Menteri Luar Negeri Belgia mengatakan pengakuan resmi bagi negara Palestina bertujuan untuk menekan pemerintah Israel agar menghormati hukum internasional.
Pernyataan Belgia untuk mengakui negara Palestina muncul di tengah berlanjutnya kampanye militer Israel di GazaFoto: Jehad Alshrafi/AP Photo/picture alliance
Iklan
Menteri Luar Negeri (Menlu) Belgia, Maxime Prevot, menyatakan pada Selasa (02/09) bahwa negaranya akan mengakui kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka dalam sidang Majelis Umum PBB yang digelar akhir September 2025 ini.
Belgia akan bergabung dengan penandatangan Deklarasi New York, membuka jalan bagi solusi dua negara, yaitu keberadaan negara Palestina yang berdampingan secara damai dengan Israel. Hal itu disampaikannya dalam sebuah unggahan di X.
“Palestina akan diakui oleh Belgia dalam sidang PBB! Sanksi tegas sedang dijatuhkan kepada pemerintah Israel,” kata Prevot di X.
Merz Bela Keputusannya untuk Hentikan Suplai Senjata ke Israel
00:42
This browser does not support the video element.
Prevot menjelaskan, 12 sanksi yang dijatuhkan kepada Israel meliputi larangan impor produk dari permukiman Israel, peninjauan kebijakan pengadaan publik dengan perusahaan Israel, dan menyatakan para pemimpin Hamas sebagai persona non-grata di Belgia.
“Setiap bentuk antisemitisme atau glorifikasi terorisme oleh pendukung Hamas juga akan dikutuk secara tegas,” tambahnya.
Menurut Prevot, Belgia “harus mengambil keputusan tegas untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan kelompok teroris Hamas” mengingat situasi terkini di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza.
Menteri luar negeri Belgia menyebut situasi di Gaza sebagai “tragedi kemanusiaan” dan mencatat adanya “kekerasan oleh Israel yang melanggar hukum internasional.”
“Ini bukan tentang menghukum rakyat Israel, tetapi memastikan pemerintah mereka menghormati hukum internasional dan kemanusiaan serta mengambil langkah untuk memperbaiki situasi di lapangan,” kata Prevot.
Rangkaian Perjanjian dan Prakarsa Damai Israel-Palestina yang Gagal
Selama lebih dari setengah abad, berbagai upaya telah digalang untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, namun semuanya gagal.
Perjanjian Camp David dan Perdamaian Israel-Mesir, 1978-1979
Perundingan Arab-Israel dimulai pada tahun 1978 di bawah penengahan AS. Bertempat di Camp David, pada 26 Maret 1979, Perjanjian Damai Israel Palestina ditandatangani oleh Presiden Mesir Anwar Sadat (kiri) dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin (kanan), melalui penengahan Presiden AS Jimmy Carter (tengah).
Foto: picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty
Perjanjian Oslo I, 1993
Negosiasi di Norwegia antara Israel dan PLO menghasilkan Perjanjian Oslo I, yang ditandatangani pada September 1993. Perjanjian tersebut menuntut pasukan Israel mundur dari Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan otoritas sementara Palestina akan membentuk pemerintahan otonomi untuk masa transisi lima tahun. Kesepakatan kedua ditandatangani pada tahun 1995.
Foto: picture-alliance/dpa/A. Sachs
Pertemuan Puncak Camp David, 2000
Presiden AS Bill Clinton pada tahun 2000 mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak (kiri) dan Pemimpin PLO Yasser Arafat (kanan) ke Camp David untuk membahas masalah perbatasan, keamanan, permukiman, pengungsi dan status Yerusalem. Meskipun negosiasi menjadi lebih rinci dari sebelumnya, tidak ada kesepakatan yang dicapai.
Foto: picture-alliance/AP Photo/R. Edmonds
Prakarsa Perdamaian Arab dari KTT Beirut, 2002
Negosiasi Camp David diikuti dengan pertemuan di Washington di Kairo dan Taba, Mesir - semuanya tanpa hasil. Setelahnya Liga Arab mengusulkan Prakarsa Perdamaian Arab di Beirut, Maret 2002. Rencana tersebut meminta Israel menarik diri ke perbatasan sebelum 1967. Sebagai imbalannya, negara-negara Arab akan setuju untuk mengakui Israel.
Foto: Getty Images/C. Kealy
Peta Jalan Kuartet Timur Tengah, 2003
AS, Uni Eropa, Rusia, dan PBB bekerja sama sebagai Kuartet Timur Tengah untuk mengembangkan peta jalan menuju perdamaian. PM Palestina saat itu, Mahmoud Abbas, menerima teks tersebut, namun mitranya dari Israel, Ariel Sharon, keberatan. Peta jalan itu memuat tentang solusi dua negara Sayangnya, hal itu tidak pernah dilaksanakan. Dalam foto: Yasser Arafat dan pejabat Uni Eropa Lord Levy.
Foto: Getty Iamges/AFP/J. Aruri
Prakarsa Perdamaian Trump, 2020
Presiden AS Donald Trump memperkenalkan rancangan perdamaian tahun 2020. Tetapi rancangan itu menuntut warga Palestina menerima pemukiman Yahudi di kawasan Tepi Barat yang diduduki Israel. Palestina menolak rencangan tersebut.
Foto: Reuters/M. Salem
Konflik kembali berkobar 2021
Rencana Israel mengusir empat keluarga Palestina dan memberikan rumah mereka di Yerusalem Timur kepada pemukim Yahudi berujung bentrokan dan aksi protes di Yerusalem. Hamas kemudian menembakkan lebih 2.000 roket ke Israel, dibalas dengan serangan udara militer Israel, yang menghancurkan banyak bangunan di Jalur Gaza. (hp/gtp)
Foto: Mahmud Hams/AFP
7 foto1 | 7
Dia juga menekankan komitmen Belgia terhadap rekonstruksi Palestina, sambil menambahkan bahwa negaranya akan mendorong “langkah-langkah Eropa yang menarget Hamas dan mendukung inisiatif baru Belgia untuk memerangi antisemitisme.”
Beberapa negara lain telah menyatakan niat untuk mengakui kemerdekaan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB akhir bulan ini, termasuk Australia, Kanada, Prancis, Malta, dan Portugal. Inggris juga menyatakan akan mengakui Palestina jika Israel tidak memenuhi kondisi tertentu.
Israel berulang kali mengecam langkah ini, menyebutnya sebagai “penghargaan terhadap terorisme.”
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
