Pemerintah Armenia Rabu (14/9) menuduh Azerbaijan kembali melancarkan serangan baru di kawasan perbatasan. Bentrokan maut terburuk setelah perang enam pekan 2020 yang menewaskan sedikitnya 6.500 orang, pecah hari Senin lalu. Pemerintah di Baku dan Yerevan kembali saling tuding melakukan pelanggaran gencatan senjata.

Rusia hari Selasa (13/9) mengumumkan, sudah melakukan negosiasi gencatan senjata, menengahi bentrokan berdarah Senin (12/9) yang menewaskan sedikitnya 100 tentara dari kedua belah pihak yang bertikai.

Kementrian pertahanan Armenia hari Rabu menuduh; pihak lawan melancarkan kembali serangan menggunakan artileri, mortir dan senjata api kaliber besar ke target di Jermuk dan Verin Shorzha di kawasan perbatasan. "Walaupun ada reaksi tegas dari masyarakat internasional terkait situasi konflik, milter Azerbaijan dan para tokoh politiknya melanjutkan aksi agresi ke kawasan kedaulatan Armenia, menarget sasaran sipil maupun militer", demikian pernyataan kementrian pertahanan di Yerevan.

Sebaliknya kementrian pertahanan Azerbaijan di Baku hari Selasa malam menuduh Armenia yang melanggar kesepakatan gencatan senjata, dengan menembaki posisi di Kelbajar dan Lachin dengan mortir dan artileri.

Dipicu sengketa kawasan Nagorno-Karabakh

Pertempuran baru antara Armenia dan Azerbaijan berkobar pada Senin malam (12/09), dengan kedua belah pihak melaporkan adanya penembakan artileri yang intens dan hampir 100 orang tewas.

Tepat setelah tengah malam pada Selasa pagi, pasukan Azerbaijan menembaki pasukan Armenia di beberapa lokasi di sepanjang perbatasan. Azerbaijan mengatakan pihaknya menanggapi penumpukan ranjau darat dan senjata Armenia di dekat perbatasan. Armenia menyerang balik sebagai pembalasan.

Pertempuran itu terjadi di dekat wilayah sengketa Nagorno-Karabakh, sebuah daerah di Azerbaijan di mana separatis etnis Armenia mendeklarasikan republik yang memisahkan diri - yang kemudian dikenal sebagai Artsakh - pada tahun 1991.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah mendesak Armenia dan Azerbaijan "segera bertindak untuk meredakan ketegangan, menahan diri secara maksimal, dan menyelesaikan masalah yang luar biasa melalui dialog" sesuai perjanjian sebelumnya, kata juru bicaranya pada Selasa (13/09) malam.

Jumlah korban tewas bertambah

Pada konferensi pers Selasa pagi (13/09), juru bicara pertahanan Armenia Aram Torosyan mengatakan situasinya masih "sangat tegang" ketika pertempuran berlanjut.

Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan kemudian mengatakan kepada parlemen bahwa "kami memiliki 49 [serdadu] yang terbunuh dan sayangnya itu bukan angka terakhir."

Di pihak lain, kantor Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev merilis pernyataan setelah pertemuannya dengan pemimpin militer, dia mengatakan: "Provokasi yang dilakukan oleh pasukan Armenia di perbatasan telah dihindari dan semua tujuan yang diperlukan terpenuhi."

Kementerian pertahanan negara itu kemudian mengatakan bahwa setidaknya 50 anggota militer telah tewas dalam bentrokan itu. Presiden Rusia Vladimir Putin juga sudah meminta kedua belah pihak untuk tetap tenang.

Armenia dan Azerbaijan saling tuding

Kedua negara mengklaim telah meluncurkan tanggapan proporsional terhadap apa yang mereka lihat sebagai provokasi dari pihak lain.

"Pada pukul 00:05 pagi [waktu setempat] pada hari Selasa, Azerbaijan melancarkan penembakan intensif, dengan artileri dan senjata api kaliber besar, terhadap posisi militer Armenia ke arah kota Goris, Sotk, dan Jermuk," kata Kementerian Pertahanan Armenia.

Namun, Azerbaijan menuduh pasukan Armenia melakukan "tindakan subversif skala besar" pada malam sebelumnya, Senin (12/09) di dekat distrik perbatasan Dashkesan, Kelbajar dan Lachin dengan menempatkan ranjau darat dan memobilisasi senjata.

"Tindakan balasan yang diambil oleh militer Azerbaijan sebagai tanggapan atas provokasi oleh militer Armenia bersifat lokal dan diarahkan terhadap objek militer yang sah yang berfungsi sebagai titik tembak," tambah Kementerian Pertahanan Azerbaijan.

Pasukan Armenia menyatakan, mereka kemudian meluncurkan tanggapan "proporsional". Kementerian Pertahanan Azerbaijan menyatakan pasukannya berada di bawah "penembakan intens dari senjata kaliber berbagai kaliber, termasuk mortir, oleh unit-unit Angkatan Darat Armenia.”

Prancis akan ungkit soal bentrokan di DK PBB

Armenia mengatakan akan mengajukan banding ke Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO) yang dipimpin Rusia - blok keamanan negara-negara bekas Soviet - serta Dewan Keamanan PBB.

Perdana Menteri Pashinyan menelepon Presiden Rusia Putin, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dan Presiden Iran Ebrahim Raisi untuk memberi tahu para pemimpin "tentang tindakan agresif Azerbaijan terhadap wilayah kedaulatan Armenia" dan untuk menuntut "reaksi yang memadai dari komunitas internasional."

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tidak mengomentari permintaan Armenia, tetapi mengatakan bahwa Putin "mengambil segala upaya untuk membantu meredakan ketegangan."

Kantor presiden Macron mengatakan, Prancis akan mengemukakan masalah ini di Dewan Keamanan PBB, mereka menambahkan bahwa presiden Prancis juga menyerukan kedua belah pihak untuk mematuhi gencatan senjata.

AS tegaskan "tidak ada solusi militer."

"Apakah Rusia mencoba dengan cara tertentu untuk memperkeruh situasi demi mengalihkan perhatian dari Ukraina, adalah sesuatu yang selalu kami khawatirkan," kata Blinken kepada wartawan pada Selasa sore, dia menambahkan bahwa Rusia juga dapat menggunakan pengaruhnya di kawasan itu untuk membantu "menenangkan keadaan."

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan "sangat penting bahwa permusuhan berhenti dan akan kembali dibahas di meja perundingan," menambahkan bahwa utusan khusus Uni Eropa sedang dilarikan ke wilayah tersebut.

Turki - yang menyangkal genosida Armenia dan merupakan sekutu dekat Azerbaijan - menyalahkan Armenia atas pecahnya kekerasan dan menyerukan negosiasi damai.

"Armenia harus menghentikan provokasinya dan fokus pada negosiasi perdamaian dan kerja sama [dengan] Azerbaijan," tulis Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu di Twitter.

yas/as (AFP, Interfax, Reuters, dpa)