Ketegangan antara Rusia dan Ukraina memiliki sejarah sejak Abad Pertengahan. Kedua negara memiliki akar yang sama, pembentukan negara-negara Slavia Timur. Inilah sebabnya mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut kedua negara itu sebagai "satu orang". Namun, sebenarnya jalan kedua negara telah terbagi selama berabad-abad, sehingga memunculkan dua bahasa dan budaya — erat, tapi cukup berbeda.

Ukraina, Rusia, dan Belarus menandatangani perjanjian yang secara efektif membubarkan Uni Soviet pada Desember 1991. Moskow sangat ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan itu dan melihat Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) yang baru dibentuk sebagai alat untuk melakukannya. Sementara Rusia dan Belarus membentuk aliansi yang erat, Ukraina semakin berpaling ke Barat.

Pada tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani Treaty on Friendship, Cooperation and Partnership, yang juga dikenal sebagai "Perjanjian Besar". Dengan perjanjian ini, Moskow mengakui perbatasan resmi Ukraina, termasuk semenanjung Krimea,kawasan hunian bagi mayoritas etnis-Rusia di Ukraina.

Krisis diplomatik besar pertama antara kedua belah pihak terjadi, saat Vladimir Putin jadi Presiden Rusia masa jabatan pertama. Pada musim gugur 2003, Rusia secara tak terduga mulai membangun bendungan di Selat Kerch dekat Pulau Tuzla Ukraina. Kiev melihat ini sebagai upaya Moskow untuk menetapkan ulang perbatasan nasional. Konflik diselesaikan usai kedua presiden bertemu. 

Ketegangan meningkat selama pemilihan presiden 2004 di Ukraina, dengan Moskow menyuarakan dukungannya di belakang kandidat pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Namun, pemilihan itu dinilai curang. Akibatnya massa melakukan Revolusi Oranye atau demonstrasi besar-besaran selama 10 hari dan mendesak diadakannya pemilihan presiden ulang.

Pada tahun 2008, Presiden AS saat itu George W. Bush mendorong Ukraina dan Georgia untuk memulai proses bergabung dengan NATO, meskipun ada protes dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Jerman dan Prancis kemudian menggagalkan rencana Bush. Pada pertemuan puncak NATO di Bucharest, Rumania, akses dibahas, tetapi tidak ada tenggat waktu untuk memulai proses keanggotaan.

Pendekatan ke NATO tidak mulus, Ukraina melakukan upaya lain untuk meningkatkan hubungannya dengan Barat. Namun, musim panas 2013, beberapa bulan sebelum penandatanganan perjanjian asosiasi tersebut, Moskow memberikan tekanan ekonomi besar-besaran pada Kiev, yang memaksa pemerintah Presiden Yanukovych saat itu membekukan perjanjian. Aksi protes marak dan Yanukovych kabur ke Rusia.

Saat kekuasaan di Kiev kosong, Kremlin mencaplok Krimea pada Maret 2014, menandai awal dari perang yang tidak dideklarasikan antara kedua belah pihak. Pada saat yang sama, pasukan paramiliter Rusia mulai memobilisasi pemberontakan di Donbas, Ukraina timur, dan melembagakan "Republik Rakyat" di Donetsk dan Luhansk. Setelah pilpres Mei 2014, Ukraina melancarkan serangan militer besar-besaran.

Gesekan di Donbass terus berlanjut. Pada awal 2015, separatis melakukan serangan sekali lagi. Kiev menuding pasukan Rusia terlibat, tetapi Moskow membantahnya. Pasukan Ukraina menderita kekalahan kedua, kali ini di dekat kota Debaltseve. Mediasi Barat menghasilkan Protokol Minsk, sebuah kesepakatan dasar bagi upaya perdamaian, yang tetap belum tercapai hingga sekarang.

KTT Normandia di Paris pada Desember 2019 adalah pertemuan langsung terakhir kalinya antara Rusia dan Ukraina. Presiden Vladimir Putin tidak tertarik untuk bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy. Rusia menyerukan pengakuan internasional atas Krimea sebagai bagian dari wilayahnya, menuntut diakhirinya tawaran keanggotaan NATO bagi Ukraina dan penghentian pengiriman senjata ke sana. (ha/as)

Pentagon memasok beragam persenjataan ke Ukraina senilai 2,5 miliar USD. Antara lain peluru kendali anti pesawat terbang Javelin buatan Inggris (foto). Selain itu, AS merencanakan pengiriman 300 kendaraan lapis baja dan sejumlah meriam artileri yang bisa dikendalikan lewat GPS lengkap dengan amunisinya. Juga Washington akan kirim 11 helikopter transport tipe MI-17 buatan Uni Sovyet.

AS juga mengirim sekitar 300 Drone Switchblade yang dipuji gampang dikendalikan dan tidak perlu stasiun peluncur canggih di darat. Dengan bobot hanya beberapa kilogram Switchblade bisa diangkut dengan ransel dan punya daya jelajah hingga 10 km. Drone sekali pakai ini bisa dikendalikan secara presisi untuk diledakkan menghancurkan target musuh.

Pemerintah Jerman sudah menyetujui pengiriman senjata berat, berupa tank anti serangan udara jenis Gepard. Dikembangkan tahun 1970-an, tank ini selama tiga dekade jadi tulang punggung sistem pertahanan anti serangan udara Jerman. Dilengkapi meriam kaliber 23mm yang mampu menembus lapis baja, dulu terutama dirancang untuk melumpuhkan helikopter tempur MI-24 buatan Rusia.

Turki sudah memasok 20 drone tempur Bayraktar TB2 ke Ukraina. Penjualan drone ini pada tahun 2021 mulanya tidak ada kaitannya dengan perang yang dilancarkan Rusia. Tapi seiring perkembangan situasi di Ukraina, drone buatan Turki ini jadi salh satu senjata berat yang dikirim ke Ukraina dari salah satu anggota NATO.

Republik Ceko menjadi negara pertama anggota NATO yang mengirim senjata berat ke Ukraina. Bulan Januari 2022 seiring penguatan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina, Praha mengirim amunisi dan granat anti panser. Setelah invasi Rusia, Republik Ceko mengirimkan tank tipeT-72 M4 buatan Uni Sovyet (foto) dan panser tipe MBP.

Polandia merencanakan pengiriman sejumlah pesawat tempur tipe MIG-29 buatan Rusia ke Ukraina lewat negara ketiga. Namun NATO menolak rencana ini, karena dengan itu berarti pakta pertahanan Atllantik Utara akan dianggap terlibat secara langsung dalam perang di Ukraina. Warsawa akhirny hanya mengirim senjata tempur dan amunisinya.

Anggota NATO lainnya seperti Inggris, Prancis, Belanda, Belgia dan Kanada sudah menjanjikan pengiriman bantuan persenjataan ke Ukraina. PM Inggris Boris Johnson sesumbar akan mengirim rudal anti armada laut, sementara PM Belanda Mark Rutte menjanjikan akan mengirim panser tempur. Namun sejauh ini belum ada yang melakukan pengiriman senjata (as/yf)