Bukan pertama kalinya Rusia mencoba memengaruhi pemilu lewat cara penyebaran disinformasi. Hal ini terjadi, misalnya, pada pemilu presiden AS tahun 2024, juga pemilu Eropa. Kini kembali coba-coba pengaruhi pemilu Jerman?
Disinformasi atau hoaks berseliweran jelang pemilu JermanFoto: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance
Iklan
Menurut parlemen Jerman, Bundestag, Rusia sudah mencoba memengaruhi opini publik dalam pemilu Jerman 2021. Empat tahun kemudian, keadaan tidak berbeda. Para pakar mengamati kampanye disinformasi Rusia berskala besar dalam pemilu mendatang pada tanggal 23 Februari di Jerman, yang dimaksudkan untuk mendiskreditkan partai-partai tengah.
Sebagian besar berita palsu ”ditargetkan pada Partai Hijau, CDU, dan SPD serta kandidat utama mereka. Partai AfD jarang disebut, tetapi jika disebutkan, itu pun dalam cara yang positif," papar Lea Frühwirth dari Pusat Pemantauan, Analisis, dan Strategi CeMAS kepada DW. Organisasi nirlaba ini menangani topik ideologi konspirasi, antisemitisme, dan ekstremisme sayap kanan.
Kandidat terkemuka menjadi sasaran laporan palsu
Berikut adalah dua contoh teranyar: Sejak awal Februari, beberapa pengguna X telah menyebarkan video tentang dugaan gangguan mental kandidat utama CDU, Friedrich Merz. Merz disebut-sebut diduga mencoba bunuh diri pada tahun 2017. Salah satu postingan di X itu dilihat lebih dari 5,4 juta kali dalam 10 hari. Kesaksian seorang psikiater, Albert Mertens, dan sebuah formulir medis disajikan sebagai bukti.
Stempel pada formulir tersebut menyebutkan Mertens adalah seorang "psikoterapis psikologis.” Di Jerman, psikoterapis dan psikiater adalah profesi yang berbeda. Padahal Badan Psikoterapis Jerman memberi tahu DW bahwa tidak ada anggotanya yang terdaftar dengan nama "Albert Mertens" di Negara Bagian Nordrhein-Westfahlen. Lebih jauh lagi, tidak tercatat ada klinik di alamat yang tertera di dalam formulir itu.
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Video ini awalnya diterbitkan di situs web "Ikhtisar Mingguan dari München". Detail penting: Saat membagikan video tersebut, berulang kali ditunjukkan bahwa Merz menyerukan serangan rudal Taurus untuk Ukraina.
Kandidat utama Partai Hijau, Robert Habeck, dan rekannya separtai, Claudia Roth, juga baru-baru ini menjadi korban disinformasi: Menurut sebuah artikel dan video di situs web "Narrativ", mereka dikatakan terlibat dalam skandal korupsi senilai 100 juta euro. Kasus ini disebutkan menyangkut beberapa lukisan milik Yayasan Warisan Budaya Prusia yang diduga berakhir di Ukraina dan kemudian dijual kepada kolektor swasta. Semua klaim dalam publikasi yang dimaksud adalah palsu atau fiktif, Yayasan Warisan Budaya Prusia telah mengonfirmasikan soal ketidakabsahan informasi itu dalam menanggapi pertanyaan DW.
Kesamaan dari dugaan pengungkapan ini adalah bahwa semuanya dihasilkan berdasarkan pola yang sama, yakni dengan pernyataan saksi palsu dan dokumen palsu. Dan berita-berita tersebut pertama kali dipublikasikan di situs web yang terlihat seperti platform berita, tetapi menyebarkan disinformasi. Fitur-fitur ini merupakan ciri khas kampanye disinformasi Rusia yang dijuluki "Storm-1516," ujar seorang anggota tim proyek penelitian daring Gnida kepada DW.
7 Kandidat Top di Pemilu Dini Jerman 2025
Jelang pemilihan umum dadakan pada tanggal 23 Februari 2025 selepas runtuhnya pemerintahan koalisi, partai-partai politik Jerman memilih kandidat utama mereka. Berikut ini daftarnya.
Foto: Carsten Koall/dpa/picture alliance
Olaf Scholz, SPD (Kelahiran 1958)
Lama jadi anggota Partai Sosial Demokrat, Scholz menganggap dirinya seorang pragmatis efisien. Ia menjalankan firma hukum, punya karier politik yang panjang, dan memegang jabatan pemerintahan mulai dari Wali Kota Hamburg hingga kanselir. Namun tampaknya Scholz belum bisa menghilangkan persepsi publik bahwa ia seorang birokrat arogan dan kurang mendapat dukungan publik.
Foto: Carsten Koall/dpa/picture alliance
Friedrich Merz, CDU (Kelahiran 1955)
Merz, seorang Demokrat Kristen yang konservatif, dan kandidat kanselir tertua yang diajukan oleh partai Jerman dalam lebih dari 50 tahun. Sebagai seorang Katolik dan pengacara bisnis dari pedesaan Sauerland, Merz pernah berkarier di sejumlah perusahaan swasta, termasuk di salah satu perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, BlackRock, serta beberapa tahun di Bundestag.
Foto: Ruffer/Caro/picture alliance
Robert Habeck, Partai Hijau (Kelahiran 1969)
Dengan ciri khasnya yang tampak kusut dan tidak bercukur, Robert Habeck terlihat mudah didekati. Politikus pragmatis itu tidak ragu mengakui kesalahannya. Habeck menemukan kata-kata sederhana dan tulus untuk menjelaskan keputusan politik pemerintah kepada publik dan mengimbangi anggapan arogansi mitra koalisinya. Sebelum berkarier di politik, ia adalah seorang penulis, penerjemah, dan filsuf.
Foto: appeler/dpa/picture alliance
Alice Weidel, AfD (Kelahiran 1979)
Weidel, salah satu ketua Partai AfD yang ekstremkanan. Ia meraih gelar doktor di bidang ekonomi, pernah bekerja dan belajar di Cina, dan skeptis terhadap euro dan NATO. Weidel terkenal karena provokasi dan retorika antiimigran yang bersifat menghasut. Ia tinggal di Swiss dalam sebuah kemitraan sipil dengan seorang perempuan dari Sri Lanka. Bersama-sama, mereka memiliki dua anak angkat.
Menteri Keuangan yang baru dipecat oleh Scholz dan menggoyahkan stabilitas pemerintah koalisi, Lindner mempelajari ilmu politik, mendirikan bisnis periklanan kecil, dan menjadi perwira cadangan di angkatan udara. Di usia 34 tahun ia menjadi ketua Partai Demokrat Bebas (FD) yang neoliberal. Ia punya reputasi sebagai orang yang paham media sosial, penuh gaya, dan cinta mobil sport.
Foto: Hannes P Albert/dpa/picture alliance
Sahra Wagenknecht, BSW (Kelahiran 1969)
Wagenknecht, mantan pemimpin Partai Kiri, sering menjadi tamu di acara bincang-bincang politik dan ahli retorika populis. Ia mencemooh politisi lain sebagai orang dungu dan munafik. Ia menganut pandangan sosial konservatif dan kebijakan ekonomi yang terinspirasi dari sayap kiri, serta posisi antimigrasi. Ia skeptis terhadap perubahan iklim dan kritis terhadap NATO.
Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance
Jan van Aken, Partai Kiri (Kelahiran 1961)
Jan van Aken, lahir di Jerman Barat, meraih gelar doktor di bidang biologi dan bekerja sebagai inspektur senjata biologis untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dari 2004 hingga 2006. Ia menjadi anggota parlemen untuk Partai Kiri di Bundestag dari 2009 hingga 2017. Sejak Oktober 2024, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Kiri.
Foto: Axel Heimken/dpa/picture-alliance
7 foto1 | 7
Kampanye: Doppelgänger, Matryoshka, dan Storm-1516
Bekerja sama dengan platform Correctiv dan NewsGuard, proyek tersebut menemukan lebih dari seratus situs web berbahasa Jerman yang awalnya diisi dengan konten pro-Rusia yang dihasilkan kecerdasan buatan atau AI.
Situs web tersebut kemudian digunakan untuk menerbitkan laporan palsu. Lalu kemudian didistribusikan pada platform seperti X atau Telegram oleh influencer berbayar.
Kampanye yang disebut "Doppelgänger" bekerja dengan cara yang sama. Sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, telah terjadi penyebaran "narasi pro-Rusia dan disinformasi yang ditujukan khususnya untuk mendiskreditkan kebijakan luar negeri Barat secara umum dan dukungan terhadap Ukraina secara khusus," tulis Kantor Kementerian Luar Negeri Jerman. Setelah mencampuri kampanye pemilu AS, pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepada Rusia yang dianggap bertanggung jawab.
Kampanye "Doppelgänger" mendapatkan namanya karena awalnya meniru situs web dan video dari media terkenal seperti DW atau BBC. Tim pemeriksa fakta DW telah menerbitkan beberapa pemeriksaan fakta mengenai topik ini. Beberapa kepalsuan ini dapat segera diketahui. Namun, masalahnya "ini tentang kuantitas, bukan kualitas," ujar Lea Frühwirth dari CeMAS, seorang tim pemeriksa fakta dari institusi penyiaran Bayrischen Rundfunks (BR).
Kampanye yang disebut "Matryoshka" juga berperan. Sejumlah bot menciptakan "taktik pengalihan": Jurnalis dibombardir dengan laporan yang diduga berisi berita palsu dan diminta untuk mengeceknya. Dengan cara ini, klaim palsu disebarkan dan pada saat yang sama pemeriksa fakta "diblokir" dari melakukan pekerjaan mereka, demikian laporan kantor berita Prancis AFP.
Bot "Matryoshka" menyebarkan setidaknya 15 video palsu dalam beberapa hari pada akhir Januari, tulis proyek media independen Rusia "Agentstwo". Video-video tersebut dibuat seolah mirip dengan tampilan video milik DW dan tabloid Jerman Bild, misalnya. Ada laporan dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol yang menceritakan seolah Jerman diduga sedang berjuang menghadapi ancaman terorisme, meningkatnya kejahatan, dan ketakutan pemilih menjelang pemilu.
Iklan
Rusia secara khusus mendukung dua partai
Tujuan Rusia: "Yang terpenting, menyebarkan ketidakpastian dan mempolarisasi pemilih," jelas Leonie Pfaller dari NewsGuard, penyedia alat untuk memerangi disinformasi, dalam wawancara dengan BR.
Pada awal tahun 2024, penelitian ini mengungkapkan bahwa kampanye "Doppelgänger" dimaksudkan untuk meningkatkan perolehan suara AfD hingga setidaknya 20 persen. Menurut jajak pendapat terkini, AfD berada di sekitar 20 persen sesaat sebelum pemilu. Apakah ada hubungannya? Tidak dapat dibuktikan.
Pfaller menduga bahwa AfD didukung oleh Rusia karena lebih bersahabat terhadap Rusia daripada partai lain. Dalam manifestonya untuk pemilu Jerman, partai tersebut menyerukan pencabutan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Selain itu, AfD tidak mengutuk agresi terhadap Ukraina.
Lea Frühwirth dari CeMAS juga menyebutkan partai lain yang didukung oleh propaganda Rusia: Aliansi Sahra Wagenknecht (BSW). Dalam manifesto pemilu, partai tersebut menggambarkan perang di Ukraina sebagai perang proksi antara Rusia dan AS yang sebenarnya dapat dihindari. Selain itu, BSW ingin Jerman mengimpor gas alam dari Rusia lagi.
Felix Kartte dari Yayasan Mercator memandang ancaman itu tidak terlalu membahayakan dalam hal disinformasi seputar pemilu Jerman, tetapi bisa berbahaya jika dilihat dari sudut pandang strategi jangka panjang Rusia. "Isu-isu, narasi yang telah coba dikuasai Kremlin selama bertahun-tahun, juga telah menjadi sangat dominan dalam perdebatan publik Jerman," katanya kepada DW.
Misalnya, klaim bahwa semua pemerintahan di Eropa korup dan mereka menekan kebebasan berekspresi, narasi yang juga disebarkan oleh partai-partai ekstremis sayap kanan di Eropa.
Bagaimana Jerman mempertahankan diri terhadap disinformasi Rusia?
Penyebaran disinformasi "oleh lembaga pemerintah asing di Jerman pada umumnya bukan tindak pidana," papar Kementerian Dalam Negeri Jerman kepada pusat penelitian Correctiv. Meskipun demikian, menurut kementerian, kelompok kerja antardepartemen sedang menangani ancaman semacam disinformasi tersebut.
Fokusnya adalah pada peningkatan kepekaan masyarakat terhadap disinformasi dan mempromosikan literasi berita dan media di semua kelompok umur, tulis kementerian dalam menanggapi pertanyaan BR. Pemerintah juga berhubungan dengan negara bagian dan jaringan sosial lain untuk bersama-sama memerangi disinformasi Rusia.
Bagi pakar digital Felix Kartte, melawan disinformasi dengan fakta tidaklah cukup. Politik juga harus mengakui kebutuhan emosional dasar dalam masyarakat. Singkatnya: "Membangun politik yang lebih baik."
Andreas Wißkirchen berkontribusi dalam tulisan ini.
Artikel ini dibuat sebagai bagian kerja sama pemeriksa fakta ARD dari ARD-faktenfinder, BR24 #Faktenfuchs dan DW Fact check. Diadaptasi dari artikel DW bahasa Jerman.
2024: Tahun Pemilu Super Sibuk yang Ubah Lanskap Politik Dunia
Tahun 2024, pemilu berlangsung di berbagai benua digelar pada saat terjadi kerusuhan global, konflik Ukraina-Timur Tengah, setelah pandemi COVID-19 yang berdampak pada macetnya rantai pasokan dan inflasi yang tinggi.
Foto: picture alliance / Sipa USA
Bangladesh: Hasina berkuasa, lalu kerusuhan melanda
Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina memenangkan masa jabatannya yang kelima setelah Partai Liga Awami yang dipimpinnya meraup tiga perempat kursi parlemen dalam pemilu Januari lalu. Pemilu Bangladesh itu diboikot oleh oposisi karena dianggap "palsu". Aksi demonstrasi pecah Juli lalu dan memaksa Sheikh Hasina mengundurkan diri setelah 20 tahun memimpin.
Foto: Pavel Rahman/AP Photo/picture alliance
Taiwan: Susun langkah baru di bawah DPP
Ketua Partai Demokratik Progresif (DPP) Lai Ching-te dan pasangan cawapresnya Hsiao Bi-khim memenangkan pemilu presiden Taiwan Januari lalu. DPP kembali menjadi partai politik berkuasa untuk empat tahun ke depan. Cina sebagai seteru kecam pemerintah asing yang mengucapkan selamat kepada Partai Progresif Demokratik (DPP) dan presiden terpilihnya, Lai Ching-te, atas kemenangannya pada pemilu Taiwan.
Foto: I-Hwa Cheng/AFP/Getty Images
Pakistan: Pemilu penuh kecurangan dan kekacauan politik
Liga Muslim Pakistan-Nawaz, PML-N, yang didukung militer akhirnya sepakat dengan Partai Rakyat Pakistan, PPP, untuk membentuk koalisi pemerintahan setelah kekacauan pemilu dan perundingan alot. Tidak ada pemenang mayoritas yang jelas dalam pemilu yang diduga diwarnai kekerasan dan dugaan kecurangan awal Februari lalu. Baik Imran Khan maupun Nawaz Sharif sama-sama mengeklaim kemenangan kala itu.
Foto: Navesh Chitrakar/REUTERS
Rusia: Putin tetap berkuasa
Banyak yang menilai pemilihan presiden di Rusia Maret lalu hanya formalitas. Kemenangan Vladimir Putin dengan perolehan suara yang menembus rekor itu dianggap bukan hal yang mengejutkan. "87% [perolehan suara] yang diumumkan menegaskan bahwa rezim Putin semakin diktator,” kata Regina Heller, seorang peneliti di Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Kemananan di Universitas Hamburg.
Foto: EPA/RAMIL SITDIKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Korsel: Oposisi menang telak, Desember diwarnia aksi pemakzulan
April 2024, Partai Demokratik memenangkan suara mayoritas dalam pemilu parlemen, mengalahkan Partai Kekuasaan Rakyat yang dipimpin Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon tetap menjabat sebagai presiden. Akhir 2024, oposisi ajukan pemakzulan terhadapnya terkait skandal darurat militer. Proses pemakzulan pertama gagal, tapi pemakzulan kedua diterima parlemen. Keputusan selanjutnya ada di Mahkamah Konstitusi.
Foto: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance
Indonesia: Prabowo kalahkah Ganjar-Anies
Prabowo Subianto ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2024, didampingi putra Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakilnya. Dua pesaingnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berkukuh ada kecurangan dalam Pilpres 2024 sehingga mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo banyak mendapat tentangan karena dugaan pelanggaran HAM.
Foto: DW
India: BJP Unggul, tapi…..
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi unggul pada pemilu Maret 2024. Namun, ada satu fakta terkuak. Partai Hindu itu kehilangan suara mayoritas nasional setelah mengalami kekalahan besar di negara-negara bagian utama. Hal ini menandai perubahan dramatis dalam lanskap politik negeri itu, di mana selama ini BJP mendominasi hampir satu dekade terakhir.
Foto: Bhawika Chhabra/REUTERS
Parlemen Eropa: Terhimpit sayap kanan
Meskipun perolehan suara partai-partai sayap kanan di Prancis dan Jerman meningkat secara dramatis, hal ini tidak cukup untuk menggulingkan mayoritas haluan tengah di Parlemen Eropa. Hasil pemilihan Parlemen Eropa yang diumumkan 9 Juni 2024 ini membuat politisi konservatif Jerman Ursula von der Leyen tetap menjadi Presiden Komisi Eropa hingga tahun 2029.
Foto: Panama Pictures/imago images
Inggis: Partai Buruh akhiri 14 tahun kekuasaan konservatif
Partai Buruh memenangkan pemilihan umum Inggris Juli 2024, setelah meraih lebih dari setengah kursi di parlemen. Hasil ini menjadikan Sir Keir Starmer sebagai perdana menteri baru, menggantikan Rishi Sunak. Partai berhaluan kiri-tengah ini kembali berkuasa setelah 14 tahun berada di bawah pemerintahan sayap kanan Partai Konservatif. Partai Buruh juga kini menguasai mayoritas kursi di parlemen.
Foto: Phil Noble/REUTERS
AS: Lagi-lagi Trump
Dalam pertarungan ketat, Donald Trump meraup 277 dari 538 suara elektoral pada pemilu November lalu. Trump mengalahkan Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat yang masuk dalam bursa pencalonan setelah Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan pada Juli. Sejak tidak lagi menjabat, Trump divonis bersalah atas 34 dakwaan terkait pembayaran uang suap dan kasus-kasus lainnya.