi Teheran, sementara orang tua mereka di Iran menegakkan aturan ketat Republik Islam
Iklan
Eshagh Ghalibaf mencoba mendapat visa tinggal permanen di Kanada selama lima tahun. Dia adalah anak ketua parlemen Iran dan tinggal di Kanada sejak 2019.
"Saya telah lama meneliti imigrasi warga Iran di Kanada yang memiliki koneksi dengan Garda Revolusi atau pejabat berpengaruh Republik Islam,” kata jurnalis Kamran Malekpour kepada DW. "Orang-orang ini, yang punya banyak uang berkat hubungan keluarga atau bisnis korup, bermigrasi ke negara-negara Barat untuk menikmati kehidupan yang bebas. Ada komunitas besar Iran di Kanada.”
Eshagh Ghalibaf adalah anak Bagher Ghalibaf, mantan komandan Garda Revolusi, yang saat ini menjabat sebagai ketua parlemen. Sebagai anak pejabat, dia dibesarkan di lingkungan elit di Teheran. Berkat sistem kuota yang berpihak pada pejabat dan pendukung setia Republik Islam, dia mendapat tempat kuliah di universitas.
Eshagh kemudian pergi ke Australia dan membayar $300.000 untuk kursus bahasa dan belajar di Universitas Melbourne. Selama studinya dia membeli dua apartemen di sana.
Tuduhan korupsi yang belum diusut tuntas
Ayah Eshagh Ghalibaf, Bagher Ghalivaf, adalah mantan komandan Garda Revolusi dan pernah menjabat sebagai kepala polisi negara tahun 2003. Selama masa jabatannya, dia berhasil menindas protes mahasiswa dengan kekerasan. Dari 2005 sampai 2017, Bagher Ghalibaf menjabat sebagai Wali Kota Teheran.
Menurut laporan jurnalis Iran, banyak properti milik negara selama masa jabatannya dijual dengan harga yang sangat murah kepada para pejabat pemerintahan. Keluarga Ghalibaf sendiri membeli beberapa properti.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Tuduhan korupsi terhadap Ghalibaf tidak diusut tuntas karena kedekatannya dengan pemimpin agama dan politik Republik Islam, Ayatollah Ali Khamenei. Sejak 2020 Bagher Ghalibaf menjabat sebagai Presiden Parlemen Iran. Jurnalis yang memberitakan dugaan korupsi malah divonis penjara karena tuduhan pencemaran nama baik.
Iklan
Menikmati kebebasan di Barat
Setelah Kamran Malekpour mempublikasikan kasus Ghalibaf, dua petisi diajukan kepada pemerintah Kanada. Petisi itu menuntut pemerintah Kanada mencegah penerbitan visa permanen untuk Eshagh Ghalibaf. Akhir Februari, Menteri Imigrasi Kanada memberi tahu pers bahwa permohonan izin tinggal permanen Eshagh Ghalibaf telah ditolak.
Bagi Malekpour, kasus Ghalibaf adalah sebuah preseden. Selama ini petisi semacam itu selalu ditolak pemerintah Kanada, dengan alasan bahwa anak-anak tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang tuanya. Banyak anak pejabat Iran yang kemudian tinggal di Kanada dan mendapat visa permanen. Mereka juga dibolehkan membawa orang tuanya menikmati hidup bebas di Kanada.
Kekuasaan Berdarah Ayatollah Khomeini
Ayatollah Khomeini mengobarkan revolusi 1979 buat mengakhiri kekuasaan monarki yang represif dan sarat penindasan. Ironisnya negara agama yang ia dirikan justru menggunakan cara-cara serupa untuk bisa bertahan.
Foto: picture-alliance/AP Photo/FY
Reformasi Setengah Hati
Iran pada dekade 1970an mengalami perubahan besar lewat "Reformasi Putih" yang digenjot Syah Reza Pahlevi. Program yang antara lain berisikan reformasi agraria dan pendidikan itu sebenarnya diarahkan untuk mempersempit pengaruh kaum Mullah dan tuan tanah. Namun Reformasi Putih menciptakan ketegangan sosial yang justru ingin dihindari pemerintah. Seluruh negeri tiba-tiba bergejolak.
Foto: picture-alliance/AP Photo
Monarki Tanpa Oposisi
Iran pada era Pahlevi membungkam oposisi lewat penculikan, pembunuhan, penyiksaan dan eksekusi mati. Pada demonstrasi massal 1963, sekitar 15.000 mahasiswa tewas terbunuh. Antara 1971 hingga Revolusi Islam 1979, sebanyak 100 tokoh oposisi melepas nyawa di tiang gantungan. Sampai 1975 pemerintah menahan hampir semua jurnalis, seniman, sastrawan, ulama dan akademisi yang bersimpati pada oposisi
Foto: picture alliance/Herbert Rowan
Arus Balik Khomeini
Ayatollah Khomeini yang awalnya mendukung kekuasaan terbatas Monarki Iran, berbalik arah memperkenalkan sistem pemerintahan Islam berbasis kekuasaan Ulama, Wilayatul Faqih. Oleh Pahlevi ia dikucilkan. Putra Khomeini, Mostafa, dibunuh oleh pasukan rahasia Syah Iran, Savak, setahun sebelum revolusi.
Foto: picture-alliance/AP Photo/FY
Sekulerisme Islam
Namun begitu Khomeini tidak serta merta membangun pemerintahan Mullah di tahun pertama revolusi. Sebaliknya ia mengakui peran kelas menengah dalam menjatuhkan Pahlevi dengan membentuk pemerintahan sekuler di bawah tokoh liberal dan moderat Mehdi Bazargan (gambar) sebagai perdana menteri dan kemudian Abolhassan Banisadr yang merupakan aktivis HAM Iran.
Foto: Iranian.com
Kebangkitan Islam Militan
Tapi menguatnya militansi pengikut Khomeini yang ditandai dengan penyerbuan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyudahi peran kaum liberal. Terutama sejak perang Iran-Irak, Khomeini banyak memberangus oposisi. Antara 1981 dan 1985, pemerintah Islam Iran mengeksekusi mati 7900 simpatisan oposisi.
Foto: picture-alliance/AP Photo
Pengkhianatan Ayatollah
Untuk mempertahankan idenya tentang kekuasaan Ulama, Khomeini tidak cuma mengucilkan perdana menterinya sendiri, ia juga memenjarakan ulama besar Syiah, Ayatollah Sayid Muhammad Kazim Shariatmadari (gambar) dengan tudingan makar dan calon penggantinya, Ayatollah Hossein-Ali Montazeri karena menentang tindakan represif pemerintah.
Foto: tarikhirani.ir
Dekade Berdarah
Dekade 1980-an menandai kekuasaan berdarah Khomeini. Dalam Tribunal Iran, PBB menuding rejim Islam Iran melakukan "pelanggaran berat Hak Azasi Manusia." Selama tahun 1980-an, sebanyak 20.000 tahanan politik meninggal dunia di penjara dan lusinan media diberangus paksa.
Foto: sarafsazan.com
Derita di Balik Jeruji
Pengadilan Kejahatan HAM Iran yang digelar di Den Haag tahun 2012 silam mengungkap berbagai kesaksian mantan tapol. Sebagian besar mengabarkan penyiksaan di penjara, antara lain digantung terbalik selama berhari-hari dan dipaksa melihat adegan penyiksaan terhadap rekannya, serta dikurung di sel isolasi tanpa sinar matahari selama berminggu-minggu.
Foto: iranwebgard.ir
Eksekusi Massal
Hingga kini Iran menjadi salah satu negara dengan jumlah hukuman mati tertinggi di dunia terhadap tahanan politik. Setahun menjelang kematiannya (3 Juni 1989), Khomeini menggulirkan gelombang eksekusi massal terhadap tokoh oposisi. Tidak jelas berapa jumlah tahanan politik yang tewas. Sebuah sumber menyebut jumlah tapol yang dieksekusi mati mencapai 30.000 orang.
Foto: picture-alliance/dpa
9 foto1 | 9
Seperti misalnya Morteza Talaie, mantan kepala polisi Teheran. Dia salah satu pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapan perempuan Iran yang dianggap tidak mengenakan jilbab dengan benar.
Akhir tahun 2022, selama penindasan brutal terhadap gerakan protes di Iran, Talaie mengunjungi putrinya di Kanada. Di sana, dia difilmkan sedang berada di gym di samping seorang wanita muda yang mengenakan pakaian olahraga.
Ketika video tersebut dirilis, banyak reaksi kemarahan di Iran. Di media sosial, Morteza Talaie menjawab berbagai kritik itu dengan pesan video: Kehidupan pribadinya adalah privasi dan bukan urusan publik, katanya.