Maraknya gelombang kampanye pro-Rusia di ruang digital Cina dideteksi oleh Doublethink Lab, sebuah lembaga investigasi digital di Taiwan. Dalam laporannya yang dirilis belum lama ini, mereka menyimpulkan kedekatan hubungan media pemerintah antara kedua negara mempermudah penyebaran materi propaganda di media sosial Cina.

Jerry Yu, analis di Doublethink Lab, mengklaim sejak invasi dimulai 24 Februari silam, media-media pemerintah dan influencer media sosial Weibo rajin menyebar narasi pro-Rusia, antara lain teori konspirasi yang mengaitkan Presiden Ukraina, Volodomyr Zelenskyy, dengan aksi protes pro-demokrasi di Hong Kong pada 2019 silam.

"Media-media seperti Global Times atau CGTN mengadopsi narasi ekspansi NATO sebagai alasan invasi, dan lalu fokus pada klaim denazifikasi Ukraina, dengan mengutip pidato atau pernyataan pejabat Rusia,” tulis Yu dalam laporan tersebut.

Sejumlah analis meyakini propaganda Rusia menguntungkan posisi Partai Komunis Cina. "Jelasnya, sejumlah pejabat tinggi partai memutuskan bahwa mendukung narasi Rusia tentang apa yang terjadi di Ukraina menguntungkan secara strategis, " kata Sarah Cook, Direktur Cina di Freedom House, lembaga wadah pemikir AS.

Adapun Maria Repnikoba, peneliti di Georgia State University, meyakini propaganda pro-Rusia memudahkan Beijing membangun sikap antipati terhadap barat, yang semakin memperkuat posisinya di dalam negeri.

"Saya sudah kenyang melihat retorika pro-Rusia yang dibuat untuk menebar keraguan terhadap legitimitas AS, negara-negara barat dan NATO,” kata dia.

Banjir propaganda di media sosial

Riset Doublethink Lab menunjukkan netizen Cina sebelumnya tidak banyak mengetahui diskursus seputar "Nazi Ukraina”, dan bahwa tema-tema tersebut tidak menjaring banyak perhatian media di Cina.

Beberapa hari menjelang invasi, otoritas Cina menerbitkan perintah resmi kepada media untuk hanya mengutip sumber resmi, yakni kantor berita Xinhua, harian People's Daily atau stasiun televisi CCTV, yang 2015 menjalin perjanjian kerjasama dengan media pemerintah Rusia.

Tidak lama setelah Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari silam, akun media dan kementerian luar negeri Cina mulai giat menyebar berita palsu tentang kaburnya Presiden Zelenskyy dari ibu kota Kyiv, atau tentang kapitulasi militer Ukraina.

Adapun konten lain mengadopsi narasi Kremlin soal pemerintahan Nazi di Ukraina.

Pada hari ketiga invasi, giliran akun-akun influencer di Weibo yang menyebar klaim palsu soal bagaimana AS membiayai Brigade Azov di Ukraina dan mengalihkan sebagian dana untuk membiayai demonstrasi menolak UU Keamanan Nasional Cina di Hong Kong, 2019 lalu.

Seberapa efektif propaganda Cina?

Laporan dari Taiwan juga mewanti-wanti dampak propaganda Rusia terhadap "diaspora Cina di luar negeri.” Menurutnya "diskursus Cina terus menyebar propaganda politik Rusia melalui Weibo, Douyin, YouTube dan platform lain, serta menciptakan citra negatif terhadap Ukraina di kalangan netizen Cina.”

Professor Repnikova meyakini "suara-suara yang berusaha menentang narasi tersebut langsung cepat dibungkam,” kata dia. "Suara paling lantang cendrung bersifat nasionalistik dan antibarat, yang selaras dengan narasi pro-Rusia,” imbuhnya.

Sementara itu, Sarah Cook dari Freedom House, mengatakan praktik pembungkaman suara-suara yang bertentangan berperan besar dalam kesuksesan propaganda di media dan internet. 

"Jika suara-suara di dalam Cina, termasuk milik sejumlah intelektual ternama, atau konten yang disukai oleh warga Cina di Ukraina, tidak dibatasi, maka propagandanya akan menjadi kurang efektif,” ujarnya kepada DW.

Terlepas dari netralitas yang diklaim Cina dalam invasi Rusia, kampanye media sosial yang dijalankan pemerintah membiaskan posisi yang sama sekali berbeda.

rzn/yp