Setahun lalu, laporan tentang Myanmar dipenuhi spekulasi bahwa Tatmadaw atau militer berada di ambang kejatuhan.

Kini, lima tahun setelah junta menggulingkan pemerintahan hasil pemilu pada 1 Februari 2021 dan memicu perang saudara, wacana itu nyaris lenyap.

"Spekulasi awal 2024 tentang runtuhnya rezim jelas sudah lewat,” kata Anthony Davis, analis dari publikasi pertahanan dan keamanan Janes.

Dalam setahun terakhir, militer Myanmar berhasil merebut kembali kota-kota penting dan jalur perdagangan di wilayah timur laut yang sebelumnya jatuh ke tangan tiga kelompok bersenjata. Tatmadaw juga membangun ulang batalion-batalion yang terkuras akibat kematian dan desersi, serta menyelenggarakan pemilu bertahap yang berakhir pada Ahad (1/2) lalu.

"Mereka berada di posisi terbaik sejak kudeta,” ujar Kyaw Htet Aung, kepala riset konflik, perdamaian, dan keamanan di Institute for Strategy and Policy–Myanmar (ISP-Myanmar).

Para analis menilai kebangkitan junta tak lepas dari peran Cina.

Cina dan Rusia turun tangan

Sebelum dan sesudah kudeta, Beijing merawat hubungan dengan Tatmadaw sekaligus kelompok-kelompok etnis bersenjata yang menguasai wilayah perbatasan Myanmar–Cina. Kedua pihak sama-sama dipersenjatai.

Namun situasi berubah setelah ofensif besar tiga kelompok etnis bersenjata pada akhir 2023 hingga awal 2024 yang memukul mundur militer di timur laut. Beijing berbelok tajam mendukung junta.

Usai kunjungan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi ke Naypyidaw pada April 2024, Beijing menekan kelompok bersenjata etnis agar menghentikan dukungan terhadap milisi pascakudeta. Cina juga membatasi perdagangan lintas batas bagi pihak yang membangkang, serta memaksa dua kelompok menandatangani gencatan senjata dan menarik sebagian pasukan.

"Cina beralih dengan sangat keras mendukung rezim militer karena khawatir mereka benar-benar bisa runtuh,” kata Matthew Arnold, peneliti tamu di London School of Economics. "Skala dukungan Cina kini sangat signifikan.”

Davis menambahkan, Rusia juga berperan penting meningkatkan efektivitas tempur Tatmadaw—mulai dari taktik di medan perang hingga koordinasi antar-cabang militer.

"Ada penasihat Rusia di Naypyitaw dan di lapangan. Juga ada Komite Gabungan Kontraterorisme Myanmar–Rusia yang dipimpin tokoh penting dari kedua pihak dan berperan besar dalam koordinasi,” ujarnya.

Militer Myanmar juga mengimpor teknologi drone dari Cina dan Rusia. Teknologi ini memungkinkan Tatmadaw menghapus—atau setidaknya mengimbangi—keunggulan kelompok pemberontak yang sebelumnya unggul dalam penggunaan drone.

Sejak pertengahan 2024, penguasa militer juga melancarkan wajib militer yang agresif. Langkah ini menambah sekitar 90 ribu prajurit baru—meski banyak di antaranya minim pelatihan dan motivasi—ke dalam barisan Tatmadaw, kata Davis.

Perang belum mendekati akhir

Namun semua itu belum membawa Myanmar mendekati akhir perang saudara yang, menurut sejumlah perkiraan, telah menewaskan sedikitnya 92 ribu orang dan memaksa lebih dari 3,3 juta orang mengungsi, berdasarkan data PBB.

Data konflik dari International Institute for Strategic Studies di London, Inggris, menunjukkan penurunan kekerasan secara bertahap sejak puncaknya pada akhir 2023. Meski begitu, pada Desember saja tercatat lebih dari 800 bentrokan, ledakan, atau serangan.

Sementara itu, Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) mencatat rekor 40 "kekejaman” oleh militer sepanjang 2025—serangan terhadap warga sipil yang menewaskan sedikitnya 10 orang per insiden.

Tatmadaw masih menguasai kurang dari separuh wilayah Myanmar dan terpaksa membatalkan pemungutan suara di banyak distrik pada pemilu tahun ini. Partai pro-militer Union Solidarity and Development Party mengklaim kemenangan, meski PBB dan sejumlah negara Barat menilai pemilu itu sebagai sandiwara.

Perlawanan bertahan

Terlepas dari pemilu dan keuntungan junta, pertempuran terus berlangsung di berbagai daerah, termasuk di wilayah inti etnis Bamar di Myanmar tengah. Pasukan perlawanan masih terfragmentasi, namun mulai menunjukkan koordinasi yang lebih kuat.

Bulan lalu, 19 People’s Defense Forces (PDF) membentuk Spring Revolution Alliance, mengklaim memiliki hingga 15 ribu petempur dan berupaya bekerja sama dengan kelompok etnis bersenjata yang lebih besar.

Awal bulan ini, sejumlah PDF melancarkan gelombang serangan terkoordinasi yang oleh Davis disebut “belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap pangkalan militer di Bago. Meski berhasil dipukul mundur, operasi itu menunjukkan kemajuan nyata dalam koordinasi antarkelompok.

“Pembelahan menjadi perang-perang terpisah belum berakhir, tapi ada kesadaran bahwa koordinasi harus dipercepat,” kata Davis.

Militer berharap pemilu dapat meredam kekerasan. Arnold justru skeptis. Ia mengaku “terkejut” karena hampir tak ada kelompok bersenjata yang membelot ke junta—bahkan sebagian—meski telah lima tahun berperang dan ditawari imbalan finansial.

“Hal itu tidak terjadi di Myanmar. Artinya, masih ada tekad besar untuk menyingkirkan militer sekali dan untuk selamanya,” ujarnya.

Beberapa kelompok memang meneken gencatan senjata rapuh dengan junta, tambah Arnold.

Tahun penentuan

Lima tahun setelah kudeta, para analis sepakat tak satu pun pihak tampak akan menang atau kalah dalam waktu dekat—dan tak ada tanda-tanda mundur dari medan tempur.

“Mereka tidak melihat alternatif lain, seperti perundingan,” kata Kyaw Htet Aung. “Mereka masih berpikir bisa menguasai [situasi] lewat kemenangan militer.”

Tahun depan, dia akan mencermati dinamika pertempuran di Myanmar tengah, wilayah yang masih dikuasai junta. Arnold akan memantau seberapa jauh Cina bersedia terus menopang rezim yang sangat tidak populer.

Davis dari ACLED menilai, sejak kunjungan Wang Yi pada 2024, Tatmadaw “menangani persoalan kuantitas dan kualitas pasukan secara sangat terfokus.”

Ia menambahkan, arah perang sangat bergantung pada sejauh mana kelompok perlawanan mampu meningkatkan koordinasi dan mengadopsi drone first-person-view berbasis serat optik, seperti yang mengubah wajah perang di Ukraina.

“Tatmadaw tidak akan kalah dalam perang ini,” kata Davis. “Pertanyaannya, apakah mereka bisa menang? Jawabannya bergantung pada apa yang mampu dicapai perlawanan dalam setahun ke depan.”

 

Artikel ini terbit pertama kali dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid