1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
KonflikGlobal

Bagaimana Greenland Jadi Titik Api dalam Politik Arktik?

16 Januari 2026

Kebijakan Donald Trump kembali menempatkan Greenland dalam peta persaingan merebut Kutub Utara. Siapa yang sebenarnya menguasai wilayah Arktik ini, dan mengapa kekuasaan, keamanan, serta sumber daya menjadi taruhannya?

Rumah-rumah berwarna yang tertutup salju terlihat dari laut di Nuuk, Greenland, 6 Maret 2025
Greenland menjadi sorotan global, dengan pemilu baru-baru ini berlangsung di tengah latar belakang tujuan Trump untuk menguasai wilayah itu 'dengan satu cara atau cara lain'Foto: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Lingkar Arktik, beserta kedaulatan pulau terbesarnya, Greenland, kembali menjadi sorotan geopolitik internasional.

“Kami membutuhkan Greenland demi keamanan nasional dan bahkan keamanan internasional. Dan kami sedang bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk mencoba mendapatkannya,” kata Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump dalam pidatonya di Kongres AS pada 4 Maret.

Dengan satu cara atau cara lain, kami akan mendapatkannya.”

Bahkan sejak masa kampanye, Trump berulang kali mempertanyakan kedaulatan dua negara Arktik, Denmark dan Kanada. Ia tidak hanya ingin Amerika Serikat mengakuisisi Greenland, wilayah Denmark, sebuah gagasan yang ditentang keras oleh Kopenhagen dan pemerintah semi-otonom wilayah tersebut, tetapi juga melontarkan ide agar Kanada menjadi negara bagian AS.

Seiring meningkatnya ketegangan di antara negara-negara Arktik lainnya, khususnya Rusia, hubungan yang sebelumnya relatif kooperatif di kawasan ini kini semakin terfragmentasi.

Di tengah perebutan untuk mengamankan cadangan sumber daya bernilai tinggi, apakah hari-hari Arktik yang relatif damai akan segera menjadi bagian dari masa lalu?

Ketika diplomasi ikut membeku

Delapan negara berada di Lingkar Arktik. “Lima Arktik”, Kanada, Denmark (melalui Greenland dan Kepulauan Faroe), Norwegia, Rusia, dan Amerika Serikat, merupakan negara-negara pesisir di kawasan tersebut.

Finlandia, Swedia, dan Islandia juga memiliki wilayah di Arktik, tetapi tidak mempunyai garis pantai yang signifikan.

Tidak ada satu pun negara yang benar-benar “memiliki” Arktik. Seperti negara lain, mereka menjalankan hak teritorial dan ekonomi sesuai dengan hukum internasional. Lima Arktik dapat memanfaatkan sumber daya alam hayati maupun non-hayati di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mereka, termasuk hak penangkapan ikan, eksplorasi minyak dan gas, serta pembangunan infrastruktur energi terbarukan lepas pantai.

Negara-negara tersebut juga membentuk Dewan Arktik, sebuah forum antarpemerintah yang didirikan pada 1996 untuk mendorong kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak lain yang tinggal di kawasan itu. Sejumlah negara lain seperti Jerman, Cina, dan India berstatus sebagai pengamat.

Dewan ini tidak memiliki kewenangan regulasi, tetapi dimaksudkan sebagai wadah dialog. Namun, konflik di wilayah lain, khususnya aneksasi Krimea oleh Rusia pada 2014 dan invasi skala penuh ke Ukraina pada 2022, telah memengaruhi hubungan ilmiah dan diplomatik di Arktik yang sebelumnya kooperatif. Memburuknya hubungan antara Moskow dan negara-negara Uni Eropa serta NATO turut memperdalam dampaknya di kawasan tersebut.

Persaingan kekuatan besar

Will Greaves, ilmuwan politik dari University of Victoria, Kanada, mengatakan hubungan yang menegang ini merupakan dampak dari meningkatnya persaingan kekuatan besar.

“Ada semacam kembalinya masa lalu yang buruk, dengan ditinggalkannya proyek kerja sama pan-Arktik yang sangat berhasil dan dibangun setelah berakhirnya Perang Dingin,” kata Greaves kepada DW.

Dikombinasikan dengan serangan terhadap Ukraina, Greaves menilai peningkatan aktivitas militer Rusia di Arktik telah mengakibatkan “berakhirnya, secara efektif, kerja sama militer dan pertahanan antara Rusia dan negara-negara Arktik lainnya.”

Pada musim panas 2024, Angkatan Laut Rusia menggelar latihan militer di kawasan ArktikFoto: SNA/IMAGO

Sikap Trump terhadap Greenland dan Kanada, serta penolakannya sebelumnya untuk menandatangani komunike pertemuan Dewan Arktik 2019 yang memuat isu perubahan iklim, juga turut mengganggu keseimbangan di antara negara-negara Arktik blok Barat.

Menurut Greaves, kini terdapat tiga poros geopolitik di kawasan tersebut: “Arktik Eurasia” yang didominasi Rusia, “Arktik Eropa” yang mencakup negara-negara Nordik dan Skandinavia, serta Arktik Amerika Utara dengan hubungan Kanada, AS, dan Greenland yang semakin tegang.

Ia menambahkan bahwa meskipun negara-negara Arktik anggota NATO pada dasarnya bersatu menentang Rusia di bawah pemerintahan Biden, “kenyataannya adalah perilaku kebijakan luar negeri pemerintahan Trump sendiri, ditambah dengan penyangkalan terhadap perubahan iklim, membuat hampir mustahil terciptanya konsensus [antara pemerintahan Trump dan sekutu Barat].”

Grinlandia Gelar Pemilu

01:00

This browser does not support the video element.

Arktik: Ladang sumber daya yang menantang

Pada 2008, Survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan bahwa sekitar 22% cadangan minyak dan gas dunia yang belum ditemukan berada di utara Lingkar Arktik.

Selain itu, terdapat endapan besar mineral dan logam penting di wilayah masing-masing negara Arktik yang dapat diekstraksi. Greenland juga memiliki cadangan signifikan, yang diperkirakan akan semakin mudah diakses seiring mencairnya es akibat perubahan iklim.

Sementara Norwegia dan Rusia telah berhasil mengembangkan minyak dan gas lepas pantai di Arktik, pengeboran di dasar laut di seluruh kawasan tersebut dinilai lebih sulit, dan karenanya kurang menguntungkan.

“Ini semua adalah industrialisasi tradisional di Arktik, tetapi terbatas secara geografis. Bukan ledakan besar-besaran di mana-mana, melainkan lebih terarah,” kata Malte Humpert, pendiri lembaga pemikir nirlaba The Arctic Institute.

Biayanya pun relatif tinggi. “Kita tahu ada beberapa sumber daya, tetapi kita juga tahu bahwa ekstraksi sumber daya di Arktik relatif mahal,” kata Elana Wilson Rowe, pakar tata kelola Arktik dari Norwegian University of the Life Sciences.

Cina memandang dirinya sebagai negara ‘dekat Arktik’, setidaknya untuk memperkuat kepentingannya di kawasan tersebut. Namun, meskipun ada sejumlah investasi berskala kecil dalam infrastruktur pertambangan, laporan RAND pada 2022 menemukan bahwa Cina hanya meraih keberhasilan terbatas dalam mengekstraksi material.

Meski demikian, ambisi Arktik Cina dapat menguntungkan melalui jalur lain, yakni perdagangan. Jika perubahan iklim menyebabkan es musim panas Arktik mencair sepenuhnya, jalur pelayaran baru berpotensi terbuka langsung melintasi Kutub Utara. Rusia dan Cina diperkirakan menjadi pihak yang paling diuntungkan dari transformasi lingkungan ini, karena memungkinkan jalur pengiriman barang yang lebih langsung antara pelabuhan-pelabuhan utama mereka tanpa harus menyusuri garis pantai Rusia.

“Tidak ada perlambatan, tidak perlu kapal pemecah es, tidak ada apa-apa,” kata Humpert. “Perubahan iklim sedang mengubah peta dan menciptakan pemenang serta pecundang. Akan ada peluang ekonomi, tetapi juga tantangan bagi masyarakat adat dan penduduk lokal yang sudah tinggal di sana.”

Pencairan permafrost dapat membuat negara-negara Arktik terpapar risiko ekonomi, lingkungan, dan kesehatan yang seriusFoto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Lingkar Arktik di tengah perubahan iklim dan geopolitik

Perubahan iklim dengan cepat mentransformasi kawasan Arktik. Luas es laut musim dingin kini berada pada tingkat terendah sepanjang sejarah, dan sejumlah pihak memperkirakan musim panas tanpa es dapat terjadi pada 2050, seiring terus meningkatnya emisi karbon dioksida akibat aktivitas manusia.

“Ada kesadaran di semua ibu kota negara Arktik tentang bagaimana perubahan iklim mengubah kawasan Arktik,” kata Wilson Rowe. “Mundurnya es laut sangat penting dan menghadirkan peluang serta ancaman bagi negara-negara pesisir.”

Maksimum tahunan es laut musim dingin pada 2025 tercatat sekitar 1,4 juta kilometer persegi lebih rendah dibandingkan nilai median 30 tahun. Itu setara dengan luas es seukuran Mongolia yang gagal terbentuk.

Meski hilangnya es laut berpotensi membuka jalur perdagangan baru, risiko besar terhadap keselamatan manusia juga meningkat akibat berkurangnya es dan mencairnya permafrost di daratan. Sebuah studi terbaru menemukan bahwa pencairan permafrost akibat perubahan iklim di Rusia, Eropa, dan Amerika Utara dapat memicu kegagalan infrastruktur, gangguan transportasi dan logistik darat, penurunan kualitas air, melemahnya ketahanan pangan, serta meningkatnya paparan penyakit dan kontaminan.

“Semua isu ini […] terjadi dengan latar belakang perubahan iklim di Arktik yang telah berlangsung puluhan tahun dengan laju pemanasan yang dipercepat, tiga hingga empat kali rata-rata global,” kata Greaves. “Hal ini menyebabkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi dalam skala besar yang belum banyak dipahami di luar Arktik.”

“Geopolitik memang sangat relevan,” katanya, “tetapi juga mengalihkan perhatian dari implikasi jangka panjang perubahan iklim yang, dalam banyak hal, jauh lebih serius.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris.

Diadaptasi oleh Rahka Susanto

Editor: Rizki Nugraha

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait