Biden Tangguhkan Penjualan Senjata ke UEA dan Arab Saudi
28 Januari 2021
Departemen Luar Negeri akan meninjau rutin kesepakatan penjualan senjata senilai miliaran dolar sebelum memutuskan untuk membatalkan atau melanjutkannya. Sementara, AS akan jadi tuan rumah KTT iklim pada bulan April.
Seorang perwakilan Departemen Luar Negeri menyebut langkah itu sebagai "tindakan administratif rutin" dengan mencatat bahwa langkah itu adalah standar bagi pemerintahan yang baru masuk untuk meninjau kesepakatan penjualan senjata berskala besar yang diprakarsai oleh pemerintahan sebelumnya.
Departemen Luar Negeri mengatakan penangguhan sementara akan memungkinkan pemerintahan Biden untuk memastikan "penjualan senjata AS memenuhi tujuan strategis kami untuk membangun mitra keamanan yang lebih kuat, operatif, dan mumpuni."
Penjualan yang telah ditunda antara lain adalah kesepakatan besar-besaran dengan UEA bernilai US$ 23 miliar (Rp 322 triliun), untuk memasok 50 jet tempur siluman Lockheed-Martin F-35. Kesepakatan itu dicapai pada hari-hari terakhir kepresidenan Donald Trump.
Belum jelas kesepakatan lain mana lagi yang mungkin ditangguhkan, karena pemerintahan Trump telah mengatur sejumlah penjualan ke negara-negara di Teluk Arab. Pada 29 Desember 2020, Departemen Luar Negeri juga menyetujui rencana penjualan 3.000 rudal kendali presisi, senilai US$ 290 juta (Rp 4,06 triliun) ke Arab Saudi.
Namun, Kongres menolak menyetujui beberapa kesepakatannya, yang membuat pemerintahan Trump frustrasi. Sebaliknya, pemerintahan Trump mengecewakan anggota parlemen dengan menyatakan penjualan senjata ke Arab Saudi sebagai darurat nasional untuk mendorong tercapainya kesepakatan tanpa proses peninjauan Kongres.
"Presiden Trump hanya menggunakan celah ini karena dia tahu Kongres tidak akan menyetujui ... Tidak ada alasan 'darurat' baru untuk menjual bom ke Saudi untuk dijatuhkan di Yaman, dan hal itu hanya akan melanggengkan krisis kemanusiaan di sana," tutur Senator Demokrat Chris Murphy saat itu.
Center for International Policy, sebuah lembaga think-tank yang berbasis di Washington DC, mengkritik penjualan semacam itu, dengan mengatakan bahwa penjualan tersebut hanya memicu konflik di wilayah tersebut.
Pemerintahan Biden tidak merinci kesepakatan lain apa yang mungkin sedang ditinjau.
Iklan
AS akan jadi tuan rumah KTT iklim
Sementara itu, Presiden AS Joe Biden pada hari Rabu (27/01) menandatangani serangkaian perintah yang ditujukan untuk menahan kenaikan suhu global dan mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah KTT Iklim pada bulan April.
Presiden yang baru dilantik itu mengatakan AS harus mengambil peran utama dalam perang melawan perubahan iklim.
Biden, yang menandatangani perintah eksekutif pada hari pertamanya menggiring AS bergabung kembali ke dalam Perjanjian Iklim Paris. Ia juga telah menunjuk beberapa pakar lingkungan mengisi peran kunci dalam pemerintahannya, seperti mantan menteri luar negeri John Kerry sebagai utusan khusus iklimnya, sebuah posisi yang sekarang memiliki kursi di Dewan Keamanan Nasional.
Keberagaman dalam Kabinet Pemerintahan Joe Biden
Joe Biden pernah mengatakan bahwa ia menginginkan sebuah kabinet yang memberikan awal baru bagi AS. Keberagaman pun jadi fokus. Berikut nama-nama yang dinominasikan mengisi Kabinet Pemerintahan Joe Biden.
Foto: Andrew Kelly/REUTERS
Wakil Presiden — Kamala Harris
Setelah Joe Biden, tentu Kamala Harris jadi yang paling disorot di pemerintahan AS kini. Ibunya yang berasal dari India dan ayahnya yang berasal dari Jamaika, membuatnya terpilih sebagai perempuan kulit hitam Asia-Amerika pertama yang menjadi wakil presiden. Bersama Biden, Kamala fokus mememerangi isu perubahan iklim seperti yang selama ini dia lakukan saat menjabat Senator untuk California.
Foto: Michael Perez/AP/dpa/picture alliance
Asisten Menteri Kesehatan — Rachel Levine
Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa Rachel Levine dinominasikan masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan Biden. Levine akan jadi pejabat federal transgender pertama di AS jika disetujui oleh Senat AS. Dia merupakan profesor ilmu kesehatan anak dan ilmu kesehatan jiwa. Pengetahuan dan pengalaman Levine akan dibutuhkan Biden dalam memerangi pandemi corona.
Foto: Biden Transition/CNP/abaca/picture alliance
Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat — Xavier Becerra
Jaksa Agung negara bagian California ini akan memimpin Kementerian Kesehatan dalam memerangi krisis kesehatan di AS akibat pandemi global. Saat masih menjabat di Kongres, Becerra memainkan peran kunci dalam mengesahkan Undang-Undang Perawatan Berbiaya Terjangkau. Jika dikonfirmasi Senat, Becerra akan jadi Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat keturunan Amerika Latin pertama di AS.
Foto: David Crane/Orange County Register/ZUMA Wire/picture alliance
Menteri Keuangan — Janet Yellen
Kandidat Biden berikutnya adalah Janet Yellen. Dia akan menjadi Menteri Keuangan perempuan pertama di AS untuk dikonfirmasi Senat. Yellen pernah menjabat sebagai Gunernur Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed). Dia juga pernah menjadi Kepala Dewan Penasihat Ekonomi era pemerintahan Bill Clinton. Tugasnya kini adalah membangkitkan kembali perekonomian AS yang melemah karena pandemi corona.
Foto: Jonathan Ernst/REUTERS
Menteri Pertahanan — Lloyd Austin
Austin (67), pensiunan jenderal bintang empat, akan jadi pria kulit hitam pertama yang memimpin Pentagon. Austin yang pensiun pada 2016, butuh pengabaian khusus dari Kongres karena undang-undang federal mengharuskan perwira militer baru bisa menjabat sebagai kepala Pentagon setelah tujuh tahun sejak pensiun. Austin banyak memegang peran penting di angkatan darat AS dan operasi militer di TimTeng.
Foto: Jim Lo Scalzo/REUTERS
Menteri Dalam Negeri — Debra Haaland
Debra Haaland akan jadi pribumi Amerika pertama yang menjabat di Kabinet AS. Haaland adalah pengacara dan juga anggota Kongres dari New Mexico. Dia akan mengawasi Biro Urusan India dan akan memberikan masukan penting atas keputusan-keputusan soal kompensasi pengambilalihan tanah masyarakat adat.
Foto: Carloyn Kaster/AP Photo/picture alliance
Kepala Badan Perlindungan Lingkungan — Michael Regan
Michael Regan akan mengisi posisi Kepala Badan Perlindungan Lingkungan. Jika dikonfirmasi Senat, Regan akan jadi pria kulit hitam pertama yang menjabat posisi tersebut. Di AS, komunitas kulit berwarna cenderung mengalami beberapa dampak terburuk dari polusi dan bencana lingkungan bahkan pengabaian.
Jika dikonfirmasi Senat AS, Pete Buttigieg akan jadi pejabat federal gay pertama di Kabinet AS. Dia merupakan mantan rival Biden di seleksi calon presiden dari Partai Demokrat pada tahun 2020 lalu. Dalam kampanyenya saat itu, Buttigieg mendukung legalisasi ganja dan hak aborsi. Dia juga berjanji akan menerapkan perguruan tinggi gratis dan memberikan pinjaman siswa.
Foto: Kevin Lamarque/REUTERS
Menteri Keamanan Dalam Negeri — Alejandro Mayorkas
Pria kelahiran Kuba ini menjabat sebagai Dirktur Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS di era pemerintahan Obama. Dia memimpin implementasi program DACA atau yang lebih dikenal dengan nama Dreamers, pembekalan yang diberikan kepada imigran gelap yang masuk ke AS saat masih kanak-kanak. Jika dikonfirmasi, dia akan jadi imigran dan orang Hispanik pertama sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri.
Foto: Joshua Robeerts/AFP/Getty Images
Perwakilan Dagang — Katherine Tai
Katherine Tai akan jadi perempuan Asia-Amerika pertama yang menjabat sebagai Perwakilan Dagang AS. Tai fasih berbicara bahasa Mandarin, yang mana akan jadi modal berharga dalam membantu Biden menghadapi salah satu tantangan terbesarnya: hubungan ekonomi dengan Cina.
Foto: Chip Somodevilla/Getty Images
Menteri Pendidikan — Miguel Cardona
Miguel Cardona ditunjuk Biden untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan AS. Cardona lahir di Connecticut, dari orang tua berdarah Puerto Rico. Dia dulu pernah bekerja sebagai guru. Biden sebelumnya berjanji akan mengangkat Menteri Pendidikan dengan latar belakang seorang guru. (Ed:rap/gtp)
Foto: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images
11 foto1 | 11
"Sama seperti kita membutuhkan tanggapan nasional yang terpadu terhadap COVID-19, kita sangat membutuhkan tanggapan nasional yang terpadu terhadap krisis iklim karena krisis iklim nyata," kata Biden.
Biden telah menjadikan penanggulangan krisis iklim sebagai bagian penting program kerjanya. Pada Rabu (27/01), ia berulang kali menyebutnya sebagai "ancaman eksistensial" sekaligus peluang bagi ekonomi untuk tumbuh. Kebijakannya tersebut sangat kontras dengan pendahulunya.