Bekas Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dijadwalkan mengakhiri pelariannya di Thailand dan pulang ke kampung halamannya, klaim pejabat militer Sri Lanka kepada AFP, Jumat (2/9)

Tokoh berusia 73 tahun itu sempat melarikan diri ke Singapura, sebelum berlabuh di Bangkok, Thailand. Kekuasaannya berakhir dramatis, ketika puluhan ribu demonstran menduduki kediaman presiden menyusul krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Gotabaya sendiri meletakkan jabatan baru setelah tiba di Singapura.

Selama pelariannya di Thailand, dia giat melobi pemerintah Sri Lanka agar mau memfasilitasi kepulangannya.

"Dia selama in tinggal di sebuah hotel di Thailand layaknya seorang tahanan, dan ingin segera pulang," kata perwira militer yang enggan membocorkan identitasnya. "Kami diberitahu dia akan tiba pada Sabtu dini," lanjutnya. "Kami baru saja membentuk divisi pengamanan baru untuk melindunginya setibanya dia pada hari Sabtu. Satuan tersebut terdiri atas pasukan elit kepolisian dan militer."

Konstitusi Sri Lanka menjamin perlindungan dan fasilitas berupa rumah dan kendaraan bagi bekas kepala pemerintahan.

Tribunal masa lalu

Kepulangan Gotabaya meluapkan harapan pegiat HAM bagi bergulirnya proses pengadilan, terutama berkaitan dengan peran bekas jendral itu dalam pembunuhan wartawan senior Sri Lanka, Lasantha Wickrematunge, pada 2019 lalu. "Kami menyambut keputusannya untuk pulang agar kita bisa menyeretnya ke pengadilan untuk kejahatan yang dia lakukan," kata Tharindu Jayawardhana, juru bicara Asosiasi Jurnalis Muda Sri Lanka.

Pengunduran diri Gotabaya secara otomatis mengakhiri kekebalan hukum yang dinikmati seorang presiden. Dia antara lain terancam menghadapi dakwaan penyiksaan terhadap tahanan perang Tamil di penghujung perang saudara, tahun 2009.

Pemerintah Singapura sebelumnya dilaporkan menolak memperpanjang visa izin tinggal Gotabaya. Akibatnya dia terpaksa terbang ke Thailand. Di sana, pemerintah setempat tidak mengizinkannya keluar hotel demi alasan keamanan.

Adik Gotabaya, Basil, bulan lalu bertemu Presiden Ranil Wickremesinghe untuk meminta perlindungan bagi kakaknya. Saat ini, aparat keamanan sudah disiagakan di kediaman pribadi Rajapaksa, dan rumah yang disediakan pemerintah untuknya selama di Sri Lanka.

Amarah demonstran terutama mengarah kepada kebijakan ekonomi Rajapaksa yang banyak berekspansi lewat utang dan kelonggaran pajak korporasi. Hal ini berakibat fatal, ketika pandemi Covid-19 melumpuhkan sumber pemasukan terbesar dari sektor pariwisata. April silam, pemerintah mengumumkan tidak lagi mampu membayar USD 51 miliar utang luar negeri.

Pada Kamis kemarin, Dana Moneter Internasional (IMF) akhirnya mengabulkan paket bantuan ekonomi senilai USD 2,9 miliar bagi Sri Lanka. Uang yang akan dikucurkan dalam kurun empat tahun itu berjumlah lebih sedikit dari yang awalnya diminta oleh pemerintah, yakni antara USD 3 hingga 4 miliar.

Sementara Cina, yang mewakili 10 persen pinjaman luar negeri Sri Lanka, hingga kini belum mengubah sikapnya yang menawarkan utang tambahan, tanpa ada peluang keringanan. Menurut IMF, tantangan terbesar bagi Sri Lanka adalah menggenjot pemasukan negara di tengah kelesuan ekonomi global.

rzn/hp (afp,ap)