1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikVenezuela

Berebut Emas Venezuela di Bank Sentral Inggris di London

Uwe Hessler | Andreas Knobloch
6 Agustus 2022

31 ton emas Venezuela senilai hampir 2 miliar dolar AS disimpan di Bank of England. Pengadilan Tinggi London akhir Juli memutuskan, wewenang atas emas itu ada di tangan pemimpin oposisi Juan Guaido.

Bank sentral Inggris Bank of England
Bank sentral Inggris Bank of EnglandFoto: YAY Images/IMAGO

Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro dan pemerintahan tandingan bentukan pemimpin Juan Guaido berseteru di pengadilan di London tentang siapa yang berwenang mengelola simpanan emas itu. Pengadilan Tinggi di London akhir Juli memutuskan, pemimpin oposisi Juan Guaido yang berhak mengelola simpanan negara Venezuela itu. Pemerintahan Maduro menyatakan akan mengajukan banding atas putusan tersebut.

Hakim di Pengadilan Tinggi London Jumat lalu (29/7) memutuskan untuk tidak mengakui klaim atas emas itu oleh bank sentral Venezuela, Banco Central de Venezuela (BCV). Menteri keuangan Vemezuela Delcy Rodriguez langsung menyatakan BCV akan melakukan segala hal untuk menjaga kepentingan bangsa.

"Venezuela dengan tegas menolak putusan pengadilan Inggris terkait dengan emas yang disita secara ilegal oleh Bank of England," katanya kepada televisi pemerintah VTV. Dia juga menolak keputusan Inggris untuk menyerahkan otoritas pengelolaan emas itu kepada presiden tandingan Juan Guaido. "Dia bukan presiden dan tidak akan pernah menjadi presiden. Rakyat Venezuela tahu betul siapa penjahat ini," kata Delcy Rodriguez.

Dewan BCV yang didukung oleh Nicolas Maduro mengatakan dalam sebuah pernyataan, bank sentral menolak putusan pengadilan Inggris dan akan menempuh "semua tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan banding atas keputusan yang tidak biasa dan membawa malapetaka ini".

Pertarungan dua kubu politik

Presiden tandingan Juan Guaido menyebut keputusan itu sebagai kemenangan penting. "Keputusan ini merupakan langkah lain dalam proses melindungi cadangan emas internasional Venezuela, dan menyimpannya untuk rakyat Venezuela," katanya dalam sebuah pernyataan.

Menurut keputusan yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Tinggi, Sara Cockerill, Inggris harus mengakui Juan Guaido sebagai presiden sah Venezuela, dengan mengatakan bahwa hanya Guaido yang memiliki wewenang untuk bertindak sebagai kepala negara dan memutuskan bagaimana menggunakan emas negara Venezuela yang disimpan di Inggris.

Pemerintah Inggris pada awal 2019, bersama dengan lebih 50 negara lain, mendukung Juan Guaido setelah ia menyatakan dirinya sebagai presiden sementara dan mengecam Maduro karena mencurangi pemilihan 2018. Juan Guaido mengatakan bahwa di bawah ketentuan konstitusi Venezuela, dia, sebagai saat itu menjabat sebagai ketua parlemen, yang harus menjadi presiden sementara sampai pemilihan umum yang bebas dapat diadakan.

Sejak itu, Nicolas Maduro dan Juan Guaido masing-masing telah menunjuk dewan bank sentral Venezuela versinya sendiri. Keduanya juga mengeluarkan instruksi yang bertentangan mengenai cadangan emas Venezuela di Inggris. Juan Guaido meminta Bank of England untuk mencegah pemerintah Maduro mengakses emas itu, sementara Mahkamah Agung Venezuela yang didukung Nicolas Maduro pada 2019 memutuskan bahwa Guaido tidak memiliki hak atas emas di London itu.

Juan Guaido, presiden tandingan VenezuelaFoto: Carlos Becerra/Getty Images

Perebutan panjang simpanan emas Venezuela

Bank of England telah menunda pelepasan emas Venezuela sejak 2018. Pada Januari 2019, menteri luar negeri Inggris saat itu Alan Duncan mengatakan bahwa keputusan ada di tangan Bank of England. Pada 14 Mei 2020, bank sentral Venezuela menggugat Bank of England untuk memaksa Inggris melepaskan emas tersebut. Pada Juli 2020, Pengadilan Tinggi di London memutuskan bahwa Juan Guaido adalah penjabat presiden Venetuela yang sah.

Pada Oktober 2020, Pengadilan Banding Inggris mengembalikan kasus tersebut ke Pengadilan Tinggi, dengan mengatakan bahwa pernyataan menteri luar Inggris mengenai simpanan emas itu ambigu, dan mendesak Pengadilan Tinggi untuk mengklarifikasi status hukum antara "presiden de jure" dan "presiden de facto." Keputusan minggu lalu bukan akhir dari sengketa hukum ini. Pada bulan Oktober nanti, sengketa ini akan berlanjut di Pengadilan Niaga Inggris.

(hp/yp)

 

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait