Partai AfD yang anti imigran di beberapa negara bagian diklasifikasikan sebagai "partai ekstremis ultrakanan". Tapi popularitasnya di Jerman belakangan terus meningkat. Beberapa hari terakhir, ratusan ribu orang turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang partai ini, setelah sebuah laporan investigatif mengungkap pertemuan rahasia membahas agenda pengusiran massal jutaan warga berlatar belakang migrasi dari Jerman.

Di parlemen Jerman Bundestag, fraksi koalisi pemerintahan SPD, Partai Hijau dan Partai Liberaldemokrat FDP merencanakan mosi untuk menghentikan pendanaan negara bagi AfD. Rencana itu langsung ditolak keras oleh AfD yang sekarang merupakan partai oposisi. Dalam debat parlemen, Bernd Baumann dari AfD mengatakan, pertemuan yang dipermasalahkan itu tidak lebih dari sebuah "klub debat pribadi kecil", bukan "pertemuan rahasia yang berbahaya bagi publik."

Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser (SPD) mengatakan, dia juga bisa membayangkan pelarangan partai tersebut – tetapi hanya sebagai upaya terakhir. Mahkamah Konstitusi Jerman memang menetapkan kriteria yang sangat ketat untuk pelarangan partai politik, sehingga hal itu tidak mudah dilakukan.

Christian Pestalozza, pakar hukum ketatanegaraan di Berlin, dalam wawancara dengan DW menjelaskan, salah satu prasyaratnya adalah, partai yang ingin dilarang punya agenda yang bertentangan dengan konstitusi. Selain itu partai- partai yang ingin melarang harus punya kekuatan cukup besar untuk mencapai tujuannya.

Usulan menghentikan pendanaan negara untuk AfD

"Cara yang lebih mudah adalah menghentikan pendanaan negara untuk partai yang anti-konstitusional", kata Christian Pestalozza. Di Jerman, dana partai berasal dari iuran anggota, sumbangan, dan pendanaan dari negara. Pendanaan negara dihitung berdasarkan perolehan suara partai itu dalam pemilu. Tahun 2021 misalnya, ada 20 partai politik di Jerman yang menerima dana negara, yang sleuruhnya berjumlah 200 juta Euro. Saat ini, AfD mendapat dana negara lebih dari 10 juta euro per tahun.

Menurut Chrsitian Pestalozza, akan lebih mudah untuk mengecualikan suatu partai dari pendanaan negara, jika terbukti partai politik itu punya tujuan atau agenda yang bertentangan dengan konstitusi. "Bahwa mereka berkomitmen terhadap tujuan-tujuan tersebut sudah cukup, tanpa harus membuktikan bahwa mereka mempunyai potensi untuk menerapkan hal tersebut, " jelasnya.

"Tetapi apakah syarat-syarat ini telah dipenuhi, masih merupakan sebuah spekulasi. Ini adalah sesuatu yang disebut oleh pihak berwenang di Badan Perlindungan Konstitusi, badan-badan intelijen dalam negeri Jerman, yang telah memantau partai tersebut dan beberapa afiliasinya," katanya.

Di negara bagian Thüringen, Sachsen dan Sachsen-Anhalt, AfD saat ini merupakan partai yang secara resmi diawasi oleh dinas rahasia negara bagian. Hal itu mencakup pengumpulan informasi lewat penyadapan telefon. Christian Pestalozza mengatakan, setidaknya di tiga negara bagian ini pendanaan negara untuk AfD bisa dihentikan.

Tapi untuk melakukan hal itu, pemerintah atau fraksi-fraksi di parlemen harus mengajukan mosi yang relevan. "Lalu harus ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, yang bisa saja mengambil kesimpulan berbeda dengan badan intelijen", kata pakar hukum tata negara Christian Pestalozza.

Mencabut hak pilih individu?

Cara lain yang saat ini sedang ditempuh adalah mencabut hak pilih politisi dan pejabat publik yang dianggap melanggar konstitusi. Baru-baru ini, sebuah petisi online diluncurkan dengan tujuan untuk mencegah salah satu tokoh populer AfD, Björn Höcke, untuk menjadi Perdana Menteri di negara bagian Thüringen, yang akan melakukan pemilu negara bagian bulan September 2024. Dalam jajak pendapat terkahir, AfD saat ini mendapat dukungan dari lebih 30% pemilih, dan kemungkinan besar muncul sebagai fraksi terkuat di parlemen.

Pakar hukum tata negara Azim Semizoglu dari Universitas Leipzig meragukan bahwa hak pilih Björn Höcke bisa dicabut. Karena hak itu termasuk dalam hak-hak dasar individu. "Upaya serupa itu tidak pernah berhasil", kata Azim Semizoglu. Kriteria dan hambatan dalam proses itu cukup tinggi. Namun dia menilai, upaya untuk menyelidiki dugaan anti-konstitusional bagi seroang pejabat atau politisi lebih mudah daripada mengajukan pelarangan sebuah partai politik.

Terlepas dari perdebatan mengenai upaya-upaya pelarangan AfD atau tokoh politiknya, Azim Semizoglu menyatakan yakin bahwa demokrasi di Jerman cukup kuat untuk mempertahankan diri dari musuh-musuhnya. "Ini adalah momen yang menggembirakan, melihat begitu banyak orang (di Jerman) turun ke jalan menentang rasisme,” katanya.

(hp/as)