Siapa pun di Jerman yang ingin berpartisipasi dalam politik lebih dari sekedar mencoblos surat suara dalam pemilu, bisa mendaftarkan diri di partai dan mencalonkan diri atau bahkan mendirikan partai sendiri. Prosesnya tidak menuntut permohonan izin kepada negara. Namun, setiap organisasi dan individu disumpah untuk mematuhi prinsip dasar demokrasi dan setia kepada konstitusi.

Undang-undang Kepartaian Jerman mendefinisikan partai politik sebagai "perhimpunan masyarakat yang secara berkelanjutan mempengaruhi pembentukan konsensus politik dan berpartisipasi sebagai perwakilan rakyat di Bundestag atau parlemen negara bagian."

Saat ini di Jerman terdaftar lusinan partai politik, tapi tidak lebih dari 20 yang duduk di parlemen dari tingkat federal hingga komunal.

Pendatang asing berhak dirikan partai

UU Kepartaian sendiri tidak menyaratkan kewarganegaraan bagi pencetus atau pendiri partai. Namun mayoritas susunan dewan pimpinan dan anggota partai diwajibkan berkewarganegaraan Jerman. Negara juga tidak menetapkan batas minimal jumlah anggota partai, kecuali anggota dewan pimpinan pusat yang paling sedikit berjumlah tiga orang.

Syarat penting lain bagi pendirian partai politik adalah sebuah kantor pusat yang berkedudukan di Jerman. Jika berlokasi di luar negeri, organisasi yang bersangkutan tidak diizinkan berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Syarat dan kelengkapan dokumen setiap partai akan diperiksa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama proses pendaftaran. Setelahnya, dokumen-dokumen partai akan disimpan di arsip khusus yang bisa diakses publik.

Jika gagal di proses pendaftaran, sebuah partai bisa menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi.

Pembubaran di pengadilan

Selain syarat hukum, partai juga diwajibkan mendirikan organisasi cabang untuk melayani pemilih secara langsung. Kelengkapan itu juga berperan penting dalam mencari sumbangan untuk membiayai kampanye.

Menurut konstitusi, partai politik menerima uang dari lima sumber pemasukan, yakni iuran anggota, sumbangan, hibah, bunga dan dana insentif dari negara bagi partai peserta pemilu. Publik berhak mengakses laporan keuangan semua partai politik. Bagi partai-partai kecil, peleburan atau pembentukan aliansi permanen bisa menjadi jalan menuju pemilu. Prosesnya dibebaskan dari campur tangan negara.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Intervensi hukum baru akan diupayakan jika sebuah partai dianggap melanggar UUD pasal 21, bahwa siapapun yang "berniat mengganggu atau menghancurkan tatanan demokrasi bebas atau mengancam kelangsungan Republik Federal Jerman, telah melanggar konstitusi."

Artinya, parlemen, pemerintah, dan dewan perwakilan negara bagian Jerman berhak menggugat eksistensi sebuah partai ke Mahkamah Konstitusi. Jika pengadilan membuktikan pelanggaran atau niatan makar, maka partai yang bersangkutan bisa dibubarkan dan dilarang. Dalam sejarah Republik Federal Jerman,negara baru dua kali memberikan larangan kepada partai politik, yakni tahun 1952 terhadap Partai Kerajaan Sosialis yang berafiliasi dengan gerakan Nazi, dan pada 1956 melawan Partai Komunis Jerman.

Gugatan pembubaran terakhir dilayangkan terhadap Partai Nasional Demokrat Jerman, NPD. Sempat ditolak pada 2003, gugatan kedua pada tahun 2017 juga digagalkan oleh MK karena menganggap partai ekstrem kanan itu sudah nyaris mati dan bukan lagi ancaman.

Pada awal 2024, Mahkamah Konstitusi Jerman memutuskan partai NPD tidak boleh menerima dana insentif negara selama enam tahun, karena asa partai dinilai bertentangan dengan konstitusi Jerman.

(rzn/hp)