Agenda utama pada hari pertama kunjungan Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso ke Turki adalah pidato di depan parlemen. Rencana itu hendak digagalkan oleh Partai Rakyat Republik Turki CHP yang berhaluan kemalisme dan Partai Gerakan Nasionalis MHP yang berhaluan ultranasional.

Latar belakangnya adalah pernyataan Barroso, mengenai proses pelarangan terhadap partai yang memerintah saat ini, AKP pimpinan Perdana Menteri Erdogan, sebagai memprihatinkan. Kedua partai oposisi itu mengartikan pernyataan Barroso sebagai campur tangan urusan dalam negeri Turki. Tapi rencana untuk menggagalkan pidato Barroso tersebut dihentikan AKP. Bahwa Uni Eropa tetap memainkan peranan penting bagi pemerintahan di Ankara, kembali ditegaskan oleh pernyataan Presiden Turki Abdullah Gül.

“Saya menyarankan bangsa Turki agar proses reformasi terus dilakukan dengan cepat dan diikuti dengan bersemangat. Saya mengatakan ini karena saya yakin bahwa program ini akan membawa Turki keluar dari posisinya yang kontroversial, melainkan juga akan menyingkirkan keraguan masyarakat terhadap proyek Uni Eropa. Tapi publik Turki juga mengharapkan Uni Eropa tetap bersikap konstruktif dan penuh pengertian. Selama ini tidak hanya menimbang dari visi masa depan Uni Eropa saja, melainkan bagi kepercayaan dalam artian yang lebih besar.”

Dalam pidatonya di depan parlemen Turki, Barroso menggarisbawahi peran khusus pemerintahan di Ankara. Juga setelah berakhirnya perang dingin, Turki memiliki posisi kunci untuk Eropa. Hal yang menentukan adalah terutama Turki merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim namun berhaluan sekuler dan dengan itu merupakan citra alternatif untuk menentang faham fundamentalis di seluruh dunia.

Untuk menjadi anggota Uni Eropa, Turki tentu saja harus dapat memenuhi sejumlah kriteria penerimaan. Walaupun Turki sudah melakukan banyak langkah reformasi, tapi masih banyak yang harus dilakukan pemerintah di Ankara. Berkaitan dengan ini, Barroso menyebut pentingnya peningkatan hak perempuan dan anak, prioritas demokrasi dalam perimbangan antara militer dan masyarakat sipil serta perluasan kebebasan berpendapat.

Lebih lanjut, Barroso menyinggung pasal 301 dalam Undang Undang Dasar Turki yang diperdebatkan, yaitu mengenai sanksi hukuman bagi penghinaan identitas Turki, yang harus disesuaikan dengan standard Eropa. Sebelumnya Barroso bertemu dengan Perdana Menteri Erdogan.

Erdogan mengatakan, “Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa kami tidak meragukan dukungan Komisi Eropa terhadap proses keanggotaan Turki. Bahwa sasaran bersamanya adalah keanggotaan penuh Turki, dan kami tidak menerima alternatif lain. Hal itu kembali digarisbawahi pada saat pembicaraan.”

Hal yang mengejutkan adalah, adanya kaitan antara kebijakan larangan AKP dengan tingkat popularitas Uni Eropa. Saat ini, terdapat 42 persen simpatisan AKP yang mendukung Turki menjadi anggota Uni Eropa. Awal tahun 2008, jumlah tersebut masih 30 persen.(ls)