Bangladesh: Hasina Beri Pernyataan Pertama Sejak Digulingkan
14 Agustus 2024
Dalam pernyataan pertama sejak digulingkan dari Bangladesh, mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina menuntut aktor kekerasan selama protes yang telah membuatnya mengundurkan diri agar "diidentifikasi dan dihukum."
Iklan
Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina menyerukan penyelidikan atas kekerasan yang melanda Bangladesh pada Juli 2024 dan menuntut mereka yang terlibat supaya dihukum.
"Saya menuntut agar mereka yang terlibat dalam pembunuhan dan vandalisme ini diselidiki dengan benar dan para pelakunya diidentifikasi dan dihukum sebagaimana mestinya," kata Hasina dalam pernyataan publik pertamanya sejak mengundurkan diri dan meninggalkan Bangladesh pada tanggal 5 Agustus.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan lewat putranya yang tinggal di AS, Sajeeb Wazed Joy, di media sosial, Hasina mengatakan protes antipemerintah sebagai "serangan teroris" dan "vandalisme, pembakaran, dan kekerasan atas nama agitasi."
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Ia meminta para pendukungnya untuk turun ke jalan pada hari Kamis (15/08) untuk memperingati Hari Berkabung Nasional Bangladesh. Ini adalah hari peringatan tahunan untuk memperingati pembunuhan ayahnya, Sheikh Mujibur Rahman, presiden pertama Bangladesh yang merdeka pada tahun 1975.
Pada Selasa (13/08) pemerintahan sementara yang baru dibentuk membatalkan hari nasional ini. "Saya mengimbau Anda untuk merayakan Hari Berkabung Nasional dengan rasa hormat dan kesungguhan," katanya dalam pernyataan tersebut.
Iklan
Mengapa Hasina lengser dan mengungsi?
Pengunduran diri Hasina awalnya dipicu protes yang dipimpin mahasiswa yang bermula dari penentangan terhadap sistem kuota untuk pekerjaan pemerintah. Protes ini kemudian meluas menjadi pemberontakan terhadap pemerintah dan kekuasaannya.
Bentrokan antara pengunjuk rasa, polisi, dan kelompok pendukung pemerintah mengakibatkan ratusan orang tewas. Kelompok protes mahasiswa mengatakan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa dilakukan atas perintah Hasina.
Negara yang Pernah Batasi Media Sosial Dalam Keadaan Darurat
Heboh WhatsApp, Facebook dan Twitter tidak bisa diakses pasca-kisruh 22 Mei ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Negara lain ternyata juga pernah melakukan hal serupa. Negara mana saja dan apa alasan pemblokiran?
Foto: Reuters/W. Kurniawan
Indonesia
61.000 akun Whatsapp, 640 akun Instragram, 848 akun Twitter, 551 akun facebook diblokir pascakerusuhan akibat penolakan hasil Pemilu 2019. Warganet juga terkena imbas karena akses sosial media dibatasi. Meski ada saja netizen yang coba mengakses internet melalui VPN. Menurut Menkominfo Rudiantara ini adalah cara agar berita hoaks dan gambar provokatif tidak beredar memperkeruh suasana.
Foto: Reuters/W. Kurniawan
Sri Lanka
Akibat banyaknya berita hoaks tersebar pasca-peristiwa bom bunuh diri Paskah (21/04), pemerintah Sri Lanka menutup jejaring sosial Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan WhatsApp selama 9 hari. Bom yang menewaskan 258 orang dan menyebabkan 500 orang terluka diduga didomplengi ISIS. Banyak yang mengaku menggunakan VPN dan TOR agar tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga dan kerabat dekat.
Foto: Getty Images/L. Wanniarachchi
Bangladesh
Pemerintah menghentikan layanan internet 3G dan 4G sebelum pemilu untuk jaga keamanan negara dan mencegah penyebaran desas-desus, menurut Asisten Direktur Senior BTRC, Zakir Hossain Khan Desember 2018 lalu. Bangladesh bahkan menutup akses terhadap portal berita populer, Poriborton.com Selasa (21/05) karena laporannya menyebabkan kemarahan badan intelijen militer Bangladesh
Foto: DW/A. Islam
Sudan
Awal Januari 2019, pemerintah Sudan juga menutup akses media sosial populer setelah kerusuhan berlangsung selama dua minggu. Saat itu, warga protes agar Presiden Omar Al-Bashir turun dari jabatannya setelah berkuasa 20 tahun. Menurut Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Nasional Sudan, Salah Abdallah, pemblokiran sosial media sudah jadi bahan perbincangan sejak kisruh terjadi 21 Desember 2018.
Foto: Reuters/M. Nureldin Abdallah
Iran
Sejak 2018, aplikasi Telegram diblokir pemerintah karena dianggap telah digunakan sejumlah pihak anti-pembangunan di Iran. 40 dari 46 juta pengguna media sosial di Iran menggunakan Telegram untuk banyak hal, mulai dari berjualan pakaian hingga mencari dokter. Media sosial seperti Facebook dan Twitter sudah ditutup sejak tahun 2009.
Foto: picture alliance/dpa/D. Feoktistov/TASS
Rusia
Pertengahan tahun 2018, pemerintah Rusia juga menutup akses Telegram, aplikasi pesan instan yang dianggap aman dan terenkripsi baik. Bahkan pemerintah mengancam pemblokiran akses VPN untuk mengakses situs terlarang. Badan sensor Rusia telah mengirim notifikasi pemblokiran oleh 10 penyedia VPN di Rusia, di antaranya seperti KNordVPN, Hide My Ass! dan Kaspersky Secure Connection sejak April 2018.
Foto: picture alliance/dpa/V. Prokofyev
Cina
Cina memiliki platform media sosial sendiri yang dikelola oleh negara, seperti WeChat, Weibo, QQ dan YouKu. Media sosial besar seperti Facebook, YouTube dan WhatsApp tidak bisa diakses. Lewat sistem poin (scoring system), kebebasan berekspresi baik melalui media sosial maupun telepon kini dimonitor penuh oleh pemerintah. Ed: ss/ts (Reuters, AFP)
Bertindak sebagai Perdana Menteri, Yunus menunjuk kabinet yang mencakup aktivis mahasiswa dan pemimpin senior masyarakat sipil.
Hasina hadapi dakwaan pembunuhan
Pada Selasa pagi waktu setempat, pengadilan di Bangladesh membuka penyelidikan terhadap Hasina dan enam tokoh penting dalam pemerintahannya atas pembunuhan seorang pria oleh polisi selama kerusuhan sipil bulan lalu.
"Sebuah kasus telah diajukan terhadap Sheikh Hasina dan enam orang lainnya," kata Mamun Mia, pengacara yang mengajukan kasus tersebut atas nama seorang warga negara.
Anggota pemerintahan Hasina lainnya juga menghadapi proses pidana setelah polisi mengatakan pada hari Selasa (13/8) bahwa mantan menteri hukum Anisul Huq dan penasihat Hasina, Salman Rahman, ditangkap karena diduga "menghasut" pembunuhan dua orang.