Hillary Brigita Lasut yang berusia 23 tahun menjadi anggota termuda Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 yang dilantik hari Selasa (1/10). Sebagai anggota termuda, dia pun dipercaya menjadi salah satu pimpinan sementara Sidang Pelantikan Anggota DPR, di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Peran itu membuat anggota Partai Nasdem inijadi salah satu orang yang paling disorot media saat acara pelantikan anggota DPR, yang untuk periode 2019-2024 beranggotakan 575 orang-.

Ditengah kuatnya pengawasan publik terhadap kinerja DPR periode 2014-2019 yang dianggap buruk, Hillary mengaku tugas menjadi wakil rakyat pada periode berikutnya akan semakin sulit.

"Kan memang kita melihat di dalam kondisi seperti ini, beban anggota dewan yang baru dilantik di periode ini jadi dua kali lebih besar. Ketika masyarakat dalam situasi chaos, anggota dewan itu harus mulai menyadari posisi dia, ketika memutuskan atau mengambil suatu keputusan itu harus berdasarkan kepetingan rakyat. Karena kita tidak bisa lagi menoleransi chaos-chaos lainnya, kita sudah dalam posisi yang sangat rawan saat ini,” katanya kepada DW Indonesia.

Menyoroti besarnya gejolak di masyarakat terkait kritik tajam tentang sejumah RUU yang dianggap kontroversial, mulai dari RUU KPK hingga RKUHP, perempuan lulusan S2 dari Washington University ini mengakui ada perbedaan persepsi antara DPR dan publik terkait pemaknaan isi pasal dalam RKUHP. Dia menyayangkan bila pasal-pasal di dalamnya yang telah disusun sedemikian rupa harus dibatalkan begitu saja.

Penyusunan RKUHP menurut Hillary memiliki tujuan baik, agar Indonesia mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, bukan warisan zaman kolonial Belanda. Harus ada peningkatan sosialisasi dan pelibatan stakeholder, terutama dalam bidang pendidikan, dalam proses pembahasan dan rancangan, itu menjadi yang terpenting, ujarnya

Dalam perbicangan dengan DW Indonesia Hillary mengatakan, dia setuju bahwa harus ada transparansi kerja DPR terhadap publik. Karena itu dia membuat vlog absensi sidang, sebagai wujud komitmennya sebagai anggota DPR yang secara terbuka bisa diawasi oleh publik.

"Ya jelas, karena memang saya sempat mensosialisasikan ingin bikin program vlog absensi sidang, jadi ketika sidang, kita melakukan live streaming atau men-share video conference, sehingga masyarakat tahu perkembangan dan mampu menakar kinerja dari anggota dewan. Karena soal kinerja memang wajar di-complain kalau transparansi nya mungkin tidak cukup untuk menyakinkan masyarakat, bahwa DPR ini bekerja dengan baik,” sebutnya.

Lebih jauh, Hillary juga akan mengadaptasi perkembangan teknologi, khususnya dalam e-budeting. Kedua hal ini menurutnya dapat membuat citra DPR di mata masyarakat lebih baik.

"Jadi kalau kita lihat, sebenarnya masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak pekerjaan kami. Saya tidak bilang kami akan bekerja jauh lebih baik, atau saya tidak bilang kami secara pribadi jauh lebih baik daripada anggota DPR sebelumnya. Tapi setidaknya, di periode ini ada harapan kami datang dengan ideologi dan gagasan yang dapat menciptakan suatu sistem untuk memperbaiki kinerja dpr", jelasnya. (pk/hp)