Hutan yang digunduli, ekosistem laut yang rusak atau kepunahan hewan penyerbuk jarang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Namun, kesadaran mulai merebak di penjuru dunia, bahwa kerusakan ekosistem turut membidani konflik.

"Alam adalah pondasi keamanan nasional," tulis para penulis dari Departemen Lingkungan, Pangan dan Desa Inggris (DEFRA) dalam laporan terbarunya. Mereka menemukan besarnya peran ekosistem dalam menopang stabilitas suatu negara.

Hilangnya keanekaragaman hayati mengancam air, makanan, udara bersih, dan sumber daya penting yang menjadi dasar kehidupan manusia. Risiko ini tidak hanya datang dari degradasi alam di tingkat lokal. Laporan tersebut memperingatkan bahwa kondisi enam wilayah ekosistem kritis di Bumi, termasuk Hutan Hujan Amazon yang terancam ambruk pada pertengahan abad ini, secara langsung mempengaruhi keamanan nasional.

Hal ini dikarenakan keruntuhan ekosistem kritis, meskipun jauh, mengganggu keseimbangan yang dapat "menyebabkan perpindahan jutaan orang, mengubah pola cuaca global, meningkatkan kelangkaan pangan dan air secara global, serta memicu kompetisi geopolitik untuk sumber daya yang tersisa,” berdasarkan laporan tersebut.

Risiko yang terasa secara langsung adalah menipisnya stok pangan. Lebih dari sepertiga stok ikan di laut dunia sudah habis ditangkap secara berlebihan. Sementara lebih dari tiga perempat tanaman pangan global bergantung pada populasi serangga penyerbuk yang menghadapi kepunahan akibat pertanian intensif.

Saat krisis iklim merebak dan ekosistem melemah, masyarakat menghadapi risiko anjloknya kualitas hidup, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan gejolak politik.

Ancaman ini terasa besar bagi Inggris yang mengimpor 40% bahan makanan dan tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk mengimbangi laju konsumsi nasional. Di Amerika Serikat, antara 75% hingga 90% makanan laut berasal dari impor. Di dunia yang semakin tidak stabil, gangguan di luar negeri dapat berujung pada lonjakan harga dan kelangkaan pasokan di dalam negeri.

"Melindungi dan memulihkan ekosistem meningkatkan ketahanan sistem pangan dan masyarakat terhadap kejutan," tulis DEFRA.

Menukar saham dan obligasi dengan investasi untuk alam

Tantangan melindungi alam dan mengurangi risiko keamanan sama besarnya antara masalah finansial dan ekologis. Bagi negara yang rentan secara ekonomi dengan beban utang yang tinggi, maraup pendapatan jangka pendek dari penebangan dan eksploitasi sumber daya adalah jalan pintas yang menggiurkan.

Dunia menghabiskan €6,2 triliun (Rp 124 kuadriliun) untuk aktivitas yang merusak alam, 30 kali lebih banyak dibandingkan yang digunakan untuk perlindungan, menurut Program Lingkungan PBB (UNEP).

Dibutuhkan perubahan dramatis dalam pola pengeluaran, kata para advokat lingkungan. Di sinilah muncul gagasan Debt for Nature atau pertukaran utang luar negeri untuk dana konservasi lingkungan, alat finansial yang semakin populer untuk memberi modal baru yang digunakan untuk melindungi ekosistem vital.

Gagasan ini sudah ada sejak 1980-an, di mana kreditur mengabulkan restrukturisasi dan penghapusan utang dengan syarat dialihkan untuk mendanai konservasi lingkungan.

Pada awalnya, kesepakatan ini diratifikasi antara lembaga swadaya konservasi dan pemerintah, dengan nilai yang relatif kecil.

Pertukaran pertama terjadi pada 1987 antara Conservation International dan Bolivia. LSM tersebut membeli sebagian utang Bolivia, sehingga negara itu dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk melindungi Cagar Biosfer Beni di wilayah sungai Amazon.

Meski ada kekhawatiran domestik akan kedaulatan negara dan pelanggaran hak tanah adat, pertukaran ini membantu memperkuat perlindungan cadangan hutan dan memicu gelombang kesepakatan serupa di seluruh Amerika Latin.

Pertukaran terbaru terjadi pada 2021 di Beliza membantu negara pesisir Laut Karibia tersebut mengurangi beban utang yang membengkak, sambil menyalurkan jutaan dolar untuk pengelolaan perikanan dan konservasi laut.

"Jika kita melindungi area tertentu di laut, mereka berfungsi sebagai inkubator bagi stok ikan di tempat lain," kata Gaia Larsen, yang mengawasi pembiayaan iklim untuk negara berkembang di World Resources Institute.

Seiring populasi ikan menurun secara global, perlindungan seperti ini mungkin menjadi sangat penting untuk memastikan pasokan pangan. Lebih dari 3 miliar orang bergantung pada makanan laut sebagai sumber protein utama.

Era baru: Pendanaan swasta untuk perlindungan alam

Bagi para investor swasta, pengembalian dengan hasil mirip obligasi menjadi daya tarik tersendiri. Legal & General, manajer aset terbesar di Inggris, baru-baru ini berjanji menyumbangkan USD 1 miliar (17 triliun) untuk pertukaran utang untuk alam yang baru, menurut pernyataan yang mereka kirimkan ke DW.

"Kami percaya transaksi ini menawarkan potensi risiko dan imbalan yang menarik sekaligus mendukung komunitas dan ekosistem yang fundamental bagi ketahanan ekonomi global," kata Senior Investment Manager Jake Harper.

Ketika institusi keuangan besar melakukan investasi signifikan, itu menjadi sinyal positif bagi pihak lain yang mempertimbangkan pertukaran serupa, kata Adam Tomasek, kepala Debt for Nature Coalition yang beranggotakan LSM konservasi dan filantropi.

"Komitmen mereka mempercepat kemampuan transaksi ini terealisasi dengan kepastian lebih awal dalam proses," kata Tomasek kepada DW.

Dan pertukaran utang untuk alam hanyalah salah satu alat finansial untuk mengatasi masalah aksi kolektif keanekaragaman hayati global.

Ancaman berantai akibat kerusakan alam

Selain keamanan pangan, melindungi ekosistem kritis dapat memicu reaksi berantai: memperlambat perubahan iklim, mengurangi tekanan yang memicu migrasi, dan membantu mereka dengan ekonomi yang rentan.

Hutan dan lautan berfungsi sebagai penyerap karbon besar, menyerap gas rumah kaca yang sebaliknya akan menumpuk di atmosfer. Dengan membatasi pemanasan global, mereka membantu mencegah kekeringan, gagal panen, dan cuaca ekstrem yang memicu ketidakstabilan.

Rusaknya alam berdampak pada biaya yang sangat besar. Pada 2023, lebih dari 90 juta orang yang dipaksa mengungsi tinggal di negara atau wilayah yang mengalami krisis pangan, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

"Kita membutuhkan negara mampu menjaga kestabilan ekonomi dan bertindak sebagai aktor yang berperan efektif," kata Larsen. "Bukan menjadi negara yang bergantung pada bantuan karena berada di ambang krisis, sehingga pada akhirnya negara donor pun harus turun tangan.”

Pemerintah Inggris mengidentifikasi serangkaian risiko berantai akibat keruntuhan ekosistem: kelompok kriminal terorganisir yang mencoba mengeksploitasi sumber daya langka, polarisasi politik, bahkan eskalasi militer.

"Ini investasi cerdas bagi pemerintah mana pun karena Anda mengurangi kemungkinan risiko pada keamanan domestik Anda sendiri," kata Tomasek.
 

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Rizki Nugraha