Persamaan hak sosial dan politik, itulah tuntutan para perempuan yang menggelar aksi protes di Berlin pada tanggal 19 Maret 1911, menandai Hari Perempuan Internasional pertama. Pada hari tersebut, demonstrasi juga digelar di Swiss, Austria, Denmark, Bulgaria dan Amerika Serikat.

Clara Zetkin – ketika istirahat dalam rapat Parlemen Jerman tahun 1932 – memprakarsai gerakan perempuan di awal abad 20. Zetkin merupakan pendiri majalah perempuan Gleichheit atau Kesetaraan. Ia juga pejuang perdamaian. Dalam kongres sosialis internasional di Kopenhagen, Denmark, tahun 1910, ia mengusulkan dicanangkannya Hari Perempuan untuk memperjuangkan hak Pemilu dan perbaikan sosial.

Gerakan untuk memperjuangkan kesetaraan juga terjadi di Amerika Serikat: Seperti aksi mogok para pekerja pabrik di New York sampai aksi yang dikenal dengan nama Suffragette (foto), aksi memperjuangkan hak pilih bagi perempuan.

“Berikan hak pilih,” demikian motto di atas plakat Hari Perempuan Internasional ke 3. Kepala kepolisian Berlin menganggap moto ini sebagai penghinaan terhadap otoritas dan melarangnya. Hal ini menumbuhkan keingintahuan yang lebih besar. Di kota-kota kecilpun untuk pertama kalinya para perempuan berkumpul pada tanggal 8 Maret 1914. Juga di Perancis, Belanda, Swedia, Rusia dan Cekoslowakia.

Tahun 1917 perempuan Rusia berdemonstrasi menuntut pangan dan perdamaian. Tahun itu juga, perempuan Rusia mendapat hak pilih. November 1918, perempuan Jerman akhirnya memperoleh hak pilih. Atas permintaan Clara Zetkin dalam konferensi komunis internasional di Moskow tahun 1920, 8 Maret ditetapkan sebagai Hari Perempuan. Foto: Januari 1919, para perempuan Jerman yang mempergunakan hak pilihnya.

Rezim Nazi (1933-1945) melarang perayaan Hari Perempuan Internasional. Banyak aktivis yang ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi atau melarikan diri ke pengasingan. Setelah Perang Dunia 2 berakhir, hari perempuan kembali dirayakan dengan tema-tema seputar perdamaian dan kerjasama internasional. (Foto: perempuan mengumpulkan puing-puing bangunan di Berlin Mitte yang hancur akibat perang)

Di Jerman Hari Perempuan Internasional makin lama makin terlupakan. Baru dalam gerakan mahasiswa di tahun 1968, kebijaksanaan politik mengenai perempuan kembali menjadi tema. Foto: Demonstrasi di Frankfurt menuntut emansipasi dalam peringatan 50 tahun hak pilih bagi perempuan.

1968 merupakan tahun lahirnya gerakan baru perempuan. Dengan slogan „Yang pribadi adalah politis“ digelar perdebatan mengenai pembagian tugas pria dan perempuan, hubungan dan seksualitas, pendidikan dan karir serta kesetaraan gaji. Tahun 1976, Alice Schwarzer mempublikasian majalah perempuan Emma, yang sampai sekarang masih terbit. Juga hari perempuan telah kembali lagi.

Di Jerman Timur, Hari Perempuan Internasional bukan saja sekedar peringatan tapi juga satu pesta. Sampai tahun 70 an, perempuan Jerman Barat harus memiliki izin dari suami jika ingin bekerja. Sementara di Jerman Timur, kaum perempuan jauh lebih bebas untuk berkarir.

Tembok Berlin rubuh dan Jerman bersatu kembali, 3 Oktober 1990. Tapi ada satu hal menyangkut perempuan yang tidak menemukan kesepahaman: masalah aborsi. Menurut undang-undang Jerman Timur, seorang perempuan dapat menggugurkan kandungan di usia tiga bulan pertama. Sementara di Barat, undang-undang no. 218 melarang aborsi. Aborsi hanya diperbolehkan karena alasan-alasan tertentu.

Di Jerman, menentang pemangkasan hak dasar, para perempuan menyerukan aksi mogok dari tanggal 5 sampai 8 Maret 1994. Tanggal 8 Maret 1996 di Parlemen Stuttgart, para perempuan muda pemegang hak pilih, dengan boneka Helmut Kohl, melakukan protes menuntut penambahan kuota perempuan di parlemen negara bagian.

Melihat diskriminasi global terhadap perempuan, pada tahun 1975 PBB menetapkan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional. Dan setelah digelarnya konferensi hak asasi manusia di Wina, Austria, tahun 1993, tumbuh pemahaman: hak perempuan merupakan hak asasi manusia. Dalam konferensi perempuan internasional ke 4 di Beijing, tahun 1995, pemberdayaan perempuan menjadi tema utama.

Tahun 1997, berbagai kelompok mengritik politik pemerintah Jerman, yang dianggap ‘tidak berpihak kepada perempuan’. Untuk memperingati Hari Perempuan Internasional tahun 2000, atas inisiatif dari Inggris, Spanyol dan Amerika Serikat, melalui internet diserukan mogok global.

Perayaan Hari Perempuan Internasional di Jerman sekarang ini bervariasi. Berbagai masalah seputar perempuan diangkat sebagai tema. Dalam satu aksi Partai Hijau, 8 Maret 2002, anggota Parlemen Claudia Roth menuntut dikeluarkannya undang-undang imigrasi bagi perlindungan perempuan yang dianiaya di negara asalnya.

Satu foto bersejarah dari tanggal 7 Maret 2003. Pada malam Hari Perempuan Internasional, lima menteri perempuan Jerman menggelar konferensi pers bersama. Mereka adalah Edelgard Bulmahn, Brigitte Zypries, Renate Schmidt, Heidemarie Wieczorek-Zeul serta Renate Künast. Momen seperti ini sebelumnya belum pernah terjadi dan setelahnya juga tidak pernah terjadi lagi.

Sudah merupakan hal yang biasa bahwa seorang perempuan menduduki jabatan tinggi di politik, tapi tidak di perusahaan. Terutama di perusahaan-perusahaan besar, kaum prialah yang menduduki jabatan penting. Hal ini diharapkan dapat berubah.

Menyusul Perancis dan Belgia, di penghujung November 2016, parlemen Belanda menyetujui larangan pemakaian burqa dan niqab di beberapa tempat umum, termasuk di transportasi publik. Alasannya untuk jaminan keamanan publik. Aturan itu masih membutuhkan persetujuan dari senat.

Perancis adalah negara Eropa pertama yang melarang pemakaian burqa di tempat umum. Aturan ini perlahan dimulai tahun 2004, dengan pengawasan ketat atas simbol keagamaan di sekolah yang dikelola negara. Tapi April 2011, pemerintah melarang sepenuhnya pemakaian cadar di wilayah publik. Denda bagi pemakainya 150 €, sementara siapa pun yang memaksa perempuan menutupi wajah bisa didenda € 30.000.

Belgia mengikuti jejak Perancis dengan memperkenalkan larangan pemakaian cadar pada tahun 2011. Aturannya melarang seseorang mengenakan pakaian yang mengaburkan wajah mereka di tempat umum. Perempuan yang tertangkap mengenakannya dapat dipenjara hingga tujuh hari atau dipaksa untuk membayar denda sekitar € 1.300.

Italia tidak memiliki larangan nasional atas pemakaian niqab atau burqa. Tetapi pada tahun 2010, kota Novara memberlakukan pembatasan itu- meskipun saat ini belum ada ketetapan sistem denda mengenainya. Di beberapa bagian Italia, pemerintah setempat telah melarang 'burqini'.

Beberapa distrik di Katalonia, Spanyol memiliki hukum terhadap burqa dan niqab. Pada tahun 2013, Mahkamah Agung membatalkan larangan di beberapa negara bagian, dengan alasan bahwa hal itu "membatasi kebebasan beragama". Tapi beberapa wilayah lain tetap memberlakukannya, berdasar ketetapan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia ECHR yang menyatakan pelarangan jilbab tidak melanggar HAM.

Menyusul negara-negara lainnya di Eropa kini di Bulgaria, burka pun tak diperkenankan dikenakan di tempat umum- seperti gedung pemerintah dan lokasi wisata- dengan alasan keamanan. Tapi warga boleh memakainya untuk alasan pekerjaan maupun kesehatan.

Sejak dua serangan bom bunuh diri pada bulan Juni 2015, pemerintah melarang pemakaian niqab dan burqa di Chad. Perdana menteri Chad, Kalzeube Pahimi Deubet menyebutnya 'kamuflase' dan mengatakan semua burqa yang terlihat dijual akan dibakar. Sedangkan mereka yang kedapatan mengenakannya bisa ditangkap dan dihukum penjara..

Sebulan setelah Chad, Kameren mengikuti jejaknya dengan melarang pemakaian burqa, menyusul aksi bom bunuh diri yang oleh orang-orang yang mengenakannya. Larangan itu ditetapkan di lima provinsi di negara itu

Jilbab dilarang di Diffa, kawasan yang terteror oleh aksi kelompok Boko Haram. Presiden Niger juga tengah menyarankan agar jilbab pun dilarang.

Jilbab dengan penutup wajah penuh telah dilarang di tempat umum sejak tahun 2015 untuk mencegah serangan terorisme.

Meskipun aturannya baru berlaku di wilayah Tessin, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016. Siapapun yang tertangkap mengenakan cadar dapat didenda sampai 9200 €.

Parlemen Mesir menggodok undang-undang larangan pemakaian cadar di tempat umum dan lembaga pemerintah. Aturan ini dibahas setelah Universitas Kairo melarang staf akademik mengenakan niqab di kelas suapaya lebih mudah berkomunikasi dengan para mahasiswanya.

Tahun 2016 definisi perkosaan diperluas. Jika korban mengatakan 'TIDAK‘ terhadap aktivitas seksual, dan pihak lain tetap memaksa, maka pihka yang memaksa dapat diajukan ke pengadilan. Hukum Jerman sebelumnya terkait kekerasan seksual amat lemah. Sebuah kasus dianggap pemerkosaan hanya jika sang korban secara fisik mencoba melawan pelaku.

Istilah "pemerkosaan" mencakup kegiatan seksual tanpa kesepakatan pihak yang terlibat atau adanya unsur pemaksaan. Pelanggar bisa mendapat ancaman vonis hingga 20 tahun penjara. Orang yang berulang kali secara verbal melecehkan orang lain secara seksual dapat dijatuhi vonis denda tinggi - atau bahkan hukuman penjara sampai dua tahun.

Pada tahun 1996, Italia memperluas hukum kejahatan seks, mencakup pemaksaan aktivitas seksual dalam pernikahan. Ancaman bagi seseorang yang memaksa pasangannya berhubungan seks, sementara pasangannya menolak, bisa terancam hukuman 10 tahun penjara.

Swiss membatasi definisi pemerkosaan dengan kegiatan penetrasi pada vagina. Serangan pelecehan seksual lainnya dapat dikategorikan sebagai pemaksaan seksual – jika korban menolak, baik secara fisik maupun verbal. Hukuman untuk semua pelanggaran bisa divonis hingga 10 tahun penjara. Sejak tahun 2014, perkosaan dalam pernikahan dapat dikenai hukuman.

Di bawah hukum pidana Swedia, membuka paksa baju orang lain dapat dikenai hukuman hingga 2 tahun penjara. Eksploitasi seks terhadap orang dalam "kondisi tak berdaya," seperti tertidur atau di bawah pengaruh obat/alkohol, termasuk pemerkosaan. Sejak 2013, perkosaan juga termasuk serangan terhadap orang yang tidak menolak karena takut, hingga tercipta kesan terjadinya hubungan seks konsensual.

Definisi kekerasan seksual bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Di Kalifornia, misalnya kedua pihak pasangan harus secara jelas menyetujui tindakan seksual, jika tak mau dianggap sebagai perkosaan. Aturan ini juga berlaku untuk mahasiswa di kampus-kampus, di mana dilaporkan meluasnya kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir

Negara ini menetapkan hukuman mati bagi pemerkosaan, meski masih sulit menjerat pelaku yang memperkosa istri mereka. Ironisnya perempuan yang melaporkan perkosaan malah bisa dihukum jika dianggap "aktif" berkontribusi dalam perkosaan. Misalnya, perempuan yang bertemu dengan laki-laki yang kemudian memperkosa mereka, dapat dihukum karena dianggap mau bertemu dengan lelaki itu.

Menurut data Komisi Nasional Perempuan, tahun 2016 Indonesia mencatat lebih dari 6000 kasus kekerasan seksual. Sebagian di antaranya terjadi di rumah tangga. Sementara sisanya di komunitas-komunitas sosial. Tapi provinsi mana yang paling rawan tindak kekerasan seksual?

Yayasan Kita dan Buah Hati mendaulat Aceh sebagai provinsi dengan tingkat kasus pelecehan seksual tertinggi di Indonesia. Korban tidak cuma perempuan. Menurut data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, daerah Syariat Islam itu tahun 2015 mencatat 147 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur.

Lembaga Bantuan Hukum Surabaya mencatat sepanjang tahun 2015 terdapat 116 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di Jawa Timur. Angka tersebut sudah banyak menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 183 kasus kekerasan.

Setiap bulan 17 perempuan di Jawa Barat mengalami pelecehan seksual. Catatan muram tersebut berasal dari Data Kekerasan Seksual yang dipublikasikan Komisi Nasional untuk Perempuan. Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kabupaten Bandung dan Bandung Barat menjadi daerah yang mencatat kasus kekerasan seksual tertinggi.

Menurut data kepolisian, sepanjang 2014 Jakarta mencatat 63 kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Sementara kasus pelecehan seksual yang melibatkan bocah di bawah umur tercatat hampir mendekati angka 300 kasus.

Tahun 2014 Sumatera Selatan mencatat 111 kasus pemerkosaan dan pelecehaan seksual terhadap perempuan. Jumlahnya tidak banyak berubah di tahun 2015.