Ke mana kebijakan budaya Jerman akan diarahkan oleh pemerintahan yang baru? Apakah politik kebudayaan Jerman di luar negeri dengan dua pilar utamanya: lembaga kebudayaan Goethe Institut, lembaga pertukaran akademik DAAD, juga akan mengalami perubahan?

Partai Sosial Demokrat SPD memang menekankan pentingnya lembaga kebudayaan Goethe Institut dalam perogram kampanyenya. Namun, di sana tidak disebutkan soal penambahan dana. Partai lain programmnya lebih spesifik: Partai Uni Kristen Demokrat CDU ingin menjadikan Goethe Institut di luar negeri sebagai "duta besar budaya yang lebih aktif".

Goethe Institute, sekolah-sekolah internasional Jerman di luar negeri, dan lembaga pertukaran akademik DAAD harus didorong lebih aktif "untuk mempromosikan Jerman di mana-mana dan memberikan informasi tentang kesempatan belajar dan pelatihan di negara kita," kata mereka.

Partai Liberal Demokrat FDP ingin meningkatkan anggaran budaya — baik secara nasional maupun internasional. Digitalisasi adalah bidang lain yang akan jadi fokus FDP. Partai Hijau mengatakan mereka ingin memberi Goethe Institut dan sekolah-sekolah internasional Jerman "anggaran yang lebih baik." Partai pencinta lingkungan ini juga ingin membuat "program-program untuk seniman dan ilmuwan yang tertindas".

Berapa anggaran politik kebudayaan Jerman?

Pada masa legislasi yang baru lalu, anggaran Komisi Kebudayaan dan Media di bawah pimpinan Monika Grütters, mencapai lebih dari 2 miliar euro, anggaran kebudayaan tertinggi hingga saat ini. Selain itu masih ada dana 1 miliar euro sebagai dana talangan pandemi corona untuk "program stimulus dan penyelamatan ekonomi" yang diluncurkan tahun lalu.

Berapa besar anggaran kebudayaan untuk tahun depan bisa jadi bergantung pada perkembangan situasi keuangan, tetapi juga pada niat pemerintahan koalisi yang baru. Selama ini, koalisi besar CDU/CSU dan SPD memberi perhatian besar pada industri budaya dan industri kreatif yang dihantam pandemi agar bisa bangkit kembali dengan cepat. Partai Hijau dan FDP juga melihat hal itu sebagai kewajiban pemerintahan yang baru, meskipun dengan penekanan yang berbeda.

Partai Hijau misalnya, ingin agar pekerja budaya mendapat pembayaran yang lebih baik, sementara FDP ingin mendukung program-program usaha kecil dan wiraswasta, dan menggalakkan digitalisasi di sekolah-sekolah dan lembaga kebudayaan.

Bagaimana Jerman mengatur pekerjaan kebudayaan?

Sejauh ini, pekerjaan kebudayaaan berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Media, sebuah kementerian non-departemen yang dikepalai oleh Menteri Negara Monika Grütters (CDU). Ada bagian media, karena anggaran lembaga siaran luar negeri Jerman Deutsche Welle (DW) berasal dari kementerian ini.

Siapa yang akan membawahi Kementerian Kebudayaan dan Media dalam pemerintahan yang baru masih belum diketahui. Semuanya bergantung pada partai-partai yang akan membentuk koalisi pemerintahan, yang kemungkinan besar akan dipimpin oleh Olaf Scholz (SPD) sebagai kanselir baru.

Cikal bakal Kementerian Kebudayaan dan Media adalah penunjukkan seorang pejabat khusus urusan budaya dan media oleh kanselir Gerhard Schröder (SPD) tahun 2008. Ketika itu, SPD berkoalisi dengan Partai Hijau dan membentuk pemerintahan "Merah-Hijau". Sejak 2013, Monika Grütters memimpin kementerian ini, dan menyatakan siap melanjutkan jabatan itu sampai legislasi berikutnya. Sekarang, SPD dan Partai Hijau ingin memperkuat kementerian ini sebagai sebuah kementerian federal dengan departemen pelengkap. Sedangkan CDU dan FDP ingin mempertahankan fotmat kementerian negara non-departemen.

(hp/ha)