Presiden Joko Widodo mengawali misi pelik di Eropa untuk menyelamatkan KTT G20 di Bali. Niat damainya mengundang Rusia terbentur realita perang. Seberapa besar rintangan yang dihadapi Jokowi dalam lawatannya di Eropa?
Iklan
Kemesraan berlangsung singkat pada sesi kedua KTT G7 dan negara mitra di Istana Elmau, Jerman, Senin (27/6). Di luar, sebanyak 18.000 polisi bersenjata lengkap menyesaki lembah sempit di kaki pegunungan Alpen itu.
Hari kedua KTT sejatinya menjadi ajang bagi negara mitra untuk melakukan pertemuan bilateral dengan pemimpin G7 dan membahas kerja sama ekonomi. Tahun ini, Jerman mengundang Indonesia, India, Senegal, Afrika Selatan dan Argentina.
Tapi betapapun besarnya minat melanjutkan proyek investasi dari era prainvasi, perhatian tetap terarah pada perang yang berkecamuk di timur Ukraina. Hal ini terutama berlaku bagi Presiden Joko Widodo.
Di Istana Elmau, Jokowi diberi kesempatan meyakinkan pemimpin G7 untuk mau menghadiri KTT G20 di Bali bulan November mendatang.
Kehadiran mereka belum sepenuhnya dipastikan lantaran undangan Indonesia terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang secara demonstratif disanggupi oleh Kremlin di hari kedua KTT G7. Sebagai reaksi, Kanselir Jerman Olaf Scholz kembali menegaskan belum bisa memutuskan kehadirannya pada KTT G20.
Rangkaian Kunjungan Kerja Presiden Jokowi di Jerman
Presiden Joko Widodo hadir dalam KTT G7 di Jerman sebagai negara mitra G7 sekaligus Presidensi G20. DW merangkum hasil kunjungan Presiden Jokowi dalam KTT G7 di Schloss Elmau di selatan Jerman.
Foto: Muchlis Jr/Presidential Secretariat Press Bureau
Disambut Meriah Warga Indonesia di Jerman
Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana tiba di München, Jerman pada 26 Juni 2022. Warga Indonesia di Jerman dengan antusias berkumpul dan membentangkan bendera merah putih menyambut Presiden Jokowi. Kedatangan Presiden dan Ibu Negara juga disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang tiba lebih awal di Jerman.
Foto: Muchlis Jr/Presidential Secretariat Press Bureau
Naik Helikopter bersama PM India Modi
Tanggal 27 Juni 2022, Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 yang digelar di Schloss Elmau, di Pegunungan Alpen Bayern, Jerman. Presiden Jokowi terbang ke lokasi KTT menggunakan helikopter militer bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Foto: Laily Rachev/Presidential Secretariat Press Bureau
Disambut Resmi Kanselir Jerman Olaf Scholz
Kanselir Jerman Olaf Scholz menyambut resmi kedatangan Prediden Joko Widodo di lokasi KTT G7 di Schloss Elmau Senin siang (27/06). Indonesia hadir sebagai negara mitra G7 sekaligus sebagai Presidensi G20. Bersama empat kepala negara mitra G7 lainnya, Presiden Jokowi Widodo menghadiri seluruh rangkaian acara KTT G7 tahun ini di Jerman.
Foto: Jens Krick/Flashpic/picture alliance
Sesi Foto Pimpinan Negara Anggota dan Mitra G7
Presiden Jokowi selanjutnya melakukan sesi foto bersama dengan para kepala negara dan kepala pemerintahan anggota G7 serta negara-negara mitra yang diundang hadir. Pada pertemuan KTT G7 kali ini, Presiden Joko Widodo (dalam foto diapit kanselir Jerman Olaf Scholz dan preiden AS Joe Biden) membahas berbagai isu bilateral dan global dengan sejumlah pemimpin negara yang hadir.
Foto: Stefan Rousseau/PA/empics/picture alliance
Promosikan Sektor Energi Bersih di Indonesia
Presiden Joko Widodo menonjolkan potensi besar Indonesia sebagai kontributor energi bersih, baik di dalam perut bumi, di darat, maupun di laut. Indonesia membutuhkan investasi besar dan teknologi rendah karbon, untuk mendukung transisi cepat dan efektif menuju era energi bersih.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden Indonesia
Perluas Kerjasama Ekonomi Dengan Jerman
Presiden Joko Widodo membahas penguatan kerja sama ekonomi melalui sektor energi terbarukan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Presiden mengapresiasi Green Infrastructure Initiative Jerman dengan komitmen pendanaan sebesar Rp 40 triliun selama 5 tahun. Presiden RI juga berharap Jerman bisa menjadi mitra dalam mengolah potensi 474 Giga Watt sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia.
Foto: Laily Rachev/Presidential Secretariat Press Bureau
Presiden Macron Apresiasi Presidensi G20
Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pertemuan bilateral dengan Jokowi, menyampaikan dukungan kuat terhadap presidensi Indonesia dan yakin KTT G20 akan sukses dan dapat menghasilkan kerja sama yang konkret. Presiden Jokowi terutama membahas upaya penguatan kerjasama bilateral Indonesia dan Prancis di bidang ekonomi, pertahanan dan industri strategis.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden Indonesia
Ikatan kuat Indonesia dan India
Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri India Narendra Modi membahas upaya penguatan kerja sama di bidang pangan. Terkait hal itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Perdagangan Indonesia untuk segera berkomunikasi dengan Menteri Perdaganan India. PM Narindra Modi juga menyatakan sangat menghargai ikatan yang kuat antara Indonesia dan India.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden Indonesia
70 Tahun Hubungan Diplomatik dengan Kanada
Saat bertemu PM kanada Justin Trudeau, berkaitan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kanada, Presiden Joko Widodo menegaskan, berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan kerja sama Indonesia-Kanada dalam bidang ekonomi. Presiden Jokowi juga mendorong penuntasan perundingan ICA-CEPA pada 2024 yang akan memberikan sinyal positif bagi dunia usaha Indonesia dan Kanada.
Foto: Paul Chiasson/ZUMA/IMAGO
Perkuat Kerja Sama EBT dengan Inggris
Presiden Joko Widodo dan PM Inggris Boris Johnson, dalam pertemuan bilateral pada acara KTT G7 di Schloss Elmau, Jerman bersepakat, untuk memperkuat kerja sama di bidang energi baru dan terbarukan (EBT) dan ketahanan pangan. PM Johnson menyampaikan bahwa roadmap untuk kerja sama bilateral dengan Indonesia sudah ada.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden Indonesia
10 foto1 | 10
Krisis eksistensial
Pertemuan di Bali seyogyanya menjadi titik tolak pemulihan ekonomi pascapandemi dan transisi menuju ekonomi ramah iklim. Namun sebelum bisa banyak berharap, G20 yang menggabungkan adidaya ekonomi dunia dan negara industri baru, harus lebih dulu menghadapi krisis eksistensial.
Di tengah musim panen, Program Pangan Dunia (WFP) justru melaporkan sebanyak 323 juta penduduk Bumi menghadapi kerawanan pangan akut. Penyebabnya antara lain adalah terhentinya ekspor pupuk dan gandum dari Rusia dan Ukraina.
Bagi Jokowi, Indonesia harus ikut membantu memecah kebuntuan di Laut Hitam untuk mencegah bencana kelaparan, dan sedikit meredakan ketegangan antara Rusia dan Barat jelang pertemuan di Bali.
“Presiden Joko Widodo menekankan bahwa waktu kita tidak panjang untuk menanggulangi krisis pangan,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sebuah keterangan pers, Senin (27/6) malam.
Menurut Retno, terhentinya ekspor gandum Ukraina dan pupuk Rusia merupakan isu yang selalu muncul di sembilan pertemuan bilateral antara Jokowi dan sejumlah pemimpin dunia.
Setelah dijamu Kanselir Olaf Scholz, presiden melakukan pembicaraan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, PM India, Narendra Modi, PM Kanada Justin Trudeau dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Dia juga untuk pertama kalinya bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, sejak terpilih 2021 silam. “Presiden menyatakan bahwa banyak rakyat di negara berkembang yang terancam kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan esktem,” kata Retno lagi.
Blokade Laut Hitam
Inisiatif damai Jokowi bertolak dari rencana PBB untuk membuka koridor pangan di Laut Hitam.
Saat ini, Turki sedang giat memediasi antara Rusia dan Ukraina. Perundingan antara lain membahas pembukaan blokade dan pembersihan ranjau laut di dua pelabuhan terbesar Ukraina, Odesa dan Mariupol. Rencana itu diharapkan bisa membuka keran ekspor gandum dari Ukraina.
Hal ini diyakini turut dibahas oleh Menlu Retno Marsudi saat bertemu dengan Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu, di sela-sela KTT G7.
Namun begitu, militer Ukraina menolak gagasan pembersihan ranjau karena khawatir nantinya lebih mudah diserang Rusia. Sebaliknya, Moskow menyaratkan kelonggaran sanksi untuk memudahkan pembeli internasional melakukan transaksi dengan Rusia.
Iklan
Siasat lewat jalan darat
Untuk menyiasati kebuntuan di Laut Hitam, Polandia, Uni Eropa dan AS berupaya membuka koridor darat untuk mengekspor gandum Ukraina, termasuk pembangunan pabrik pengolahan gandum di perbatasan dengan Eropa.
Namun, tingginya tingkat kesulitan logistik untuk mengangkut gandum Ukraina melalui jalan darat menuntut ketersediaan waktu yang tidak dimiliki Kyiv. Karena musim panen gandum di Ukraina akan berakhir Agustus nanti.
Sebabnya di Jerman, Presiden Joko Widodo mendesak negara-negara G7 agar “mau memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar bisa segera berjalan, dan pentingnya mengkomunikasikan kepada dunia bahwa pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi,” kata Menlu Retno Marsudi.
Bagaimana Perang Putin Mempengaruhi Ekonomi Dunia
Efek perang Rusia terhadap Ukraina dirasakan di seluruh dunia. Harga makanan dan bahan bakar meningkat di mana-mana. Di beberapa negara kerusuhan pecah akibat naiknya harga barang kebutuhan utama.
Foto: Dong Jianghui/dpa/XinHua/picture alliance
Belanja Semakin Mahal di Jerman
Konsumen di Jerman merasakan kenaikan biaya hidup. Konsekuensi dari perang di Ukraina dan sanksi terhadap Rusia mulai terasa. Pada bulan Maret, tingkat inflasi Jerman mencapai level tertinggi sejak 1981. Pemerintah Jerman ingin segera mengembargo batubara Rusia, tetapi masih memperdebatkan pelarangan impor gas dan minyak dari Rusia.
Foto: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
Antrian Mengisi Bahan Bakar di Kenya
Antrian panjang mobil di SPBU Nairobi. Di Kenya, warga juga merasakan dampak perang di Ukraina. Bahan bakar kian mahal, dan pasokannya terbatas, belum lagi krisis pangan. Duta Besar Kenya untuk PBB Martin Kimani dalam sidang Dewan Keamanan menyatakan keprihatinannya, dan membandingkan situasi di Ukraina timur dengan perubahan yang terjadi di Afrika setelah berakhirnya era kolonial.
Foto: SIMON MAINA/AFP via Getty Images
Siapa Amankan Suplai Gandum ke Turki?
Rusia adalah produsen gandum terbesar di dunia. Karena larangan ekspor dari Rusia, harga roti sekarang naik di banyak tempat, termasuk di Turki. Sanksi internasional telah mengganggu rantai pasokan. Ukraina juga merupakan salah satu dari lima pengekspor gandum terbesar di dunia, tetapi perang dengan Rusia membuat mereka tidak dapat mengirimkan barang dari pelabuhannya di Laut Hitam.
Foto: Burak Kara/Getty Images
Harga Gandum Melonjak di Irak
Seorang pekerja tengah menumpuk karung-karung tepung tergu di pasar Jamila, pasar grosir terpopuler di Baghdad. Harga gandum telah meroket di Irak sejak Rusia menginvasi Ukraina, karena kedua negara tersebut menyumbang setidaknya 30% dari perdagangan gandum dunia. Irak tetap netral sejauh ini, tetapi poster-poster pro-Putin sekarang telah dilarang di negara itu.
Foto: Ameer Al Mohammedaw/dpa/picture alliance
Unjuk Rasa di Peru
Para demonstran bentrok dengan polisi di ibukota Peru, Lima. Mereka memprotes kenaikan harga pangan, satu di antara rangkaian kenaikan harga. Krisis semakin diperburuk dengan adanya perang di Ukraina. Presiden Peru, Pedro Castillo memberlakukan jam malam dan keadaan darurat untuk sementara. Tapi jika peraturan tersebut dicabut, protes akan terus berlanjut.
Foto: ERNESTO BENAVIDES/AFP via Getty Images
Keadaan Darurat di Sri Lanka
Di Sri Lanka, warga turun ke jalan untuk mengekspresikan kemarahan mereka. Beberapa hari lalu, ada yang mencoba menyerbu kediaman pribadi Presiden Gotabaya Rajapaksa. Memuncaknya protes terhadap kenaikan biaya hidup, kekurangan bahan bakar, dan pemadaman listrik, mendorong presiden mengumumkan keadaan darurat nasional, sekaligus meminta bantuan pengadaan sumber daya dari India dan Cina.
Warga di Skotlandia juga memprotes kenaikan harga makanan dan energi. Di seluruh Inggris, serikat pekerja telah mengorganisir demonstrasi untuk memprotes kenaikan biaya hidup. Brexit telah mengakibatkan kenaikan harga di banyak area kehidupan, dan perang di Ukraina makin memperburuk keadaan.
Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images
Harga Ikan Goreng di Inggris Melonjak
Warga Inggris punya alasan untuk khawatir terkait hidangan nasional tercinta mereka "fish and chips". Sekitar 380 juta porsi goreng ikan dan kentang dikonsumsi di Inggris setiap tahun. Tetapi sanksi keras saat ini, berarti harga ikan putih dari Rusia, minyak goreng dan energi, semuanya melonjak naik. Pada Februari 2022, tingkat inflasi Inggris mencapai 6,2%.
Foto: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images
Peluang Ekonomi bagi Nigeria?
Seorang pedagang di Ibafo, Nigeria, tengah mengemas tepung untuk dijual kembali. Nigeria telah lama ingin mengurangi ketergantungannya pada makanan impor, dan membuat ekonominya lebih tangguh lagi. Orang terkaya di Nigeria Aliko Dangot, baru-baru ini membuka pabrik pupuk terbesar di negara itu, dan berharap memiliki banyak pembeli. Apakah itu sebuah peluang? (kp/as)
Foto: PIUS UTOMI EKPEI/AFP via Getty Images
9 foto1 | 9
Inflasi didorong dinamika industri
Tapi bahkan jika terjalin kesepakatan sekali pun, biaya untuk mengasuransikan kapal di Laut Hitam dipastikan tidak akan murah. Saat ini saja, perang di Ukraina dan gangguan pasokan bahan bakar sudah menyebabkan lonjakan biaya operasi kapal.
Menurut Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), antara Februari dan Mei 2022, ongkos transportasi muatan curah seperti gandum naik hampir 60 persen.
Sebab itu kata Jokowi, “komunikasi yang intensif juga perlu dilakukan kepada pihak terkait seperti bank, asuransi, perkapalan dll,” tutur Retno soal seruan presiden kepada pemimpin G7.
Sikap nonkooperasi G7
Kerumitan tersebut menjadi lebih sulit karena perbedaan sikap antara G7 dan Rusia. Walaupun ikut mendukung seruan Indonesia kepada Moskow untuk “segera membuka koridor aman bagi pengiriman bahan pangan di Laut Hitam,” dan mengucurkan dana bantuan bagi negara yang terdampak kelangkaan pangan, negara-negara G7 tidak sedang mengendurkan sikap terhadap Moskow.
Pada hari pertama KTT di Elmau, para pemimpin G7 menegaskan tekad untuk menciptakan “kerugian ekonomi yang besar” terhadap Rusia, terutama menyangkut perdagangan minyak Bumi dan gas.
Saat ini, prospek perundingan antara Barat dan Rusia banyak bergantung pada kesediaan Ukraina. Dalam hal ini, Presiden Volodomyr Zelenskyy menegaskan bahwa “sekarang bukan saatnya untuk negosiasi,” kata dia kepada pemimpin G7 melalui sambungan video, Senin (27/6)
Zelenskyy sempat mengkhawatirkan kendurnya dukungan Barat di bulan kelima invasi Rusia. Dia mengajak G7 membantu Ukraina mengupayakan kemenangan atas Rusia sebelum musim dingin, ketika situasi di medan perang akan semakin sulit bagi Ukraina.
“Kami akan terus menekan Putin,” janji Kanselir Jerman, Olaf Scholz. “Perang ini harus diakhiri,” imbuhnya.
Rusia dan Ukraina: Kronik Perang yang Tidak Dideklarasikan
Akar konflik antara Rusia dan Ukraina sangat dalam. Semuanya diyakini bermuara pada keengganan Rusia untuk menerima kemerdekaan Ukraina.
Foto: Maxar Technologies via REUTERS
Berkaitan, tetapi tak sama
Ketegangan antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah sejak Abad Pertengahan. Kedua negara memiliki akar yang sama, pembentukan negara-negara Slavia Timur. Inilah sebabnya mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut kedua negara itu sebagai "satu orang". Namun, sebenarnya jalan kedua negara telah terbagi selama berabad-abad, sehingga memunculkan dua bahasa dan budaya — erat, tapi cukup berbeda.
Foto: AP /picture alliance
1990-an, Rusia melepaskan Ukraina
Ukraina, Rusia, dan Belarus menandatangani perjanjian yang secara efektif membubarkan Uni Soviet pada Desember 1991. Moskow sangat ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan itu dan melihat Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) yang baru dibentuk sebagai alat untuk melakukannya. Sementara Rusia dan Belarus membentuk aliansi yang erat, Ukraina semakin berpaling ke Barat.
Foto: Sergei Kharpukhin/AP Photo/picture alliance
Sebuah perjanjian besar
Pada tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership, yang juga dikenal sebagai "Perjanjian Besar". Dengan perjanjian ini, Moskow mengakui perbatasan resmi Ukraina, termasuk semenanjung Krimea,kawasan hunian bagi mayoritas etnis-Rusia di Ukraina.
Krisis diplomatik besar pertama antara kedua belah pihak terjadi, saat Vladimir Putin jadi Presiden Rusia masa jabatan pertama. Pada musim gugur 2003, Rusia secara tak terduga mulai membangun bendungan di Selat Kerch dekat Pulau Tuzla Ukraina. Kiev melihat ini sebagai upaya Moskow untuk menetapkan ulang perbatasan nasional. Konflik diselesaikan usai kedua presiden bertemu.
Foto: Kremlin Pool Photo/Sputnik/AP Photo/picture alliance
Revolusi Oranye
Ketegangan meningkat selama pemilihan presiden 2004 di Ukraina, dengan Moskow menyuarakan dukungannya di belakang kandidat pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Namun, pemilihan itu dinilai curang. Akibatnya massa melakukan Revolusi Oranye atau demonstrasi besar-besaran selama 10 hari dan mendesak diadakannya pemilihan presiden ulang.
Foto: Sergey Dolzhenko/dpa/picture alliance
Dorongan bergabung dengan NATO
Pada tahun 2008, Presiden AS saat itu George W. Bush mendorong Ukraina dan Georgia untuk memulai proses bergabung dengan NATO, meskipun ada protes dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Jerman dan Prancis kemudian menggagalkan rencana Bush. Pada pertemuan puncak NATO di Bucharest, Rumania, akses dibahas, tetapi tidak ada tenggat waktu untuk memulai proses keanggotaan.
Foto: John Thys/AFP/Getty Images
Tekanan ekonomi dari Moskow
Pendekatan ke NATO tidak mulus, Ukraina melakukan upaya lain untuk meningkatkan hubungannya dengan Barat. Namun, musim panas 2013, beberapa bulan sebelum penandatanganan perjanjian asosiasi tersebut, Moskow memberikan tekanan ekonomi besar-besaran pada Kiev, yang memaksa pemerintah Presiden Yanukovych saat itu membekukan perjanjian. Aksi protes marak dan Yanukovych kabur ke Rusia.
Foto: DW
Aneksasi Krimea menandai titik balik
Saat kekuasaan di Kiev kosong, Kremlin mencaplok Krimea pada Maret 2014, menandai awal dari perang yang tidak dideklarasikan antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, pasukan paramiliter Rusia mulai memobilisasi pemberontakan di Donbas, Ukraina timur, dan melembagakan "Republik Rakyat" di Donetsk dan Luhansk. Setelah pilpres Mei 2014, Ukraina melancarkan serangan militer besar-besaran.
Gesekan di Donbass terus berlanjut. Pada awal 2015, separatis melakukan serangan sekali lagi. Kiev menuding pasukan Rusia terlibat, tetapi Moskow membantahnya. Pasukan Ukraina menderita kekalahan kedua, kali ini di dekat kota Debaltseve. Mediasi Barat menghasilkan Protokol Minsk, sebuah kesepakatan dasar bagi upaya perdamaian, yang tetap belum tercapai hingga sekarang.
Foto: Kisileva Svetlana/ABACA/picture alliance
Upaya terakhir di tahun 2019
KTT Normandia di Paris pada Desember 2019 adalah pertemuan langsung terakhir kalinya antara Rusia dan Ukraina. Presiden Vladimir Putin tidak tertarik untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy. Rusia menyerukan pengakuan internasional atas Krimea sebagai bagian dari wilayahnya, menuntut diakhirinya tawaran keanggotaan NATO bagi Ukraina dan penghentian pengiriman senjata ke sana. (ha/as)
Foto: Jacques Witt/Maxppp/dpa/picture alliance
10 foto1 | 10
Putin tidak datang
Kebulatan sikap pemimpin G7 terhadap Rusia itu menyulitkan Indonesia yang berkepentingan menghadirkan kedua pihak di KTT G20.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi enggan menjawab bagaimana Indonesia mau mencegah prahara diplomasi antara Putin dan pemimpin NATO di Bali. Jawaban justru datang dari Perdana Menteri Italia, Mario Draghi.
Jokowi, kata dia dalam jumpa pers, Selasa (28/6), akan berusaha meyakinkan Putin untuk tidak datang ke Bali. “Dia tidak datang. Presiden Jokowi sudah memastikannya,” tuturnya.
Namun pernyataannya itu dibantah Yuri Ushakov, penasehat dekat Putin. “Bukan Draghi yang berhak memutuskan hal itu,” kata dia seperti dilansir AP. “Kami menerima undangan dan akan merespons secara positif,” imbuhnya.