Keberhasilan Geert Wilders di Belanda adalah apa yang masih dicita-citakan kelompok ekstrem kanan di negara-negara lain Eropa. Berbekal kemenangan pemilu dan kesepakatan koalisi dengan sebuah partai liberal dan dua partai kanan, dia kini ikut menentukan susunan pemerintahan baru di Den Haag.

Wilders tiba di parlemen nasional 18 tahun lalu, sebagai satu-satunya kader Partai untuk Kebebasan, PVV, yang didirikannya pada tahun 2006. Secara teknis, dia pula yang hingga kini memilih semua kandidat PVV. Program politiknya yang membiaskan xenofobia dan ultranasionalisme tidak banyak berubah, meski awalnya gagal mendatangkan dukungan elektoral.

Tapi suara yang dinanti tiba pada pemilu enam bulan lalu, ketika PVV keluar sebagai partai terkuat dengan perolehan hampir 24 persen. Ironisnya, Wilders harus melepaskan keinginannya menjadi perdana menteri, karena sosoknya dianggap sebagai beban politik oleh rekan koalisi, terutama partai liberal kanan VVD yang saat ini berkuasa di bawah PM Mark Rutte.

Keempat partai sepakat memilih format kabinet yang separuhnya diisi tenaga ahli, namun sisanya tetap mengandalkan kader partai. Masih belum jelas siapa yang akan menjabat perdana menteri, karena masih barus dirundingkan oleh fraksi-fraksi koalisi di dua kamar parlemen di Den Haag.

Perketat aturan suaka

Program eksekutif yang ditetapkan oleh koalisi populis sayap kanan pimpinan Geert Wilders itu, antara lain, memprioritaskan "perubahan radikal" pada sistem keimigrasian. "Belanda secara struktural harus termasuk dalam kategori negara anggota dengan aturan penerimaan suaka paling ketat di Eropa,” demikian menurut naskah perjanjian koalisi.

"Kami akan menerapkan kebijakan suaka paling ketat dalam sejarah,” kata Wilders, Rabu (15/5) malam. Adapun rumor bahwa para imigran menerima tunjangan sosial yang terlalu tinggi, dijawabnya dengan menjanjikan akan mempermudah prosedur deportasi. "Warga Belanda harus kembali diprioritaskan," ujarnya.

Pada tahun 2023, Perdana Menteri Rutte dan partai VVD gagal menghimpun konsensus demi memperketat kebijakan migrasi. Anggota koalisi pemerintahan saat itu tidak mampu menyepakati pembatasan hak warga negara di Belanda untuk mengundang anggota keluarga dari luar Eropa.

Tahun lalu, sekitar 70.000 pengungsi mengajukan permohonan suaka di Belanda, hampir sama dengan jumlah pengungsi pada tahun 2015, yang merupakan puncak pergerakan pengungsi di Uni Eropa.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Tanpa langgam Islamofobia

Wilders pertama kali mulai dikenal di dunia pada 2008 setelah merilis film Fitna yang menggambarkan Islam mempromosikan kekerasan dan sebabnya harus diperangi di Eropa. Sejak itu, dia rajin membidik minoritas muslim di Belanda, antara lain, dengan menuntut pajak bagi pemakaian jilbab. Baginya, Islam adalah bukan agama, melainkan porgam politik.

Diduga, perundingan koalisi melemahkan pengaruh Islamofobia yang dibawa Wilders pada pemerintahan baru Belanda. "Kita tidak akan berbicara tentang Al-Quran, masjid atau madrasah," kata dia belum lama ini.

"Menghentikan histeria mengurangi CO2"

Kemenangan konservatisme di Belanda seketika tercermin pada isu lingkungan. Batasan kecepatan di jalan tol pada siang hari, yang tadinya dipatok 100 kilometer per jam, kini dinaikkan menjadi 130km/jam. Petani pun mendapatkan kembali kemudahan dengan dikuranginya batasan pencemaran nitrogen. Koalisi pemerintahan yang baru juga berjanji "menghentikan histeria mengurangi karbondioksida."

Ke depan, pemerintah juga ingin mengurangi pegawai negeri dan memangkas anggaran bagi kantor berita. Postur belanja yang baru sebaliknya menjanjikan dana segar untuk pembangunan perumahan dan dua pembangkit listrik nuklir di Belanda.

Aspirasi memisahkan diri dari Uni Eropa, yang sering diwacanakan oleh PVV, tidak masuk ke dalam dokumen koalisi. Namun demikian, pemerintahan baru di Den Haag diyakini akan menghadang integrasi UE atau perluasan ke Balkan Barat. Belanda merupakan penyumbang duit terbesar ketiga di Uni Eropa, setelah Jerman dan Perancis.

Sasaran berikutnya: Eropa

Terbentuknya koalisi pemerintahan di Den Haag berpotensi mencuatkan kans Geert Wilders pada pemilihan legislatif Eropa. Menurut survey, partainya diproyeksikan mendapat 22 persen suara atau tujuh dari 31 kursi untuk Belanda.

Di Parlemen Eropa, PVV bergabung dengan faksi populis kanan Identitas dan Demokrasi, ID, yang juga menaungi Rassemblement National pimpinan Marine Le Pen dari Prancis, Alternatif untuk Jerman, AfD dan partai kanan Austria, FPÖ.

Tidak hanya berpandangan skeptis terhadap Uni Eropa, keempat partai selama ini cendrung bersikap lunak kepada Rusia dan Cina.

Sebuah eksperimen politik

"Kabinet Harapan" merupakan sebuah eksperimen politik bahkan bagi Belanda, yang sudah terbiasa dengan ragam rupa koalisi politik. Surat kabar Belanda De Volkskrant menulis, "ada banyak hal yang akan bergantung pada kualitas kepemimpinan perdana menteri masa depan, yang harus membentuk kabinet yang berfungsi. Jika ini berhasil, pemerintahan ini akan menjadi hal yang unik dalam sejarah parlemen Belanda. Tapi jika gagal, tidak ada alternatif lain. Maka akan ada pemilu baru."

Pengulangan pemilu akan menyudutkan ketiga mitra koalisi PVV. Saat ini pun, elektabilitas ketiga partai terus merosot, ketika popularitas Geert Wilders terus meningkat. Menurut jajak pendapat teranyar, sebanyak 31 persen masyarakat Belanda akan memilih PVV jika pemilu digelar saat ini.

rzn/yf