Hingga menjelang akhir pekan lalu, sejumlah pejabat tinggi Iran masih meremehkan keberhasilan oposisi Suriah merebut kota Aleppo, dengan menyebut situasinya "normal."

Namun, jatuhnya rezim Bashar Assad kemungkinan akan menyurutkan posisi Suriah sebagai poros strategis bagi Iran untuk memproyeksikan kekuatannya di kawasan.

Suriah selama ini digambarkan oleh Teheran sebagai "Bulan Sabit Syiah," sebuah visi geopolitik yang bertujuan untuk menghubungkan Iran dengan sekutunya di Lebanon.

Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pernah menggambarkan Suriah sebagai "pilar" dari "Poros Perlawanan," melawan Israel dan pengaruh AS di Timur Tengah.

Suriah juga menyediakan koridor logistik bagi senjata Iran dan untuk menyuplai kekuatan proksinya di Lebanon. Keluarga Assad memerintah Suriah dengan tangan besi selama lebih dari 50 tahun, dan kejatuhannya merupakan kemunduran bagi visi Teheran.

Para analis berpendapat bahwa meskipun Iran akan terus membina kelompok bersenjata di Suriah dan Lebanon, kapasitas keuangan dan militer yang bisa disumbangkan telah berkurang secara signifikan.

Mohammad Javad Akbarin, seorang analis politik Iran, mengatakan kepada DW bahwa Teheran sekarang dapat mengubah strateginya untuk mempertahankan pengaruhnya dengan mencegah terbentuknya pemerintahan yang stabil di Suriah.

Taktik ini bukan hal baru. Iran sebelumnya pernah ikut mendorong destabiisasi Irak dan Afghanistan demi mempersulit keberadaan militer AS dan memproyeksikan kekuatannya sendiri. Namun, kesulitan ekonomi Iran saat ini akan membatasi kemampuan Teheran untuk menjalankan strategi tersebut dalam skala yang sama.

Miliaran dolar untuk Assad

Ongkos mempertahankan pemerintahan Assad telah menjadi sumber frustrasi publik yang terus meningkat di Iran. Pada tahun 2020, Heshmatollah Falahatpishe, mantan ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, mengungkapkan dalam sebuah wawancara surat kabar bahwa Iran telah menghabiskan sekitar USD30 miliar untuk membela Assad.

Dukungan dari Iran, Rusia, dan taktik brutal terhadap warga sipil memungkinkan dinasti Assad untuk menyintasi perang saudara Suriah. Dia dituduh melakukan kejahatan perang, termasuk serangan gas beracun terhadap pemukiman sipil di wilayah oposisi.

Dalam sebuah posting baru-baru ini di X, mantan anggota parlemen Iran Bahram Parsaei menekankan bahwa pengeluaran Iran telah melebihi persetujuan parlemen, dan bertanya siapa yang akan membayar utang setelah Assad pergi.

Kesulitan ekonomi yang meluas di Iran telah memicu antipati di kalangan penduduk. Banyak warga Iran mempertanyakan mengapa pemerintah lebih memprioritaskan pengeluaran di luar negeri daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah miskin seperti Sistan dan Baluchistan.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Melemahkan propaganda Teheran

Jatuhnya Assad disambut dengan optimisme dan kewaspadaan  banyak warga Iran, khususnya mereka yang kecewa dengan pemerintahan otoriter di Teheran.

Reza Alijani, seorang aktivis politik Iran yang tinggal di Paris, mengatakan jatuhnya Assad memungkinkan adanya persamaan antara rezim yang menindas di Damaskus dan Teheran.

Dia mengatakan kepada DW bahwa janji oposisi di Suriah membangun pemerintahan yang inklusif dapat menjadi model potensial bagi masa depan Iran jika Republik Islam suatu hari runtuh.

Namun, dia mengakui besarnya tantangan dalam transisi dari kediktatoran ke demokrasi, khususnya di masyarakat yang tunduk pada pemerintahan otoriter selama beberapa dekade.

Selama bertahun-tahun, propaganda Iran telah menekankan keberhasilan dan persatuan "Poros Perlawanan." Jatuhnya Assad melemahkan narasi ini dan dapat membuat pendukung garis keras rezim merasa kecewa.

Kelompok pragmatis dalam pemerintahan Iran dilaporkan khawatir bahwa hilangnya Suriah dapat memicu pemberontakan serupa di dalam negeri. Saeed Peyvandi, sosiolog Iran yang tinggal di Paris, berpendapat bahwa runtuhnya rezim Assad akan mengungkap erosi "kontrak sosial" antara negara dan warga Iran.

Dia mengatakan kepada DW bahwa jurang yang semakin lebar antara elit penguasa dan publik mencerminkan krisis legitimasi yang lebih luas yang sering dihadapi oleh rezim otoriter.

Iran tetap bercokol di Timur Tengah

Banyak analis percaya bahwa pendekatan Iran dalam mengompori konflik di kawasan tidak akan berubah selama Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei tetap berkuasa.

Namun, beberapa melihat adanya kesamaan antara situasi di Iran dengan transformasi politik di masa lalu. Erfan Sabati, seorang peneliti yang berbasis di London, mengatakan kepada DW bahwa keadaan Iran saat ini sebanding dengan Jerman Timur pada bulan-bulan sebelum jatuhnya Tembok Berlin.

Menurutnya, rezim otoriter sering kali tampak tak tergoyahkan hingga tiba-tiba ambruk akibat desakan publik dan tekanan eksternal. Gelombang protes baru-baru ini di Iran, termasuk gerakan "Wanita, Kehidupan, Kebebasan", telah menunjukkan semakin terputusnya hubungan antara pemerintah Iran dan rakyatnya.

Namun, masih harus dilihat apakah kepemimpinan Iran dapat beradaptasi dengan tantangan di dalam dan luar negeri, atau apakah akan berpegang teguh pada strateginya saat ini.

Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman