Boleh jadi, tidak banyak khalayak Indonesia yang pernah mendengar tentang KfW. Bank pembangunan terbesar di dunia ini didukung negara Jerman dan didirikan untuk membiayai proyek-proyek di seluruh dunia, mulai dari pembangunan jalan di Afrika hingga sistem air bersih di Asia.

Namun, apa jadinya ketika proyek yang didanai bank KfW justru terlibat menggusur desa, mencemari sungai, atau membungkam kritik secara ilegal?

Sebuah laporan baru tentang catatan HAM KfW menyebutkan hal itu bukan sekadar kemungkinan, melainkan risiko nyata yang tidak ditangani dengan baik. Dengan slogan "Responsible Banking”, KfW didanai oleh miliaran euro dana pajak. Karena itu, kegagalan bank ini bukan hanya dianggap tragedi, tetapi juga ditanggung langsung oleh pembayar pajak di Jerman.

Apa tuduhan terhadap KfW?

Laporan yang disusun Koalisi untuk Hak Asasi Manusia dalam Pembangunan — gabungan organisasi masyarakat sipil — menyoroti dampak proyek KfW terhadap komunitas rentan dan masyarakat adat.

Koalisi yang juga melibatkan Urgewald, kelompok pengawas berbasis di Jerman yang memantau dampak sosial dan lingkungan dari pembiayaan global, menuding bank itu melakukan "perbankan tidak bertanggung jawab” dan menyebabkan "kerugian tersembunyi.”

Bank pembangunan seperti KfW kerap menekankan bagaimana mereka membantu membentuk masa depan di negara berkembang. Namun laporan itu menuding proyek infrastruktur yang didanai KfW menyebabkan penggusuran paksa masyarakat adat di Indonesia, Meksiko, dan sejumlah negara lain — tanpa keterlibatan yang memadai maupun kompensasi.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Marc Fodor, koordinator kampanye koalisi, mengatakan bagi KfW isu sosial dan lingkungan hanya dianggap sebagai "tambahan” dalam kesepakatan bisnis.

Berbicara kepada DW, Fodor menyebut laporan itu menunjukkan banyak proyek yang didukung KfW diluncurkan tanpa persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan dari masyarakat lokal, sehingga melanggar standar internasional mengenai hak masyarakat adat dan pembangunan partisipatif.

Dia juga menyinggung penyelidikan internal KfW atas dugaan represi serius di Indonesia, di mana masyarakat adat dilaporkan ditangkap dan dipukuli. Hasil investigasi bank hanya menyimpulkan bahwa "persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan tidak dihormati.”

"Masalahnya bukan hanya orang-orang tidak diajak konsultasi. Jauh lebih serius dari itu,” kata Fodor.

Selain menyoroti proyek-proyek bermasalah, laporan itu juga mengkritik prosedur pengaduan KfW yang dinilai lambat, tidak transparan, dan sulit diakses masyarakat terdampak. Bank juga dinilai gagal mencegah, menangani, dan memperbaiki represi terhadap pihak-pihak yang mengajukan keluhan.

Laporan itu tidak menuduh KfW melakukan kesalahan secara sengaja, namun menekankan bahwa uji tuntas dan pengawasan bank masih kurang dan seringkali tidak jelas.

"Itu seperti labirin... saya sendiri tidak bisa memahami apa kebijakannya, padahal itu bidang saya sehari-hari,” kata Fodor kepada DW.

Apa yang didesak koalisi kepada KfW?

Ke depan, kelompok HAM mendesak KfW melampaui reformasi prosedural dan melakukan perubahan struktural. Itu berarti membentuk mekanisme akuntabilitas independen di semua operasi internasionalnya dengan perlindungan HAM yang jelas.

Selain itu, koalisi menyerukan kebijakan proaktif untuk mencegah represi, akses publik terhadap dokumen proyek, serta konsultasi yang bermakna dengan masyarakat terdampak sebelum pendanaan diberikan.

Langkah seperti itu sebenarnya sudah dilakukan banyak bank pembangunan lain. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, misalnya, mempublikasikan penilaian lingkungan dan sosial secara daring. Bank Investasi Eropa (EIB) bahkan memiliki kantor pengaduan terpusat yang semi-independen.

Sebaliknya, KfW dinilai masih mengandalkan kebijakan mitra dan sistem keluhan yang terfragmentasi, sehingga menyisakan celah yang memungkinkan kerugian tidak terpantau.

Apa tanggapan KfW?

Dalam tanggapannya, KfW membela praktiknya. Bank itu menyatakan bahwa pada semua bidang bisnis internasionalnya, penghormatan terhadap HAM serta pengelolaan risiko lingkungan dan sosial adalah "hal yang sudah seharusnya.”

"Semua pembiayaan oleh KfW dan anak perusahaannya tunduk pada pedoman keberlanjutan, yang mengharuskan prosedur dan standar penilaian dampak lingkungan dan sosial pada semua proyek yang dibiayai,” bunyi pernyataan bank.

KfW juga menekankan bahwa pihaknya mempekerjakan lebih dari 50 spesialis dan menerapkan standar internasional yang diakui, seperti standar Bank Dunia, IFC, dan Prinsip Ekuator — pedoman global yang dipakai bank untuk menghindari pembiayaan proyek yang merugikan manusia atau lingkungan.

Lebih jauh, untuk kasus yang berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat adat, komunitas tersebut dilibatkan dalam proses. "Jika risikonya dianggap tidak dapat diterima, pembiayaan ditolak,” demikian pernyataan bank.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
Editor: Yuniman Farid