Perpecahan agama dan etnis semakin kentara di Benggala, wilayah bertradisi sekuler yang terbagi antara India di barat dan Bangladesh. Di kedua sisi perbatasan, elite politik dinilai semakin mengandalkan sentimen keagamaan untuk meraih dukungan politik.

Di Bangladesh, pemilu parlemen Februari lalu menandai menguatnya peran kelompok Islamis di panggung politik. Partai Jamaat-e-Islami meraih hampir sepertiga suara secara nasional, sebuah pencapaian tertinggi mereka sejauh ini.

Di Benggala Barat, India, Partai Bharatiya Janata Party (BJP), partai nasionalis Hindu yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi, mengantongi hampir 46% suara pada pemilu tahun ini, naik jauh dibanding sekitar 10% pada 2016.

Dengan sistem pemilu first past the post yang berlaku di negara bagian tersebut, perolehan suara itu cukup untuk mengantarkan BJP merebut 207 dari total 294 kursi parlemen negara bagian pada pemilu bulan lalu.

Antropolog Bangladesh Rezwana Karim Snigdha menyoroti perubahan retorika politik di Benggala yang dinilainya problematis.

"Wilayah ini dulu memiliki identitas bersama yang memungkinkan seseorang menjadi warga Benggala sekaligus Hindu, atau warga Benggala sekaligus muslim,” ujarnya kepada DW.

Namun kini, tambahnya kepada DW, narasi politik di kedua sisi perbatasan semakin mendefinisikan identitas berdasarkan agama, serta mengesampingkan bahasa, budaya, dan warisan sejarah yang selama ini menyatukan.

Politik baru di atas perpecahan lama

Benggala, wilayah yang mayoritas dihuni penutur bahasa Bengali, telah berulang kali mengalami pembagian wilayah selama berabad-abad. Pemisahan paling menentukan terjadi pada 1905, ketika pemerintah kolonial Inggris di bawah Raja Muda Lord Curzon membagi Kepresidenan Benggala berdasarkan garis agama.

Pada masa itu, Benggala merupakan pusat perlawanan terhadap kolonialisme. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk memecah persatuan dengan menciptakan polarisasi antara wilayah barat yang mayoritas Hindu dan wilayah timur yang mayoritas Islam.

Pemerintah di London berharap langkah ini dapat melemahkan gerakan nasionalis yang makin menguat sebelum benar-benar menantang kekuasaan Inggris.

Di wilayah timur, komunitas muslim Benggala, yang berpusat di Dhaka, pada umumnya menyambut baik pemisahan tahun 1905 karena membuka ruang bagi mereka untuk menjadi kelompok mayoritas. Sebaliknya, banyak elite Hindu menentangnya, dengan alasan pemisahan itu mengancam pengaruh politik, kepentingan ekonomi, serta identitas budaya mereka.

Warisan politik Inggris yang masih membekas

Sejarawan India Dipesh Chakrabarty mengatakan strategi "divide and rule” yang diterapkan Inggris lebih dari seabad lalu masih berpengaruh terhadap dinamika politik Benggala hingga sekarang.

"Elite Hindu gagal menangkap momentum saat itu,” ujarnya kepada DW. "Menerima pemisahan mungkin bisa meyakinkan umat Islam bahwa mereka tidak sedang didominasi.”

Penolakan yang meluas akhirnya memaksa Inggris membatalkan pemisahan Benggala pada 1911. Namun, akar perpecahan tersebut tidak pernah benar-benar hilang. Ketegangan itu kembali mencuat pada 1947, ketika Benggala kembali dibagi, kali ini secara permanen, antara India yang mayoritas Hindu dan Pakistan Timur yang mayoritas Islam.

Bangkitnya politik identitas di Benggala

Bangladesh awalnya merupakan bagian dari Pakistan sejak negara itu berdiri pada 1947. Namun, hanya dalam beberapa tahun warga muslim Benggala mulai menuntut agar bahasa Bengali diakui sebagai bahasa negara.

Ketimpangan ekonomi dan politik membuat orang Benggala makin merasa perlu memperjuangkan identitas dan hak mereka sendiri. Proses ini akhirnya memicu perang kemerdekaan pada 1971 dan melahirkan Bangladesh sebagai negara merdeka dengan mayoritas penduduk Islam.

Sheikh Mujibur Rahman, tokoh pendiri Bangladesh, menjadikan sekularisme sebagai salah satu prinsip utama konstitusi negara. Namun setelah pembunuhannya pada 1975, arah tersebut berubah. Konstitusi direvisi dengan memasukkan frasa "Bismillah ar-Rahman ar-Rahim” (dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang), dan Islam ditetapkan sebagai agama resmi negara.

Sejak itu, elite politik secara bertahap lebih mengedepankan narasi keagamaan dibandingkan narasi sekuler. Antropolog Rezwana Karim Snigdha menilai pergeseran ini "tak lebih dari alat politik” yang digunakan untuk "memecah belah dan mengendalikan rakyat.”

Kemarahan anak muda yang mendambakan perubahan

Pada 2024, Bangladesh mengalami gelombang perlawanan rakyat yang dipimpin generasi Z dan berujung pada berakhirnya kekuasaan Partai Awami League di bawah Sheikh Hasina setelah 15 tahun berkuasa.

Aksi protes ini dipicu oleh kemarahan publik terhadap kemunduran demokrasi, praktik korupsi, pembatasan kebebasan berpendapat, serta pengekangan kebebasan pers. Kritik serupa juga diarahkan kepada pemerintahan Partai Trinamool Congress (TMC) di Benggala Barat di bawah Mamata Banerjee.

Namun, berbeda dengan Bangladesh, pergantian kekuasaan di wilayah tersebut terjadi melalui mekanisme pemilu.

Penulis dan analis asal Benggala, Abhra Ghosh, menilai kemenangan telak BJP lebih mencerminkan ketidakpuasan pemilih terhadap pemerintah sebelumnya ketimbang dukungan ideologis terhadap Hindutva, paham nasionalisme Hindu yang tegas.

"Ini bukan semata-mata suara untuk Hindutva,” katanya, "melainkan penolakan terhadap TMC dengan cara apa pun.”

Meski begitu, Ghosh meyakini upaya BJP mempromosikan Hindutva dapat perlahan berakar di Benggala Barat jika partai itu tetap berkuasa.

"Tanda-tanda awal dari pergeseran ini sudah terlihat,” ujarnya.

BJP di bawah Narendra Modi berkuasa di tingkat nasional India. Partai nasionalis ini kini juga memerintah negara bagian Benggala Barat, Assam, dan Tripura, yang semuanya berbatasan dengan Bangladesh dan memiliki populasi penutur bahasa Bengali yang signifikan.

Menurut Ghosh, para pemimpin BJP sejauh ini relatif menghindari retorika yang secara terbuka memicu kebencian atau melukai sentimen keagamaan sejak kemenangan mereka di Benggala Barat bulan lalu.

Upaya meredam politik agama yang berujung masalah

Di bawah pemerintahan Hasina, Bangladesh memberikan konsesi parsial kepada kekuatan keagamaan dan nasionalis, memperluas jaringan madrasah, menghapus konten sekuler dari buku pelajaran akibat tekanan Islamis, serta membangun ratusan masjid. Pemerintah membenarkan pembangunan masjid sebagai upaya melawan kelompok radikal, seperti Jamaat-e-Islami.

"Masih ada pencarian bentuk identitas sekuler yang selaras dengan Islam, bukan yang bertentangan dengannya,” kata Chakrabarty kepada DW.

Di seberang perbatasan, para kritikus menuduh Mamata Banerjee menerapkan taktik serupa, termasuk mendukung proyek-proyek seperti Kuil Jagannath di Digha, sebuah pusat ziarah besar, untuk menarik pemilih Hindu, sambil tetap mempertahankan sikap sekuler guna menjaga dukungan komunitas muslim.

"Kebijakan peredaan semacam ini justru memperkuat politik garis keras, bukan menumbuhkan harmoni,” ujar Chakrabarty.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Hani Anggraini

Editor: Rizki Nugraha