Presiden AS, Donald Trump, bisa melayangkan tuntutan hukum kepada lembaga penyiaran nasional Inggris. BBC, ke pengadilan atas keputusan editorialnya yang menyebabkan kedua petinggi media tersebut mengundurkan diri.

Sebelumnya, mantan penasihat eksternal BBC, Michael Prescott, mengirimkan komite standar editorial internal BBC memo internal yang menyuarakan keprihatinan atas liputan BBC mengenai isu imigrasi, rasisme, konten sejarah, isu transgender, serta liputan BBC Arabic tentang perang di Gaza.

Memo tersebut turut menyoroti masalah pada salah satu episode program berita andalan BBC, panorama. Video tersebut menampilkan pidato Donald Trump kepada para pendukungnya di Washington, D.C., pada 6 Januari 2021 saat Kongres AS bersiap mengesahkan kemenangan Joe Biden dalam pemilu. Setelah pidato tersebut massa digambarkan berbaris menuju Gedung Capitol AS dan kerusuhan pun terjadi.

Episode tersebut ditayangkan seminggu sebelum pemilu presiden 2024 digelar. Prescott menyebut program tersebut menyatukan dua cuplikan terpisah, sehingga menimbulkan kesan bahwa Trump telah menghasut tindakan kerusuhan massal yang terjadi pada 6 Januari. Padahal, kedua cuplikan tersebut terjadi dalam rentang waktu lima puluh menit. Bagian yang mencakup momen ketika Trump menyerukan agar pendukungnya melakukan aksi damai menuju Gedung Capitol, dihapus.

Isi memo yang disampaikan pada pertengahan tahun 2025 tersebut sempat bocor dan diberitakan pertama kali oleh surat kabar Daily Telegraph di antara tanggal 3-6 November 2025.

Pengunduran diri dua pejabat BBC

Pada hari Minggu (9/11) Direktur Jenderal BBC Tim Davie dan Kepala Divisi Berita Deborah Turness mengundurkan diri dari jabatannya. Keduanya mengelak tudingan adanya bias sistemik di lembaga penyiaran tersebut.

Dalam surat kepada anggota parlemen, CEO BBC Samir Shah menyatakan BBC mengakui "bahwa cara pidato itu diedit memang menimbulkan kesan adanya panggilan secara langsung untuk tindakan kekerasan” dan meminta maaf ataspers trump "kesalahan penilaian tersebut.”

Salah satu pengacara Trump kini menuntut BBC untuk meminta maaf, menarik liputan tersebut, dan "memberikan kompensasi yang pantas kepada Presiden Trump atas kerugian yang ditimbulkan” paling lambat Jumat, 14 November 2025, atau BBC harus Bersiap menghadapi gugatan senilai 1 miliar dolar AS (Rp. 16,7 triliun).

Para pengamat media mengatakan bahwa kritik terhadap penyuntingan episode Panorama tersebut cukup beralasan, namun mereka lebih mengkhawatirkan BBC akan menerima serangan yang lebih luas atas rekam jejak ketidakberpihakannya.

"Ini merupakan kesalahan,” kata Mel Bunce, Direktur Pusat Demokrasi dan Jurnalisme Universitas St. George, Inggris. "Namun kekhawatiran saya yang jauh lebih besar adalah serangan terhadap BBC yang muncul setelah ini.”

Dafydd Townley, sejarawan politik di Universitas Portsmouth dan Kepala UK American Politics Group, menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan bahwa kemungkinan adanya tindakan hukum terhadap BBC dapat "sangat merusak reputasi BBC di AS, sekaligus kemampuannya untuk meliput dan menjangkau audiens di sana.”

Sejak 2022, BBC selalu berhasil menduduki posisi tiga besar dari 52 sumber berita yang paling dipercaya di Amerika Serikat menurut survei tahunan YouGov.

Kasus ini muncul bertepatan dengan rencana pemerintah Inggris yang berencana meninjau lembaga penyiaran tersebut. BBC dibiayai publik melalui iuran lisensi yang dibayarkan oleh setiap rumah tangga yang memiliki televisi atau menggunakan layanan streaming. Namun, pengambilan keputusannya lembaga penyiaran tersebut bersifat independen, tidak bergatung pada pemerintah.

Rentetan kasus Trump vs. Media

Ini bukan pertama kalinya Donald Trump mengambil langkah hukum terhadap media. Dalam beberapa tahun terakhir, ia telah menuntut sejumlah perusahaan media besar Amerika senilai jutaan hingga miliaran dolar AS. Termasuk di antaranya CNN, ABC (AS), CBS, serta surat kabar besar seperti The New York Times dan Wall Street Journal. Trump juga pernah menuntut jurnalis yang membuat pelaporan tentang dirinya.

Berikut rekap kasus yang diajukan Trump terhadap beberapa perusahaan media:

CNN
Trump menggugat CNN pada Oktober 2022 senilai 475 juta dolar AS(Rp 7,9 triliun). Salah satu tuduhannya adalah penggunaan istilah "grosse Luge” (kebohongan besar— istilah yang kerap dikaitkan dengan Adolf Hitler, pemimpin NAZI) menggambarkan klaim Trump yang menyebut kecurangan dalam pemilu 2020. Hakim federal AS menolak gugatan tersebut pada Juli 2023, dengan menyatakan bahwa pernyataan CNN "meskipun menggangu penyebutan tersebut secara hukum tidak bersifat mencemarkan nama baik.”

ABC News (Disney)
Pada Desember 2024, ABC News setuju untuk membayar 15 juta dolar AS (251 miliar) kepada yayasan layanan kepustakaan kepresidenan Trump untuk menyelesaikan gugatan Trump yang menyebut pembawa beritanya, George Stephanopoulos, menggunakan penggambaran yang keliru terhadap putusan kasus perdata penulis New York E. Jean Carroll terhadap Trump pada siaran langsung ABC. Stephanopoulos menyebut Trump melakukan "pemerkosaan” sedang dalam putusan tersebut disebut menyebut "pelecehan seksual.”

CBS
Pada Juli 2025, Paramount Global, pemilik CBS, menyetujui penyelesaian gugatan senilai 20 miliar dolar AS(Rp 335 triliun). Trump menggugat CBS karena telah mereka mengedit wawancara dengan saingan kandidat presiden AS, Kamala Harris, yang menguntungkan partai Demokrat dalam program berita 60 Minutes.

Wall Street Journal
Pada Juli 2025, Trump menggugat Wall Street Journal dan pemiliknya Rupert Murdoch, senilai 10 miliar dolar AS (Rp 167 triliun) karena mempublikasikan artikel dengan surat di tahun 2003 yang diklaim ditulis oleh Trump untuk terpidana pelaku kejahatan seksual, Jeffrey Epstein. WSJ membela liputan, menyatakan akan melawan gugatan Trump.

New York Times
Pada Oktober 2025, Trump mengajukan banding gugatan pencemaran nama baik dan menuntut ganti rugi senilai 15 miliar dolar AS (Rp 251 triliun) terhadap The New York Times dan tiga jurnalisnya, setelah sebelumnya sempat ditolak oleh Hakim Distrik Steven Merryday di bulan September. 

 

"Terjadi di waktu yang tidak tepat”

Dengan tenggat 14 November, belum jelas bagaimana ancaman hukum terbaru presiden terhadap BBC akan berkembang, terutama karena episode Panorama tersebut tidak ditayangkan atau tersedia di Amerika Serikat.

Namun, bersamaan dengan langkah non-hukum seperti mencabut akreditasi Associated Press dari galeri pers Gedung Putih atau memerintahkan penghentian pendanaan bagi penyiar publik PBS dan NPR, Voice of America, serta Radio Free Europe, ancaman jalur pengadilan ini memperpanjang rekam jejak serangan presiden terhadap media tradisional.

Pada Mei 2025, Reporters Without Borders menyatakan bahwa masa jabatan kedua Trump telah "menyebabkan kemunduran yang mengkhawatirkan dalam kebebasan pers.” Standar editorial, kebebasan pers, dan kemampuan media publik maupun swasta untuk meliput kegiatan pemerintah dan politisi terus berada di bawah tekanan.

Townley mengatakan bahwa lembaga media kian sulit sulit menjalankan peran tradisional mereka. "Kita harus memperhatikan, bukan hanya proses editorial di BBC, tetapi juga tindakan para eksekutif terhadap pers,” kata Townley.

"Ini menunjukkan bahwa hubungan antara ‘pilar keempat demokrasi' yakni pers dan pilar eksekutif sedang berada di bawah tekanan luar biasa saat ini.”

"Ini kekhawatiran besar bagi banyak orang di AS, siapa yang akan mengawasi para eksekutif dan pemerintah federal sebagaimana seharusnya dilakukan oleh media?”

Terlepas apakah Trump akan menuntut BBC atau tidak, ada kekhawatiran bagaimana kasus ini akan memengaruhi peran BBC di Inggris dan di luar negeri. Bunce menekankan bahwa BBC tidak hanya menyiarkan berita, tapi juga membuat program budaya dan menyediakan layanan media independen ke berbagai wilayah dunia lewat BBC World Service, mirip dengan layanan yang diberikan Deutsche Welle.

"Keprihatinan utama di sini adalah bahwa hal ini akan memicu perdebatan politik yang dapat memengaruhi keputusan pendanaan, sehingga BBC bisa kehilangan dana, bukan hanya untuk divisi berita, tetapi juga bagi industri budaya dengan kualitas tinggi yang dimilikinya.”

"Ini datang di waktu yang tidak tepat, ketika pertanyaan mengenai integritas editorialnya sedang hangat-hangatnya dibahas.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Rizky Nugraha