Bawaslu mencatat pada pendistribusian logistik tahap I logistik Pemilu 2024, banyak logistik pemilu yang rusak.

"Bawaslu mencatat kotak suara rusak di 177 Kabupaten/Kota (34.5%). Hasil pengawasan menemukan bilik suara rusak di 61 (11.9%) Kabupaten/Kota. Lalu, ada tinta yang rusak yang ditemukan pada 124 (24.1%) Kabupaten/Kota. Serta segel yang rusak di 30 (5.9%) Kabupaten/Kota," kata Anggota Bawaslu RI Herywn Malonda dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Senin (08/01).

Selain itu, kata Herwyn, juga ada kesalahan tempat tujuan distribusi logistik tahap I di 10 Kabupaten/Kota. Herwyn mengaku jika Bawaslu sulit memaksimalkan pengawasan distribusi logistik tahap I. Diketahui distribusi logistik tahap I dilakukan pada 13 September - 11 November 2023.

Bawaslu: KPU tidak memberikan akses Silog

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku mengalami kesulitan melakukan pengawasan distribusi logistik Pemilu 2024.

"KPU tidak memberikan akses pada akun Sistem Informasi Logistik (Silog). KPU juga tidak memberikan informasi yang jelas tentang jadwal distribusi logistik," papar Herywn Malonda.

Sementara itu, Herwyn menyampaikan untuk distribusi logistik tahap II yang dilakukan pada 15 November 2023 - 14 Januari 2024, pihaknya mencatat surat suara rusak di 127 atau 32,2% dari 514 Kabupaten/Kota. Lalu, kata Herwyn, ada 61 atau 15,9% Kabupaten/Kota yang surat suaranya belum sesuai jumlah yang semestinya.

"Ada masalah pengawasan pada distribusi logistik tahap II, seperti Bawaslu Provinsi Jambi yang dihalang-halangi dalam pengawasan langsung," paparnya.

Herywn mengungkap permasalahan distribusi logistik lainnya. Diantaranya, ada surat suara rusak di Pangkalpinang, Bangka Belitung dan Karanganyar, Jawa Tengah. Pembongkaran logistik di gudang tak resmi di Gunungsitoli, Sumatera Utara. Penempatan surat suara bukan digudang logistik, melainkan di aula KPU Ogan Komering Ilir.

 

KPU harus lakukan evaluasi proses pendistribusian logistik 

Herwyn mengatakan pihaknya akan memberikan hasil pengawasan kepada KPU RI. Dia meminta KPU untuk melakukan evaluasi proses pendistribusian logistik pemilu.

"Jadi memang KPU selaku pengampu kegiatan pengadaan dan distribusi logistik untuk mengevaluasi kembali seluruh prosesnya, yang salah satunya terutama dari hasil pengawasan Bawaslu ini, kita akan sampaikan ke kawan-kawan KPU supaya ini menjadi bahan evaluasi," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Puadi menyesalkan lantaran tak diberikannya akses Silog. Dia menuturkan tak adanya akses Silog menjadi permasalahan bagi Bawaslu.

"Ini karena memang permasalahannya kaitannya dengan tidak memberikan akses pada akun Silog," ujar Puadi.

Selain itu, Puadi juga menyoroti adanya jajaran pengawas pemilu yang dihalang-halangi di Provinsi Jambi dalam melakukan pengawasan langsung. Puadi menyebut hal itu akan menjadi penelusuran bagi pihaknya.

"Apakah nanti dalam proses penelusuran di tahapan logistik ini ada dugaan pelanggaran atau tidak, nanti kita lihat di laporan hasil pengawasannya. Apa langkah-langkah depannya berkaitan tentang penyelenggara yang sedang melakukan pengawasan dihalang-halangi," tuturnya. (rs)

 

Baca artikel selengkapnya di: Detik News

Bawaslu Temukan Banyak Logistik Pemilu Rusak di Ratusan Daerah

Bawaslu Sebut KPU Tak Beri Akses Silog untuk Awasi Distribusi Logistik Pemilu