Presiden Joko Widodo meminta Deputi Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail untuk lebih memperhatikan nasib warga Indonesia yang bermukim di negeri jiran. Hal tersebut diungkapkannya saat menjamu Wan Azizah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/10).

Kepada wartawan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan lawatan Azizah merupakan kunjungan perkenalan sebagai wakil baru PM Malaysia.

Baca Juga: Putri Mahathir Kecam Istri Anwar Ibrahim yang Sebut LGBT Haram

"Kita bicara mengenai masalah pendidikan untuk anak-anak TKI kita yang ada di Malaysia," kata dia dalam siaran pers yang dilansir Sekretariat Negara. Terkait hal ini, Retno menuturkan Indonesia saat ini sudah memiliki community learning center (CLC) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk Sabah dan Sarawak, tetapi untuk Semenanjung belum ada.

"Oleh karena itu Indonesia meminta agar community learning center juga dapat dibentuk atau ada di Semenanjung karena jumlah anak Indonesia yang tinggal di sana cukup banyak," ujarnya.

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menambahkan bahwa pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Malaysia karena mengizinkan pembangunan 59 CLC di kawasan Serawak dan Sabah. Saat ini sekolah-sekolah tersebut memiliki sekitar 84.000 murid.

"Di kawasan Semenanjung, ada sekitar 40 ribuan anak-anak Indonesia terutama di sektor konstruksi. Karena itu, kita meminta ke pemerintah Malaysia untuk dikasih kesempatan, izin mendirikan CLC di kawasan Semenanjung, untuk kawasan Kuala Lumpur, Johor, dan Penang. Boleh dikelola oleh pemerintah langsung lewat KBRI, KJRI, atau dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di Malaysia," kata Nusron.

Baca Juga:Anwar Ibrahim: "Saya dan Mahathir Sudah Kubur Permusuhan" 

CLC adalah lembaga pendidikan yang dibentuk khusus untuk anak-anak pekerja Indonesia di perkebunan. Berawal dari inisatif sebuah LSM Malaysia, Humana, pemerintah Indonesia sejak 2009 lalu mulai menggandeng perusahaan perkebunan di Serawak untuk menyediakan fasilitas pendidikan berupa sekolah.

Pemerintahan Jokowi lalu menggenjot program tersebut, antara lain dengan melobi pemerintah Malaysia untuk mengakui status CLC sebagai lembaga pendidikan resmi. Hal ini dikabulkan pada 2016 silam. Meski berada di Malaysia, CLC mengadopsi kurikulum pendidikan Indonesia dan ikut mendatangkan guru dari tanah air.

rzn/hp