Dari tahun ke tahun Malaysia menjadi tujuan utama tenaga kerja asal Indonesia. Menurut data BNP2TKI, sejak tahun 2012 sudah lebih dari setengah juta buruh migran melamar kerja di negeri jiran itu. Tidak heran jika remitansi asal Malaysia juga termasuk yang paling tinggi. Selama tahun 2015, TKI di Malaysia mengirimkan uang sebesar dua miliar Dollar AS kepada keluarga di Indonesia.

Lebih dari 320.000 buruh Indonesia diterima kerja di Taiwan sejak tahun 2012. Lantaran Taiwan membatasi masa kerja buruh asing maksimal 3 tahun, kebanyakan TKI mendarat di sektor formal. Tahun lalu TKI Indonesia yang bekerja di Taiwan menghasilkan dana remitansi terbesar ketiga di dunia, yakni 821 juta Dollar AS.

Sejak 2011 Indonesia berlakukan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Namun larangan itu cuma berlaku buat sektor informal seperti pembantu rumah tangga. Sementara untuk sektor formal, Indonesia masih mengrimkan sekitar 150 ribu tenaga kerja ke Arab Saudi sejak tahun 2012. Dana yang mereka bawa pulang adalah yang tertinggi, yakni sekitar 2,5 miliar Dollar AS tahun 2015

Sedikitnya 137 ribu TKI asal Indonesia diterima bekerja di Hongkong sejak 2012. Uang kiriman mereka pun termasuk yang paling besar, yakni sekitar 673,6 juta Dollar AS. Kendati bekerja di negara makmur dan modern, tidak sedikit TKI yang mengeluhkan buruknya kondisi kerja. Tahun 2014 silam ribuan TKW berunjuk rasa di Hong Kong setelah seorang buruh bernama Erwiana dianiaya oleh majikannya.

Menurut BNP2TKI, sebagian besar buruh Indonesia di Singapura bekerja di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga. Sejak 2012 sebanyak 130 ribu TKI telah ditempatkan di negeri pulau tersebut. Tahun 2015 saja tenaga kerja Indonesia di Singapura mengirimkan duit remitansi sebesar 275 juta Dollar AS ke tanah air.

Lebih dari 100 ribu tenaga kerja Indonesia ditempatkan di Uni Emirat Arab sejak tahun 2012. Dana remitansi yang mereka hasilkan pun tak sedikit, yakni 308 juta Dollar AS pada tahun 2015.

Lantaran moratorium, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah banyak menurun. Qatar yang tahun 2012 masih menerima lebih dari 20 ribu TKI, tahun 2015 jumlahnya cuma berkisar 2400 tenaga kerja. Sejak 2012 sedikitnya 46 ribu buruh Indonesia bekerja di negeri kecil di tepi Arab Saudi itu. Hampir 100 juta Dollar AS dibawa pulang oleh TKI Indonesia tahun 2015 silam.

Perselisihan Qatar dengan negara-negara Teluk telah berlangsung sejak dua dekade silam. Namun pidato Emir Tamim bin Hamad al-Thani pada Mei 2017 yang secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap Iran, Hamas dan Ikhwanul Muslimin menutup pintu rekonsiliasi antara lima negara minyak di Teluk Persia.

Seakan belum cukup, kantor berita pemerintah Qatar, QNA, lalu menerbitkan berita yang menyebut Doha menarik duta besar dari Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan Uni Emirat Arab setelah menemukan adanya "konspirasi" melawan Qatar. Meski dibantah pemerintah di Doha, laporan tersebut kadung memicu ketegangan politik di Teluk.

Terutama kritik Tamin al-Thani terhadap sentimen anti Iran di Timur Tengah dianggap lancang. Setelah kunjungan Donald Trump ke Riyadh, Arab Saudi berusaha menekan negara-negara Timur Tengah yang masih menjalin hubungan baik dengan Iran. Trump sempat bertemu dengan Hamad al Thani di sela-sela kunjungannya di Riyadh. Tapi tidak jelas apakah keduanya membahas Iran dan terorisme

Perpecahan di Teluk tidak terlepas dari kebijakan luar negeri Qatar. Sejak lama negeri kecil itu bersitegang dengan AS meski bekerjasama erat di bidang militer. Washington terutama mengritik lemahnya Undang-undang anti pendanaan terorisme dan luasnya dukungan di Qatar terhadap kelompok jihadis Islam di kawasan.

Qatar sejak lama juga menjalin hubungan erat dengan Hamas. Deklarasi Hamas pada Mei 2017 yang mengubah haluan perjuangan menjadi lebih moderat juga diyakini dibuat atas desakan Doha yang ingin menjauhkan citra negara penyokong terorisme. Pada dasarnya negara Teluk lebih suka menjalin hubungan dengan Fatah di Tepi Barat Yordan ketimbang Hamas yang bertautan dengan Ikhwanul Muslimin.

Keretakan antara Qatar dan negara-negara Arab dimulai pada kudeta damai Sheikh Hamad bin Khalifa terhadap ayahnya pada Juni 1995. Sang ayah, Emir Khalifa bin Hamad, adalah penguasa kesayangan Arab Saudi dan Mesir. Namun puteranya Hamad lebih memilih jalur independen dalam meracik politik luar negeri. Tahun 1996 sebuah kudeta yang diduga didalangi Mesir dan Arab Saudi gagal menjatuhkan Sykeih Hamad

Sejak itu kebijakan luar negeri Qatar sering bersebrangan dengan Arab Saudi. Doha antara lain menjalin hubungan erat dengan Israel dan Iran (pada gambar tampak Sykeih Hamad bin Khalifa bersama bekas Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad). Hal tersebut dianggap duri dalam daging oleh Riyadh. Namun dukungan Qatar terhadap gerakan Islam garis keras di Timur Tengah mulai terlihat selama Musim Semi Arab.

Doha tidak hanya menyokong Dewan Transisi Nasional di Libya, tetapi juga mendanai kelompok pemberontak Suriah dengan dana sebesar tiga milyar Dollar AS pada dua tahun pertama perang saudara. Financial Times juga melaporkan Doha menawarkan paket evakuasi senilai 50.000 Dollar AS untuk keluarga para gerilayawan.

Negara-negara Teluk pernah berupaya menghentikan kebijakan Doha pada 2014. Namun saat itu pemerintah Qatar mengklaim dukungan terhadap kelompok bersenjata di Timur Tengah berasal dari masyarakat, bukan pemerintah. Antara tahun 2002 hingga 2008 Arab Saudi bahkan menarik duta besarnya untuk memaksa Doha mengubah haluan. Namun manuver tersebut gagal menggerakkan Qatar.

Pengamat yakin Qatar yang lemah harus memutar haluan politik luar negerinya agar selaras dengan keinginan AS dan Arab Saudi. Washington antara lain bisa memaksa Doha untuk mencekal petinggi Hamas dan menghentikan aliran dana buat kelompok bersenjata di Suriah dan Libya. Sebaliknya hal ini akan mengakhiri independensi politik luar negeri Qatar untuk waktu lama. (Sumber: Reuters, AP, BBC, Aljazeera)