Ragam krisis geopolitik dunia dan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih membayangi pertemuan puncak G20 pekan ini di Rio de Janeiro, Brasil. Di penghujung pertemuan, para kepala negara dan pemerintahan memilih nada yang lebih netral untuk menggambarkan konflik di Ukraina, Gaza, dan Lebanon dalam komunike bersama.

Tidak seperti pertemuan puncak 2022 di Bali, yang secara eksplisit mengutuk "agresi" Rusia terhadap Ukraina, dan pertemuan puncak tahun lalu di New Delhi, India, yang menyerukan kepada anggota G20 untuk menghindari penggunaan agresi langsung, deklarasi G20 Brasil menghindari konfrontasi.

Sebaliknya, pernyataan akhir secara samar-samar merujuk pada "penderitaan" yang disebabkan oleh konflik, serta kemungkinan kompromi untuk mencapai konsensus dari anggota G20, terutama mereka yang berpihak pada Moskow.

Saat pertemuan puncak berlangsung, Ukraina untuk pertama kalinya menggunakan rudal jarak jauh AS terhadap wilayah Rusia setelah mendapat restu Gedung Putih. Serangan tersebut mendorong Moskow untuk merevisi doktrin nuklirnya, dengan ancaman baru penggunaan senjata nuklir terhadqap negara non-nuklir yang didukung adidaya nuklir

Eskalasi ini menimbulkan kekhawatiran di antara para pemimpin G20. Creon Butler, direktur program ekonomi dan keuangan global di lembaga pemikir Chatham House yang berbasis di London, Inggris, mengatakan komunike tersebut telah disetujui oleh kelompok kerja Sherpa. "Setelah rentetan rudal terbaru, beberapa negara Eropa ingin membuka kembali teks tersebut untuk kritik yang lebih spesifik terhadap Rusia, tetapi presidensi Brasil tidak ingin melakukannya," katanya kepada DW.

Terbagi oleh isu-isu geopolitik dunia

Komunike akhir hampir tidak menyebutkan Israel, yang ramai dikritik karena serangan terhadap Hamas dan Hizbullah yang menyebabkan jatuhnya banyak korban sipil di Gaza dan Lebanon. Namun, para pemimpin G20 menegaskan kembali kebutuhan mendesak untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut, menyerukan gencatan senjata dan menekankan dukungan untuk solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Presiden Argentina Javier Milei yang dikenal karena pandangan libertariannya dan skeptisisme terhadap organisasi multilateral, bahkan menandatangani komunike akhir. Namun, ia kemudian mengeluarkan pernyataan, mengatakan bahwa ia tidak mendukung beberapa poin dalam deklarasi tersebut.

"Milei menandatangani dokumen tersebut. Saya akan menyebutnya sebagai kemenangan," Tomas Marques, seorang peneliti di GIGA Institute for Latin American Studies di Hamburg, Jerman, mengatakan kepada DW, mengacu pada kritik presiden Argentina sebelumnya terhadap G20. Marques juga mengatakan bahwa pertemuan puncak Rio telah mencapai beberapa "hasil baik," dengan mempertimbangkan keterbatasan forum G20 dan banyaknya konflik serta isu ekonomi yang mendominasi pembicaraan.

Lula dorong isu pajak, iklim, dan bantuan bagi negara miskin

Tuan rumah G20, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, telah berjanji akan berusaha menjembatani kesenjangan antara Barat dan negara-negara berkembang di Selatan atas isu-isu yang paling mendesak.

Salah satu program yang digencarkan Lula adalah Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan, sebuah inisiatif yang diluncurkan di Rio pada hari Senin untuk membantu meningkatkan pendapatan dan ketersediaan pangan di dunia. Dalam komunike terakhir, para pemimpin G20 menekankan komitmen mereka untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, menyerukan janji pendanaan baru dan bagi negara-negara lain yang belum berpartisipasi untuk bergabung dengan upaya global.

"Fakta bahwa pengentasan kemiskinan dan kelaparan mendapat dukungan yang kuat merupakan indikasi bahwa saat ini, ada semacam konsensus bahwa kelompok-kelompok seperti G20 perlu mengatasi masalah ini," kata Butler.

Jelang kepresidenan Trump, pendanaan iklim dapat dukungan Biden

KTT di Rio mungkin merupakan kesempatan terakhir Presiden AS Joe Biden untuk memperkuat kebijakan yang selama ini ditentang Trump, seperti dana iklim dan pajak yang diusulkan untuk miliarder. Biden mengatakan pada pertemuan tersebut bahwa negara-negara berkembang membutuhkan "kekuatan yang cukup dan akses ke modal," untuk melindungi negara mereka dari dampak perubahan iklim.

Para pemimpin G20 mengakui perlunya triliunan dolar dalam pendanaan iklim untuk negara-negara berpenghasilan rendah tetapi gagal menyebutkan perlunya transisi dari bahan bakar fosil. Sementara poin terakhir mungkin disambut baik oleh Trump, Presiden terpilih AS tersebut siap untuk menghentikan pendanaan AS untuk inisiatif iklim, yang sekarang dapat menjadi alasan bagi negara-negara lain untuk mengikutinya, dengan mengutip banyaknya tantangan domestik mereka.

"Karena tekanan ekonomi yang dialami oleh negara-negara maju dan utang yang diambil selama pandemi, kemungkinan perubahan besar dalam jumlah pendanaan publik internasional untuk aksi iklim sangat tidak mungkin," kata Butler dari Chatham House.

 

Diadaptasi dari naskah DW berbahasa Inggris