Perpanjangan gencatan senjata di Yaman dan peningkatan produksi minyak menjadi dua syarat utama yang diajukan Gedung Putih kepada Arab Saudi. Kompromi tersebut membuka jalan bagi kunjungan pertama Presiden Joe Biden ke negara yang sempat disebutnya sebagai negeri paria itu.

Stasiun televisi CNN melaporkan, Biden dijadwalkan bertemu dengan penguasa de facto Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Pamornya anjlok di Washington setelah dituduh memerintahkan pembunuhan terhadap jurnalis AS keturunan Saudi, Jamal Khashoggi, 2018 silam.

"Presiden Biden akan mencari kesempatan untuk bertemu dengan para pemimpin di kawasan Timur Tengah,” kata juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, tanpa memberikan kepastian jadwal kunjungan.

Kepada AFP, seorang pejabat AS mengatakan, meski kedua negara berselisih soal catatan HAM Mohammed bin Salman, "tidak dipertanyakan lagi bahwa kepentingan terbesar AS bertalian dengan Arab Saudi,” ujarnya secara anonim.

Selain Arab Saudi, analis meyakini Biden juga akan melawat ke Israel untuk membahas isu keamanan, terutama yang berkaitan dengan Iran. Selama masa kampanye pilpres, dia sempat menuntut agar AS memperlakukan Arab Saudi "sebagaimana mereka sesungguhnya, yakni negara paria,” lantaran pembunuhan Khashoggi dan pelanggaran HAM di Yaman.

Damai redakan krisis kemanusiaan

Gencatan senjata di Yaman yang berawal pada 2 April silam kembali diperpanjang selama setidaknya dua bulan. Negosiasi antara delegasi pemerintah Yaman dukungan Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Iran juga akan dilanjutkan di Amman, Yordania, dalam waktu dekat.

Gencatan senjata mengakhiri pertempuran yang menciptakan bencana kelaparan bagi jutaan warga sipil. Berkat kesepakatan itu, pelabuhan Hodeidah dan bandara di ibu kota Sanaa, yang dikuasai Houti, tetap dibuka untuk pengiriman bantuan bahan pangan, bahan bakar dan obat-obatan.

"Selama dua bulan terakhir, warga Yaman sudah merasakan manfaat besar dari gencatan senjata,” tulis Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, dalam keterangan persnya.

Riyadh terutama ingin keluar dari kebuntuan perang di Yaman. Intervensi militer oleh Saudi yang dimulai sejak 2015 itu tidak hanya menghabiskan biaya besar, tapi juga diyakini sarat pelanggaran HAM. 

Kelanjutan damai di Yaman disambut Presiden Joe Biden yang terutama memuji sekutu dekatnya itu. "Arab Saudi mendemonstrasikan kepemimpinan yang berani dengan mengambil inisiatif dini untuk menerima dan menjalankan gencatan senjata yang dimediasi PBB,” katanya dalam keterangan pers Gedung Putih, Jumat (3/6).

Berakhirnya pertikaian senjata di Yaman sebenarnya dicapai antara lain berkat lobi pemerintah Oman, Mesir dan Yordania. Tapi Washington "secara khusus mengakui kepemimpinan Raja Salman dan pewaris tahta Arab Saudi dalam membantu mengonsolidasikan kesepakatan,” kata juru bicara Gedung Putih, Jean-Pierre.

rzn/as (ap,afp)