Bali, surga bagi para wisatawan dunia tengah dilanda krisis air bersih. Hasil riset yang dilakukan oleh IDEP Foundation atau Yayasan IDEP Selaras Alam, sebuah yayasan yang fokus pada pembangunan berkelanjutan di Bali, memaparkan fakta-faktanya.

Menurut IDEP, muka air tanah di beberapa wilayah di Bali, terutama di daerah bagian selatan, telah mengalami penurunan hingga lebih dari 50 meter dalam waktu kurang dari 10 tahun.

Tidak hanya muka air tanah, air permukaan seperti danau dan sungai pun mengalami hal serupa. Danau Buyan misalnya, danau yang menjadi sumber air tawar terbesar kedua di Bali itu disebut telah mengalami penurunan 3,5 meter hingga 5 meter dalam waktu hanya tiga tahun. IDEP juga menyebutkan bahwa 60% aliran air atau watershed di Bali telah mengalami kekeringan. 

Penurunan muka air tanah ini berimbas pada kualitas air tanah yang tercemar karena adanya intrusi air laut. Riset dari IDEP bekerja sama dengan Politkenik Negeri Bali di tahun 2018 membuktikan hal tersebut.

Kepada DW Indonesia, Dewie Anggraini, Fundraiser dan Communication Officer dari IDEP Foundation menjelaskan bahwa air tanah yang sudah habis diserap, menyebabkan lapisan akuifer di dalam tanah menjadi kosong. Ketika hal ini terjadi, intrusi air laut ke dalam akuifer pun tidak terhindarkan. 

"Air laut masuk ke dalam akuifer yang semestinya air tanah, tapi menjadi bercampur dengan air laut," ujar Dewie kepada DW, Senin (02/12).

"Dan itu tidak bisa dikembalikan lagi ke kondisi awal jadi di beberapa daerah mungkin airnya sudah terasa payau," tambahnya.

Baca juga: PBB: Seperempat Pusat Kesehatan di Dunia Kekurangan Air Bersih

Eksploitasi air tanah

Menurut Dewie, krisis air bersih di Bali sudah terjadi sejak lama. Selain karena lemahnya regulasi pemerintah dalam hal pengontrolan air baik domestik maupun non domestik, krisis ini juga ia nilai disebabkan oleh "eksplorasi dan eksploitasi air tanah",  karena pesatnya pertumbuhan pariwisata di Pulau Dewata.

"Jadi banyak terjadi eksploitasi air tanah itu terlebih di daerah-daerah yang banyak perhotelan dan vila pokoknya yang mengarah ke tourism," terang Dewie.

Menurut data dari IDEP, 65% air di Bali digunakan untuk kebutuhan pelayanan wisata. Di tahun 2018, populasi di Bali mencapai 4,2 juta penduduk sementara Pulau Dewata itu tercatat menerima 15,9 juta wisatawan domestik dan mancanegara. Imbasnya, ada defisit kebutuhan air sebesar 13,6%. IDEP mencatat kebutuhan air di Bali mencapai 5.454 juta m3/tahun sementara yang tersedia hanya 4.710 juta m3/tahun.

Baca juga: Ahli Ekologi dan Kualitas Air Eropa Sangsikan Sungai Citarum Jadi Sumber Air Minum Dalam Tujuh Tahun

Pariwisata percepat kekeringan

Dewie tak menampik bahwa kekeringan yang terjadi akibat kemarau panjang turut andil terhadap kurangnya pasokan air di Bali. Namun, pesatnya pertumbuhan pariwisata di Pulau Dewata itu menurutnya menjadi katalis terjadinya kekeringan. "Karena ada tourism jadi lebih cepat keadaan ini (kekeringan) terjadi, yang mestinya mungkin masih akan 20 atau 30 tahun lagi tapi ternyata ini sudah sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, pada 7 November 2019, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menginformasikan adanya peringatan dini potensi kekeringan meteorologis di beberapa daerah Indonesia. Buleleng, Bali menjadi salah satu daerah dengan kekeringan terpanjang yaitu 206 hari. 

"Di tahun 2019 ini Bali sangat mengalami kekeringan karena sekarang kan musimnya harusnya hujan tapi sampai detik ini belum ada hujan sama sekali di Bali," kata Dewie.

Dampak krisis air

Lebih lanjut Dewie mengatakan bahwa krisis air juga berdampak terhadap para petani di Bali. Subak, sistem irigasi pertanian yang digunakan di Bali tidak bisa lagi dijalankan karena sumber-sumber air yang sudah kering.

Tak hanya itu, kekeringan yang melanda Bali juga membuat warga terpaksa membeli air dengan harga mahal untuk kebutuhan sehari-hari.

"Yang beli air itu di Dusun Munti Gunung atas, mereka beli air Rp 450 ribu per tangki," ujar I Wayan Aryawan, Koordinator PMI Karangasem saat dihubungi DW Indonesia, Senin (02/12).

Aryawan mengatakan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan sebanyak 160.000 liter air bersih untuk didistribusikan di tiga kecamatan yang mengalami krisis air bersih, di antaranya Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, dan Kecamatan Abang. 

Sumur resapan

Sebagai solusi alternatif untuk mengatasi krisis air bersih di Bali, IDEP membangun sumur-sumur resapan atau recharge wells di beberapa sekolah di Bali. Pembangunan sumur-sumur ini menjadi bagian dari Bali Water Protection, sebuah program untuk menyelamatkan ketersediaan air di Bali yang diinisiasi sendiri oleh IDEP. Dewie menyebut sudah membangun tujuh sumur resapan, sementara sembilan lainnya tengah dalam proses konstruksi.

Sumur resapan itu ia sebut berfungsi untuk menangkap air hujan untuk diresapkan kembali ke dalam tanah, sehingga cadangan air tanah tetap terjaga. Sumur resapan ini juga menjadi solusi karena kurangnya lahan hijau di Bali yang berguna untuk menyerap air.

Selain itu, pemerintah menurut Dewie perlu melakukan pengelolaan surface water seperti sungai atau danau untuk dijadikan sumber air bersih. Meskipun proses penjernihannya lebih sulit dibandingkan air tanah, hal ini menurutnya bisa menjadi solusi untuk mengatasi krisis air bersih dan kekeringan di Bali.

Di samping itu, sistem regulasi pengontrolan kebutuhan air juga ia sebut harus diperketat. "Misalnya daerah-daerah yang sudah krisis air lebih baik disetop pembangunan untuk hotelnya dan sebagainya itu kan pemerintah yang harus melakukan kan gitu," ujar Dewie.

gtp/ts (dari berbagai sumber)