Satu setengah tahun setelah masuknya Bulgaria di UE, dalam laporannya yang dikeluarkan hari Rabu (23/07) di Brussel, komisi UE mengkritik meluasnya korupsi di negara itu dan juga kurangnya pengawasan hukum. Keadaan di Rumania juga dikritik dalam laporan tersebut, meski tidak separah Bulgaria. Kedua negara tersebut diterima menjadi anggota UE tahun 2007.

Pada bulan-bulan terakhir ini, Komisi Uni Eropa menghentikan dana bantuan sebesar 214 juta Euro yang dialokasikan bagi Bulgaria. Alasannya: managemen yang buruk, nepotisme dan korupsi. Dan 610 juta Euro dana bantuan berikutnya yang direncanakan akan dicairkan untuk Bulgaria juga akan dibatalkan. Demikian menurut koresponden di Brussel.

Kebijakan Komisi UE ini sangat dipengaruhi oleh laporan yang tidak dipublikasikan dari lembaga pemberantasan korupsi UE, OLAF. Laporan itu diberitakan di sebuah harian Bulgaria dan kontan menimbulkan skandal. Karena para pakar OLAF antara lain berbicara tentang jaringan kriminal yang tidak hanya menggelapkan dana UE sebesar puluhan juta Euro, tapi jaringan itu juga mendapat perlindungan pemerintah Bulgaria. Jaksa Agung Boris Weltschev mengaku bahwa jawatannya sejak berbulan-bulan menangani kasus laporan OLAF dan hasilnya akan dikeluarkan dalam waktu dekat:

"Berkaitan dengan saran-saran OLAF kami melihat kasus-kasus itu secara keseluruhan sebagai kejahatan terorganisir. Tapi saya samasekali tidak tahu bagaimana negara bisa melindungi jaringan ini."

Yang dimaksudkan Weltschev adalah jaringan seputar pebisnis Mario Nikolov dan Ljudmil Stoykov yang dalam laporan OLAF disebut sebagai jaringan kriminal terdiri dari sekitar 50 perusahaan Bulgaria, perusahaan asing dan perusahan off-shore. Media Bulgaria melaporkan adanya hubungan antara Nikolov dengan kabinet dan pimpinan partai sosialis Bulgaria BSP yang kini berkuasa. Melalui skandal tersebut, politisi oposisi dan walikota Sofia, ibukota Bulgaria, Boiko Borissov melihat peluang dimajukannya pemilu parlemen:

"Ini memalukan. Laporan Komisi UE dan laporan OLAF, semuanya. Dan perdana menteri diam saja. Sejak lima hari dia menghilang. Menteri-menterinya dituduh korupsi dan dia membisu."

Tudingan juga diarahkan kepada pebisnis Ljudmil Stoykov yang membiayai kampanye pemilu presiden Bulgaria saat ini, Georgi Parvanov. Sementara itu Perdana Menteri Sergei Stanischev dari partai sosialis menunjukkan tekad untuk menanganinya. Tuduhan bahwa pemerintahannya melindungi kelompok Nikolov-Stoykov ditolaknya secara tegas:

"Upaya ekstra dan penanganan tuntas diperlukan, misalnya terhadap Stoykov atas tuduhan pencucian uang. Pemerintah tidak pernah melindungi seseorang secara politik. Tuduhan ini, yang juga ditujukan kepada presiden, tidak dapat diterima."

Dalam laporan Komisi UE yang keluar tanggal 23 Juli ini, Bulgaria diperkirakan akan dikritik pedas. Demikian menurut laporan dari Brussel. Anggota komisi UE yang namanya tidak ingin disebutkan, mengatakan kepada Deutsche Welle bahwa pemerintah di Sofia kini tampaknya harus menghadapi konsekuen politis yang serius, misalnya pengunduran diri sejumlah menteri, seperti yang sudah dua kali terjadi. (cs)