Para ahli, politisi, dan pejabat Uni Eropa (UE) yang dihubungi DW umumnya setuju bahwa serangan Ukraina ke wilayah Kursk di Rusia harus dipandang positif. "Penilaian umum terhadap pencapaian angkatan bersenjata Ukraina adalah positif, bukan dari sudut pandang militer, namun terutama dari sudut pandang politik,” kata pejabat khusus Parlemen Eropa untuk Rusia, Andrius Kubilius. Dengan langkah itu, Ukraina mampu mengambil inisiatif dan membuktikan kepada Barat bahwa mereka tidak perlu takut akan terjadi eskalasi.

Serangan Ukraina dianggap berhasil, kata pakar keamanan Roland Freudenstein dari platform advokasi "Freedom Hub” di Brussels. "Saya terkesan dengan bagaimana Ukraina tiba-tiba mengambil inisiatif dan menempatkan Rusia dan Vladimir Putin dalam posisi defensif,” ujarnya.

Amanda Paul dari wadah pemikir "European Policy Centre" di Brussels mengatakan, serangan Kyiv adalah langkah berani yang "mengejutkan Putin, merusak reputasinya dan pada saat yang sama memperkuat moral pasukan dan warga Ukraina." Namun dia mengingatkan, masih terlalu dini untuk menilai hasil serangan itu di medan perang.

Posisi Uni Eropa tetap tidak berubah

Namun demikian UE menekankan, tindakan Kyiv harus bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan Ukraina. Perwakilan resmi UE menekankan hal ini dalam percakapan informal dengan DW.

"Putin tidak mampu mematahkan perlawanan Ukraina terhadap invasinya dan kini terpaksa mundur ke wilayah Rusia,” tulis kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell di jejaring sosial X. Dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, dia membenarkan bahwa UE mendukung penuh perjuangan rakyat Ukraina melawan agresi Rusia.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Hal ini menunjukkan bahwa UE tidak mengubah strateginya terhadap Ukraina, juga setelah Ukraina melakukan serangan ke Kursk. Juru bicara UE Peter Stano menekankan, Ukraina, dalam kerangka haknya untuk membela diri, diperbolehkan menyerang musuh "di mana pun yang dianggap perlu: baik di wilayahnya maupun di wilayah musuh."

Menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, telah terjadi sekitar 2.000 serangan dengan berbagai jenis senjata di wilayah Sumy yang berbatasan dengan wilayah Kursk sejak awal musim panas. Pasukan Ukraina sekarang akan memutus jalur pasokan Rusia dan menduduki wilayah Rusia, kata Roland Freudenstein. Setelah serangan terhadap teror terhadap Balai Kota Crocus di Moskow bulan Maret tahun ini, Putin kini untuk kedua kalinya mengalami "kegagalan keamanan yang sangat besar di mata Rusia," tambahnya.

Serangan ke kawasan musuh sebagai strategi pertahanan diri

Angkatan bersenjata Ukraina memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil setelah serangan ke Kursk, kata juru bicara Komisi Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan UE ketika dihubungi DW. Segala tindakan pencegahan harus diambil untuk meminimalkan dampak pertempuran terhadap warga sipil, tambahnya. Brussels mengingatkan bahwa Ukraina harus mematuhi kewajiban umum berdasarkan hukum humaniter internasional.

Pada 12 Agustus lalu Presiden Zelenskyy memerintahkan menteri dalam negeri dan Dinas Keamanan Ukraina SBU untuk mengembangkan "rencana kemanusiaan", di wilayah tempat operasi militer berlangsung. Zelenskyy juga menjelaskan, Rusia kini dapat melihat sendiri, seperti apa rasanya perang. "Ini adalah elemen penting dalam kampanye, juga di mata masyarakat Ukraina,” kata Roland Freudenstein.

Menurut dia, Ukraina berupaya menghindari jatuhnya korban sipil. "Mereka berusaha mencapai tujuan militer, tapi tentu saja hal ini menyebabkan kerugian sipil. Hal ini hampir tidak dapat dihindari. Apa yang tidak dilakukan Ukraina adalah menembakkan roket ke pusat perbelanjaan. Sedangkan Rusia telah melakukan ini beberapa kali. Juga menargetkan infrastruktur energi, yang diperuntukkan bagi penduduk sipi, jelasnya. "Saya melihat perbedaan besar  (antara Rusia dan Ukraina) dalam cara mengobarkan perang dan pentingnya menghindari korban sipil," kata Roland Freudenstein dari platform advokasi "Freedom Hub” di Brussels.

(hp/as)