Rangkaian serangan teror di Indonesia belum tuntas. Sesudah serangan di Surabaya, kini sebanyak lima pria tak dikenal menyerbu gedung Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru. Mereka mengendarai mobil dan mencoba menerobos masuk ke dalam kompleks mapolda.

Empat pelaku dikabarkan menghunus pedang dan menyerang petugas yang berada di sekitar. Akibatnya sejumlah petugas mengalami luka bacok. Polisi kemudian berhasil menewaskan keempat penyerang dan menangkap supir yang mengendarai mobil para teroris.

Pelaku sempat menabrak seorang aparat yang sedang bertugas. Ipda Auzar meninggal dunia setelah dilarikan ke RS Bhayangkara. Polisi kemudian menerjunkan tim Gegana untuk memeriksa apakah para pelaku menyimpan bom di dalam mobil.

Sejumlah awak media mengalami luka-luka akibat terserempet mobil tersangka teroris. Ketika peristiwa ini terjadi aparat dan awak media sudah memenuhi kompleks Mapolda Riau menyusul rencana jumpa pers terkait penanganan narkoba.

Polisi sempat mencurigai kelompok Jemaah Ansharud Daulah bertanggungjawab atas serangan tersebut. Terutama sel JAD lokal yang dikenal sebagai Jaringan Riau sejak lama aktif menyiapkan serangan teror di Sumatera. Sejauh ini polisi berhasil menggagalkan rencana mereka.

Namun belakangan ketahuan, pelaku serangan merupakan kelompok Negara Islam Indonesia yang berafiliasi dengan sel ISIS di Dumai. Kepolisian kini sibuk mengerahkan penggerebekan di sejumlah kota. Selain mengamankan 20 tersangka teroris di Jawa dan Tanggerang, polisi juga dikabarkan berhasil menciduk Amir JAD Jawa Timur, Syamsul Arifin di Malang. (rzn/yf - ap, rtr, detik, kompas, tribun)

Kerusuhan pecah pada pukul 19:30, Selasa (08/05) akibat cekcok seputar makanan. Seorang narapidana menanyakan titipan makanan kepada seorang petugas. Ketika titipan tidak diberikan, napi tidak terima dan mengajak rekan-rekan napi lain melakukan kerusuhan dari Blok C dan B. Petugas yang berjaga diserang, sembilan anggota Polri disandera.

30 hingga 40 napi terorisme yang menjadi dalang kerusuhan dan membobol teralis besi tahanan di gedung C. Mereka diketahui bagian dari Jamaah Anshorut Daulah (JAD), jaringan yang berafiliasi dengan ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ungkap Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. Salah satu tuntutan narapidana saat itu adalah bertemu dengan Aman Abdurrahman, pimpinan ISIS di Indonesia.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menyebutkan ketika kericuhan terjadi, narapidana terorisme mengusai enam blok tahanan di dalam tiga gedung termasuk blok tempat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditahan. Selain itu, para narapidana terorisme disebutkan merampas senjata milik polisi dan menjebol ruang penyimpanan barang bukti.

40 jam lamanya napi terorisme menyandera rutan di Mako Brimob Depok. Penyanderaan berakhir, ketika 145 napi menyerahkan diri. 10 tahanan lainnya sempat bertahan hingga akhirnya polisi menyerbu masuk ke dalam rutan dengan menembakkan bom asap dan gas air mata. Satu narapidana terorisme dilaporkan tertembak saat berupaya merebut senjata petugas.

Menkopolhukam Wiranto awalnya menyebutkan bahwa yang terlibat dalam aksi kerusuhan tersebut adalah napi terorisme. Melalui kantor berita ISIS, Amaq News Agency, kelompok pimpinan Abu Bakar al-Bahgdadi mengirimkan pesan berbahasa Arab yang menyatakan gerilayawannya terlibat baku tembak dengan anggota satuan anti teror Densus 88.

Pasca berakhirnya kerusuhan di Mako Brimob, penyidik langsung menggelar proses pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). Petugas mengumpulkan bukti yang menjelaskan seluruh peristiwa kerusuhan dan penyanderaan, yang hasilnya akan disampaikan kepada publik melalui konferensi pers sehari kemudian.

Lima korban tewas dari pihak kepolisian dilaporkan dibunuh dengan senjata tajam. Hasil identifikasi memperlihatkan sebagian besar korban mengalami luka dalam di bagian leher dan satu korban mengalami luka tembak di kepala. Empat anggota Densus 88 Antiteror yang selamat tak luput dari penyiksaan yang sama. Mereka diduga dianiaya dengan sadis terlihat dari sejumlah luka di sekujur tubuh.

Lima anggota Densus 88 Antiteror yang gugur saat kericuhan di dalam rutan Mako Brimob mendapat kenaikan pangkat luar biasa. Kelima anggota Polri tersebut yakni: Iptu Luar Biasa Anumerta Yudi Rospuji Siswanto, Aipda Luar Biasa Anumerta Denny Setiadi, Brigpol Luar Biasa Anumerta Fandy Setyo Nugroho, Briptu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadhli dan Briptu Luar Biasa Anumerta Wahyu Catur Pamungkas.

Kerusuhan serupa yang melibatkan narapidana kasus terorisme pernah terjadi di Mako Brimob pada 10 November 2017. Saat itu anggota Densus 88 menggeledah sel dan menemukan empat telepon seluler milik narapidana kasus terorisme. Seorang tahanan yang tidak terima atas aksi penggeledahan melakukan provokasi dan memicu kerusuhan yang dapat diselesaikan tanpa menimbulkan korban.

Teror yang diarahkan kepada aparat kepolisian mendapat perhatian publik lewat tagar 'Tindak Tegas Teroris'. Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/5/2018) juga angkat suara. "Negara dan seluruh rakyat tidak pernah takut dan tidak akan pernah memberi ruang kepada terorisme dan upaya-upaya yang mengganggu keamanan negara." Ed: ts/ (dari berbagai sumber).

Saat ini Amerika Serikat memperkerjakan hingga 900.000 aparat kepolisian. Jumlah tersebut membengkak sejak dekade 1990an. Pada saat itu di AS berkecamuk perang obat bius antara kepolisian dan kartel narkoba. Sejak saat itu setiap tahun satuan khusus kepolisian yang bernama SWAT diterjunkan sebanyak 50.000 kali dalam setahun dari yang sebelumnya cuma 3000.

Untuk memperkuat kepolisian dalam perang narkoba pemerintah AS di era Presiden Bill Clinton mengesahkan National Defence Authorisation Act yang antara lain mencantumkan "program 1033." Butir tersebut mengizinkan kepolisian lokal mendapat peralatan militer semisal senapan serbu, baju pelindung atau bahkan kendaraan lapis baja dan senjata pelontar granat.

Antara 2002 hingga 2011 pemerintahan federal AS telah mengucurkan dana sebesar 35 miliar Dollar atau sekitar 450 triliun Rupiah kepada polisi lokal untuk perang melawan obat bius dan terorisme. Yayasan American Civil Liberties Union (ACLU) mencatat nilai perlengkapan militer yang digunakan polisi meningkat dari 1 juta Dollar di tahun 1990 menjadi 450 juta di tahun 2013.

Tapi perang narkoba ikut meracuni mentalitas aparat keamanan AS. Polisi yang dulunya bekerja untuk melayani warga, kini menjadi serdadu dengan tugas membunuh. Tidak heran jika kasus penembakan oleh polisi meningkat tajam. Tahun 2015 silam polisi AS menembak mati 90 orang yang tidak bersenjata tanpa alasan jelas.

Pertengahan tahun lalu Presiden Barack Obama mengeluhkan betapa "perlengkapan militer justru membuat polisi merasa seakan-akan menjadi tentara pendudukan dan ini bertentangan dengan peran melindungi warga." Namun demikian gagasan demilitarisasi kepolisian selama ini selalu menemui perlawanan di parlemen dan senat, terutama berkat lobi industri senjata.

Celakanya program 1033 sering disalahgunakan. Departemen Kepolisian di Watertown, sebuah kota kecil berpenduduk 22.000 jiwa di Connecticut, misanya beberapa tahun silam mendapat kendaraan lapis baja MRAP yang didesain untuk melindungi serdadu dari jebakan ranjau di pinggir jalan. Untuk itu kepolisian lokal cuma membayar 2800 Dollar. Ironisnya Watertown tidak pernah mencatat kasus jebakan ranjau

Demam militer juga melanda kepolisian lokal di kota-kota kecil Amerika. Kepolisian di Bloomington, Georgia, yang berpenduduk cuma 2700 orang saat ini memiliki empat senjata pelontar granat. Situasi itu diperburuk dengan pendekatan kepolisian terhadap kaum minoritas hitam yang cendrung bias rasial. Menurut ACLU kaum Afrika-Amerika adalah yang paling sering menjadi korban brutalitas kepolisian.

Januari silam polisi di negara bagian Iowa menurunkan tim bersenjata lengkap untuk menyerbu sebuah rumah. Misi mereka adaah mencari benda curian seharga 1000 Dollar AS. Ketika diketahui pemilik rumah yang berkulit hitam tidak bersalah dalam kasus tersebut, polisi lalu memublikasikan catatan kriminal mereka untuk membenarkan penyerbuan.

Polisi berdalih perlengkapan militer dibutuhkan untuk melindungi warga dari kejahatan berat semisal penembakan massal. Namun brutalitas aparat keamanan yang dalam banyak kasus sering disisipi bias rasial memicu ketegangan sipil di seantero negeri. Komunitas kulit hitam sampai-sampai membuat gerakan sipil bernama "black lives matter".

Ironisnya kepolisian juga kerap menindak keras demonstran yang turun ke jalan buat menentang brutalitas aparat keamanan. Dalam berbagai aksi protes seperti di Ferguson atau Phoenix, polisi menangkap aktivis dan bahkan wartawan. Terebih sebagian besar perwira yang terlibat dalam penembakan terhadap warga sipil divonis bebas oleh pengadilan.