Pemerintah Iran akhir Juli 2016 mengundang jurnalis buat menyaksikan pemusnahan 100.000 satelit parabola. Negeri para mullah itu melarang warganya menonton siaran televisi asing. Tapi banyak penduduk yang mengabaikan larangan tersebut. Sebab itu aparat pemerintah melakukan razia secara rutin

Pemerintah sengaja melibatkan wartawan dari media-media pelat merah buat melaporkan proses pemusnahan parabola. Untuk itu pemerintah terkadang menggunakan kendaraan lapis baja untuk menciptakan efek bombastis

Jendral Mohammed Reza Nagdi, Kepala Milisi Basij, mewanti-wanti dalam sebuah acara pemusnahan di Teheran terhadap "pengaruh busuk" stasiun televisi asing yang bisa merusak "budaya dan moral masyarakat." Menurutnya siaran luar negeri bertanggungjawab atas "meningkatnya perceraian, penyalahgunaan narkoba dan buruknya situasi keamanan" di Iran.

Tapi peringatan itu sering diabaikan sebagian penduduk Iran. Piringan parbola bisa ditemukan di hampir setiap atap rumah di Teheran. Padahal siapapun yang kedapatan menggunakan parabola, menjual atau memperbaiki, bisa mendapat hukuman denda hingga 30 juta Rupiah.

Namun begitu larangan menggunakan parbola hingga kini masih memicu pro dan kontra di Iran. Presiden Hassan Rohani misalnya menilai aturan tersebut tidak diperlukan dan kontra produktif. Meski begitu setiap penduduk yang memiliki parabola setiap saat harus siap didatangi aparat kepolisian

Sebagian penduduk menanggapi aksi razia kepolisian dengan ironi. Seorang pengguna Twitter misalnya menulis "parabola atau apapun juga cuma alasan. Mereka cuma mencari alasan untuk menyerbu rumah kita. Itu adalah permainan kesukaan mereka."

Menteri Kebudayaan Iran, Ali Jannati, pekan lalu mendesak parlemen untuk mencabut larangan tersebut, karena menurutnya "70 persen penduduk Iran" menggunakan satelit parabola. Ia berdalih banyak warga yang cuma ingin menonton siaran televisi berbahasa Farsi yang diproduksi di luar negeri.

Seringkali aparat menggambar bendera Israel, Inggris atau Amerika Serikat pada piringan satelit yang akan dimusnahkan. Menurut pemerintah kedua negara merupakan sumber terbesar siaran televisi yang bisa merusak budaya dan nilai Islam.

Tapi upaya pemerintah memerangi piringan satelit terbentur realita. Pasalnya penduduk bisa membeli piringan bekas dengan murah dan mudah. "Kitab berbicara tentang Undang-undang yang oleh hampir semua pihak diabaikan," tulis seorang pengguna Twitter asal Iran.

Sejak 2013 silam parlemen Eropa mewanti-wanti terhadap paham Wahabisme. Bahkan Dewan Fatwa Malaysia menilai faham tersebut kerap melahirkan pandangan radikal dan bisa berujung pada tindak terorisme. Pasalnya Wahabisme menganut prinsip pemurnian Islam. Bentuknya yang cenderung eksklusif dan intoleran terhadap ajaran lain membuat penganut Wahabisme rentan terhadap radikalisasi.

Kebanyakan kelompok teror dari Nigeria, Suriah, Irak hingga ke Pakistan mengklaim Wahabisme atau Salafisme sebagai ideologi dasar. Al-Qaida, Islamic State, Taliban, Lashkar-e-Toiba, Front al Nusra dan Boko Haram adalah kelompok terbesar yang jantung ideologinya merujuk pada paham Islam puritan itu.

Hingga kini pemerintah Arab Saudi sudah mengucurkan dana hingga 100 milyar Dollar AS untuk mempromosikan paham Wahabisme ke seluruh dunia. Sebagai perbandingan, Uni Sovyet cuma menghabiskan dana propaganda Komunisme sebesar 7 milyar Dollar AS selama 70 tahun sejak dekade 1920an. Pakar keamanan mencurigai, sebagian dana dakwah itu disalahgunakan untuk membiayai terorisme.

Pada nota rahasia senat AS dari tahun 2009 yang bocor ke publik, calon presiden AS Hillary Clinton menyebut hartawan Arab Saudi sebagai "donor terbesar" kelompok terorisme di seluruh dunia. Biasanya teroris memanfaatkan musim haji untuk masuk ke Arab Saudi tanpa mengundang kecurigaan aparat keamanan.

Penyandang dana teror terbesar di Arab Saudi tidak lain adalah hartawan berkocek tebal. Dengan mengandalkan uang minyak, mereka secara langsung atau tidak langsung menyokong konflik bersenjata di Pakistan atau Afghanistan. Hal tersebut terungkap dalam dokumen rahasia Kementerian Pertahanan AS yang bocor di Wikileaks.

Kelompok teroris tidak jarang menggunakan perusahaan atau yayasan untuk mengumpulkan dana perang. Lashkar-e-Toiba di Pakistan misalnya menggunakan lembaga kemanusiaan Jamaat-ud Dakwa, untuk meminta sumbangan. Kedoknya adalah dakwah Islam. Salah satu sumber dana terbesar biasanya adalah Arab Saudi.

Arab Saudi bukan satu-satunya negara Islam yang menyokong terorisme. Menurut catatan Pentagon yang dipublikasikan majalah The Atlantic, Qatar membantu Jabhat al-Nusra dengan perlengkapan militer dan dana. Kelompok teror tersebut sempat beroperasi sebagai perpanjangan tangan Al-Qaida di Suriah. Jerman juga pernah melayangkan tudingan serupa terhadap pemerintah Qatar ihwal dana untuk Islamic State

Tahun 2014 silam Washington Post memublikasikan laporan yang mengungkap keterlibatan Kuwait dalam pembiayaan kelompok teror di Suriah, seperti Jabhat al Nusra. Laporan yang berlandaskan kesaksikan perwira militer dan intelijen AS itu menyebut dana sumbangan raksasa senilai ratusan juta Dollar AS.

Harus ditekankan tidak ada bukti keterlibatan kerajaan al-Saud dalam berbagai aksi teror di seluruh dunia. Namun pada serangan teror 11 September 2001 di New York, AS, komite bentukan senat menemukan bahwa pelaku memiliki hubungan "tidak langsung" dengan kerajaan dan "mendapat dukungan dari kaum kaya Saudi dan pejabat tinggi di pemerintahan."

Sejauh ini pemerintah Arab Saudi terkesan setengah hati membatasi transaksi keuangan gelap untuk pendanaan terorisme dari warga negaranya. Dalam dokumen rahasia Kementerian Pertahanan AS yang bocor ke publik, Riyadh misalnya aktif melumat sumber dana Al-Qaida, tapi banyak membiarkan transaksi keuangan untuk kelompok teror lain seperti Taliban atau Lashkar-e-Toiba.

Namun Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, membantah hubungan antara ideologi Wahabi dengan terorisme. "Anggapan bahwa Saudi membiayai ekstremisme atau Ideologi kami menyokong ekstremisme adalah omong kosong. Kami aktif memburu pelaku, uang dan dalang di balik tindak terorisme," tukasnya.

Hubungan Iran dan Arab Saudi baru tumbuh sejak kekuasaan Syah Reza Pahlevi dan Raja Khalid. Kedua negara sebelumnya sering direcoki rasa saling curiga, antara lain karena tindakan Riyadh menutup tempat-tempat ziarah kaum Syiah di Mekkah dan Madinah. Perseteruan yang awalnya berbasis agama itu berubah menjadi politis seiring dengan eskalasi konflik di Timur Tengah dan Revolusi Islam 1979.

Raja Khalid sempat melayangkan ucapan selamat kepada Ayatollah Khomeini atas keberhasilan Revolusi Islam 1979. Tapi hubungan kedua negara memburuk menyusul perang Iran-Irak dan kisruh Haji 1987. Puncaknya, Riyadh memutuskan hubungan pada 1987, ketika Khomeini mengecam penguasa Saudi sebagai "Wahabi yang tidak berperikemanusiaan, ibarat belati yang menusuk jantung kaum Muslim dari belakang."

Saat berkobar perang Iran-Irak, Arab Saudi sejak dini menyatakan dukungan terhadap rejim Saddam Hussein di Baghdad. Riyadh memberikan dana sumbangan sebesar 25 milyar US Dollar dan mendesak negara-negara Teluk lain untuk ikut mengisi pundi perang buat Irak. Demi menanggung biaya perang, Arab Saudi menggenjot produksi minyak yang kemudian mengakibatkan runtuhnya harga minyak di pasar dunia.

Mengikuti ajakan Ayatollah Khomeini, jemaah Iran setiap tahun berdemonstrasi di Mekkah dan Madinah menentang Israel. Tradisi sejak 1981 itu tidak pernah diperkarakan, kecuali pada 1987, ketika polisi memblokade jalan menuju Masjid al-Haram. Akibat bentrokan, 402 jemaah Iran tewas dan 649 luka-luka. Setelah kedutaannya di Teheran diserbu massa, Riyadh memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran.

Arab Saudi sejak awal menolak program nuklir Teheran. Sikap itu tidak berubah bahkan setelah tercapainya Perjanjian Nuklir di Vienna tahun 2015. Riyadh menilai kesepakatan tersebut "sangat berbahaya." Desakan kepada Iran untuk bekerja sama dengan pengawas nuklir PBB juga disampaikan Saudi pada awal 2023.

Hubungan Iran dan Arab Saudi kembali menegang setelah kelompok Syiah Zaidiyah di Yaman mengobarkan pemberontakan. Riyadh menuding Teheran mengompori perang bersaudara dan mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan memasok senjata. Iran sebaliknya menuding Arab Saudi menghkhianati perannya sebagai mediator konflik dengan membombardir minoritas Houthi di utara Yaman.

Dukungan Iran atas rejim Bashar Assad di Suriah sejak lama dianggap duri dalam daging oleh Arab Saudi. Sejak 2011, Riyadh aktif memasok senjata buat oposisi Sunni di Suriah. Kerajaan di Riyadh juga menjadi yang pertama kali mengecam Assad seputar "tindakan represif pemerintahannya terhadap demonstrasi anti pemerintah," ujar Raja Abdullah saat itu.

Bencana memayungi ibadah Haji 2015 ketika lebih dari 400 jemaah Iran meninggal dunia di terowongan Mina akibat panik massa. Iran menuding pemerintah Arab Saudi ikut bertanggungjawab. Riyadh sebaliknya menyelipkan isu bahwa tragedi itu disebabkan jemaah haji Iran yang tak mau diatur. Kisruh memuncak saat pangeran Arab Saudi, Khalid bin Abdullah, mendesak agar Riyadh melarang masuk jemaah haji Iran.

Sehari setelah pergantian tahun Arab Saudi mengeksekusi mati 46 terpidana, antara lain Syeikh Nimr al-Nimr, seorang ulama yang aktif membela hak-hak minoritas Syiah yang kerap mengalami represi dan diskriminasi di Arab Saudi. Al-Nimr didakwa terlibat dalam terorisme. Sebagai reaksi Pemimpin Spiritual Iran, Ayatollah Ali Khamenei melayangkan ancaman, bahwa Saudi akan mendapat "pembalasan tuhan."

Pada November 2017 Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri mengumumkan pengunduran diri dari Riyadh, Arab Saudi, dan menyalahkan Iran terkait kebuntuan politik di Beirut. Langkah itu diyakini bagian dari manuver Arab Saudi untuk memprovokasi perang antara Iran dan Hizbullah dengan Israel. Saudi dan Iran berebut pengaruh di Lebanon pasca penarikan mundur pasukan Suriah 2005 silam.

Menyusul mediasi Cina, pemerintah Arab Saudi sepakat memulihkan hubungan dengan Ira pada Maret 2023. Kesepakatan tersebut disusul pembukaan kembali relasi dengan Suriah dan perundingan damai dengan pemberontak Houthi di Yaman. Sebelumnya, negara-negara Teluk juga sepakat mengakhiri perpecahan dengan Katar, sekutu dekat Iran di Teluk Persia.

Kerudung dikenakan menutupi rambutnya yang dipirang, sementara chador dikenakan menyelimuti pakain gaya barat. Perempuan Iran ini bersiap keluar rumah. Kecantikan di Iran menyelaraskan tradisi dan modernitas. Ini terpapar dalam jepretan fotografer Samaneh Khosravi. Banyak perempuan Iran meniru tampilan aktris Hollywood yang mereka amati via internet atau televisi satelit.

Sejak Revolusi Islam pada tahun 1979, perempuan di Iran harus menutupi rambut dan tubuhnya di muka publik. Perempuan muda melonggarkan aturan itu, misalnya memakai jilbab, namun sebagian rambut dapat terlihat. Tampak dalam foto, kelompok perempuan muda yang sedang berjalan bersama di Tochal, sebuah gunung di utara Teheran.

Kaum agamis di Iran menafsirkan aturan ketat tata cara berpakaian, dimana perempuan harus berhijab. Menutup wajah tak diwajibkan. Dahulu, dari tahun 1936 sampai 1941, raja Reza Shah Pahlevi melarang perempuan mengenakan jilbab di depan umum.

Banyak orang Iran berbelanja lewat internet - ketika mencari model-model unik seperti jaket Marilyn Monroe ini. Khosravi mengatakan: "Desainer muda mempublikasikan pakaian mereka dengan mudah di Facebook atau Instagram dan menjualnya dari rumah."

Perempuan Iran banyak mengeluarkan uang untuk penampilan mereka. Operasi plastik booming. Setiap tahun, dilakukan 60.000-70.000 operasi hidung di Iran - lebih tinggi jumlahnya dibanding negara-negara lain di dunia. Fotografer Samaneh Khosravi menemani pemudi Iran yang hidungnya dioperasi, katanya: "Dia sangat senang dengan hasilnya."

Dari statistik ditemukan, angka operasi hidung di Iran setiap tahun meningkat. Tampak seorang gadis muda masih dengan perban di hidung berjalan-jalan di Taman Kota Mashhad, melihat-lihat kerajinan tangan,

"Kecantikan model Barat memainkan peran yang sama pentingnya dengan tradisi," ujar Khosravi. Fashion di Iran dipengaruhi oleh gabungan tradisi dan modernitas ini.

Bahkan layanan kecantikan bisa dilakukan di rumah. Dalam foto tampak seorang penata rambut mencabuti rambut-rambut halus pelanggannya dan mewarnai rambut mereka. "Semakin banyak perempuan yang ingin mengecat rambut menjadi pirang," kata fotografer Khosravi.

Samaneh Khosravi juga mengunjungi salon kecantikan besar di Iran. Di sana, perempuan bisa lebih bebas, karena laki-laki tidak diperbolehkan masuk ke salon ini. Banyak perempuan Iran menganggap perawatan kecantikan kuku sebagai hal penting, kata fotografer itu.

Khosravi menampilkan gambar yang menepis anggapan klise tentang busana perempuan Iran. "Banyak perempuan dengan taat menutup diri, tapi tetap mengenakan warna-warna cerah. Beberapa kalangan berpikir bahwa mereka selalu berjalan dengan hijab hitam.

Gadis-gadis muda Iran tampak berolahraga di sebuah lapangan olahraga di Teheran. Kecantikan juga diselaraskan dengan kebugaran.

Terutama di kota-kota besar, kultus kecantikan dirayakan. "Generasi muda telah berhasil menemukan keselasaran ideal antara modernitas dan tradisi," kata Khosravi. Meskipun demikian, mereka tetap menghormati batasan-batasan sosial.

Negeri tirai bambu, Cina, termasuk yang paling getol menjalankan eksekusi mati. Tahun 2013 saja tercatat sebanyak 2400 tahanan menemui ajal di tangan algojo. Kendati mayoritas penduduk mendukung hukuman mati, suara-suara yang menentang mulai bermunculan. Kekhawatiran terbesar adalah lembaga yudikatif yang tidak jarang menghukum individu yang tak bersalah.

Lebih dari 370 tahanan tewas lewat eksekusi mati tahun 2013 silam. Iran memiliki tiga metode eksekusi, yakni tembak mati, hukuman gantung atau rajam. Sama seperti di Cina, hukum di Iran mewajibkan pelaksanaan hukuman mati di depan publik. Negeri para Mullah ini berulangkali memicu kontroversi lantaran menghukum mati jurnalis, aktivis HAM atau individu dengan dakwaan yang tipis.

Hukuman mati di Irak terutama marak digunakan sebagai instrumen kekuasaan pada masa diktatur Sadam Husein. Tahun 2013 Irak mengeksekusi 177 tahanan yang sebagian besar tersangka teroris. Sementara 1.724 lainnya masih mendekam di penjara dan menunggu regu penembak beraksi. Tahun lalu PBB mendesak Irak menangguhkan hukuman mati lantaran dinilai berpotensi memicu konflik horizontal.

Lebih dari 80 tahanan tewas di tangan algojo di Arab Saudi 2013 lalu, termasuk di antaranya tiga remaja yang berusia di bawah 18 tahun. Metode hukuman mati yang paling sering digunakan di jantung teluk ini adalah pemenggalan kepala. Kasus yang berujung vonis mati berkisar antara pembunuhan, penyeludupan hingga praktik dukun.

Sedikitnya 80 vonis hukuman mati dijatuhkan tahun 2013 di Amerika Serikat. Saat yang bersamaan 39 tahanan dieksekusi dengan menggunakan suntikan racun. Metode pilihan AS mendulang banyak kontroversi karena dinilai tidak efisien melumat nyawa terhukum. Terakhir seorang tahanan sekarat selama 39 menit setelah mendapat suntikan racun.

Kehadiran pemerintahan baru di bawah Joko Widodo tidak mengubah banyak dalam praktik hukuman mati di Indonesia. Sebaliknya orang nomer satu di Istana Negara itu berjanji akan segera melaksanakan sejumlah eksekusi yang tertunda. 2013 lalu Indonesia menghukum mati lima tahanan, kebanyakan tersangkut kasus penyeludupan obat-obatan terlarang.

Seorang pengacara kelahiran Turki. Seyran Ates meresmikan "Masjid Liberal" ini di Berlin, Jerman. Dia mendeklarasikan diri sebagai imam perempuan di masjid ini. Berlatar belakang profesi pengacara, dia bertahun-tahun berjuang melawan kekerasan dalam rumah tangga, pembunuhan demi kehormatan dan pernikahan paksa.

Keluarga Seyran Ates pindah dari Turki ke Jerman saat ia berusia 6 tahun. Dia kuliah jurusan hukum dan bekerja sebagai pengacara di Berlin. Dengan dana sendiri, dia berhasil membuka kantor konsultasi untuk perempuan Turki. Seyran Ates yang kini berusia 54 tahun menjalani pendidikan sebagai imam. Tahun 2017, Seyran mewujudkan impiannya, membuka sebuah masjid di Berlin.

Nama masjid itu: "Masjid Ibn-Ruschd-Goethe". Nama tersebut diambil dari nama pemikir Arab Ibnu Rusyd, yang juga dikenal sebagai Averroes (1126 - 1198) dan nama pemikir dan penyair Jerman Johann Wolfgang von Goethe. Lokasi masjid berada di lantai tiga gedung Gereja Protestan Sankt-Johannes-Kirche di kawasan Moabit, di ibukota Jerman. Di dekatnya ada rumah makan India dan Vietnam.

Meski terbuka untuk umum, Islam yang dipraktikkan di Masjid Ibn-Ruschd-Goethe menurut pendirinya adalah Islam dengan pendekatan "historis-kritis". Tidak nampak, perempuan yang datang dengan nikab atau burka ke masjid ini. Menurut imam di masjid ini, nikab atau burka tidak banyak hubungannya dengan agama, melainkan lebih pada suatu pernyataan politis.

Menurut Seyran, Islam harus mampu memperbarui dirinya. Karena makin banyak umat muslim yang kini merindukan Islam yang damai, yang memelihara dialog dengan agama-agama lain. Namun masjid dengan pemahaman semacam itu masih terlalu sedikit di Eropa.

Tak seperti masjid pada umumnya, di sini laki-laki dan perempuan beribadah berdampingan. Imam perempuannya pun tidak mengenakan jilbab. Sunni, Syiah, anggota komunitas LGTBQ - semuanya diterima bersholat Jum'at di Masjid Ibn Rusyd-Goethe di Berlin.

Begitu dibuka Juni 2017, keberadaan masjid ini langsung mendapat gempuran kritik. Surat kabar pro-pemerintah Turki, Sabah menyebutnya "tidak masuk akal" bahwa peribadatan berlangsung di sebuah gereja. Harian Pakistan mengkritik fakta bahwa perempuan berdampingan dalam satu saf dengan pria saat menjalankan sholat.

Pada hari pembukaan masjid, beberapa orang khawatir bahwa masjid tersebut dapat menarik para ekstrimis. Untuk menjaga keamanan, pengurus masjid menjalin kontak erat dengan polisi dan kantor jawatan kriminal negara bagian.

Imam Seyran Ates merupakan penulis buku "Selam, Frau Imamin" (Salam, Ibu Imam). Buku itu berisi kritik terhadap gejala radikalisme Islam di Jerman. Di buku itu, Seyran juga mengingatkan makna kebebasan beragama, kesetaraan hak antara lelaki dan perempuan dan hak atas orientasi seksual. Ironisnya, radikalisme berkembang, tapi umat Muslim berhaluan liberal tidak memiliki tempat di Jerman.