Warga lokal di berbagai kawasan padat wisata Eropa menggalang protes lantaran tidak lagi mampu membiayai lonjakan harga sewa tempat tinggal.

Di Venesia, penduduk bahkan menduduki paksa sejumlah apartemen sejak beberapa tahun terakhir. Mereka melihat sumber masalah pada bisnis pariwisata.

Hampir 49.000 penduduk tercatat masih tinggal secara permanen di kota pelabuhan Italia tersebut. Menurut berbagai perkiraan, Venesia dikunjungi lebih dari 20 juta wisatawan setiap tahunnya.

Eropa adalah benua dengan jumlah wisatawan internasional terbanyak, dan Venesia bukan satu-satunya kota di Eropa yang mulai mengeluhkan keramaian eksesif.

Protes dilaporkan di Barcelona dan kota-kota Spanyol lainnya. Di Lisbon, Praha dan Amsterdam, pariwisata massal juga menimbulkan ketegangan antara wisatawan dan penduduk lokal.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

 

Alasan protes warga tidak jauh berbeda, yakni harga sewa yang meningkat, harga properti yang kelewat tinggi dan perebutan sumber daya seperti air di wilayah kering seperti di Spanyol.

Parwisata sumber pendapatan

Pariwisata adalah sumber pendapatan nomor satu bagi banyak kota dan wilayah. Di Uni Eropa, pariwisata menyumbang sekitar sepuluh persen pada produktivitas ekonomi. Menurut perkiraan UE, sekitar 12,3 juta orang bergantung hidup di sektor ini.

"Data ini adalah angka-angka abstrak,” kata Sebastian Zenker dari Copenhagen Business School. Pendapatan tinggi tidak ada gunanya bagi penduduk setempat, kata Zenker, jika pada saat yang sama ongkos sewa melonjak, pembelian rumah menjadi tidak terjangkau atau harga yang hanya mampu dijangkau oleh wisatawan. Menurut peneliti pariwisata itu, harus ada rasa keseimbangan bagi warga lokal demi menjamin keberlanjutan di masa depan.

Meski pariwisata merupakan sumber pendapatan utama, "hanya sedikit yang dapat memperoleh penghasilan atau penghidupan layak dari pariwisata,” kata Zenker dalam sebuah wawancara dengan DW. Masalah lainnya adalah upah seringkali dipatok terlalu rendah jika dibandingkan biaya hidup. Terlebih, Italia belum memberlakukan upah minimum. Di Portugal, misalnya, upah dipatok minimal sebesar 4,85 euro dan di Spanyol sebesar 6,87 euro per jam.

Distribusi kemakmuran

Sejauh ini, keuntungan terbesar dari kegiatan pariwisata di negara-negara Laut Tengah masih dinikmati perusahaan besar, maskapai atau jaringan hotel internasional, kata Paul Peters. Dia meneliti pariwisata dan transportasi berkelanjutan di Universitas Breda di Belanda.

Dalam menghitung aliran uang di industri pariwisata, peneliti mempertimbangkan profil ekonomi wisatawan yang bepergian dan moda transportasi yang digunakan. Wisatawan kapal pesiar, misalnya, berpeluang kecil menghabiskan uang di daratan. Pun wisatawan yang memesan paket penerbangan, hotel dan makan melalui penyedia besar juga menghabiskan lebih sedikit uang di lokasi.

Namun, pada saat yang sama, perjalanan wisatawan juga berkontribusi terhadap polusi udara dan konsumsi air, yang ditanggung oleh penduduk di wilayah tujuan wisata. Kondisi ini memperburuk kesenjangan dan semakin memicu ketegangan antara penduduk lokal dan wisatawan.

"Semua pelaku sadar bahwa mereka menginginkan wisatawan. Pertanyaannya adalah bagaimana dan jenis pariwisata seperti apa,” kata peneliti pariwisata Zenker dari Kopenhagen.

Aturan dan larangan

Sejumlah negara akhirnya memperketat regulasi. Pemerintah kota Amsterdam, misalnya, melarang pembangunan hotel baru, dan berusaha mengendalikan wisata narkoba melalui kampanye pemasaran terbalik alias de-marketing.

De-marketing mengacu pada strategi periklanan yang bertujuan untuk mengurangi permintaan pada suatu produk, dalam hal ini kota Amsterdam. Di Venesia, pemerintah bereksperimen dengan mewajibkan wisatawan harian dari luar untuk membeli tiket masuk.

Di Lisbon dan Palma de Mallorca, pasar properti telah lama berpisah dengan kebutuhan dan realitas ekonomi warganya. Langkah pertama yang diambil pemerintah adalah dengan tidak mengeluarkan izin baru untuk persewaan melalui platform online seperti Airbnb dan, dalam kasus Palma, melarang penyewaan properti untuk wisata.

Barcelona mengambil tindakan yang lebih drastis. Kota Catalan ini berniat mencabut izin sewa pariwisata bagi sekitar 10.000 apartemen pada tahun 2028. Kebijakan tersebut diharapkan bisa mengendurkan tekanan terhadap pasar perumahan. Selama satu dekade terakhir, harga sewa di Palma de Mallorca telah meningkat lebih dari 60 persen.

Saat ini, kapal pesiar berukuran besar tidak lagi diizinkan berlabuh di Venesia sejak tahun 2021. Amsterdam berencana melakukan hal yang sama mulai tahun 2026. Larangan berlabuh bagi kapal pesiar besar dipastikan akan mengurangi jumlah wisatawan, tetapi juga polusi udara.

Kaya versus miskin?

Serupa dengan Amsterdam, Mallorca pun ingin menjauhkan citra sebagai lokasi berpesta. Rencananya, dengan mengandalkan wisatawan berkocek tebal, pulau Spanyol itu bisa menambah pemasukan sambil mengurangi kepadatan wisatawan.

Tapi apakah itu solusinya? Tidak, menurut Macià Blázquez-Salom, profesor geografi di Palma de Mallorca. Menurutnya, pariwisata mewah berpotensi akan memperburuk kesenjangan.

"Wisata pesta dan resor pantai hanya terbatas pada tempat-tempat khusus, dan punya imbas ekonomi layaknya sebuah pabrik,” kata Blázquez-Salom kepada DW. Artinya, keuntungan ekonomi hanya dinikmati di sebagian kecil wilayah kota.

Sebaliknya, pariwisata mewah mengonsumsi lebih banyak air, memboroskan emisi untuk perjalanan jarak pendek dan berpeluang menghadirkan pembeli asing berkocek tebal di pasar properti lokal.

"Hal ini merangsang mesin gentrifikasi dan spekulasi di bidang properti,” kata Macià Blázquez-Salom. "Wisatawan kaya mempunyai dampak langsung terhadap kehidupan seluruh penduduk.”

Pariwisata berkelanjutan

Sebagian besar industri pariwisata masih murni berpatokan pada angka pertumbuhan. Akibatnya, kegiatan ekonomi dipusatkan untuk menambah jumlah wisatawan. Bagi banymallorcaak penduduk di kota-kota seperti Barcelona, ​​Venesia atau Palma, pertumbuhan ekonomi sebaliknya cendrung menguras daya beli.

Salah satu pendekatannya adalah dengan membatasi jumlah wisatawan pada tingkat yang masih dapat ditoleransi sesuai kapasitas di masing-masing daerah, kata Paul Peeters.

Faktor ekologi dan sosial harus memainkan peran sentral. Namun, untuk mencapai hal ini, pemerintah harus bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan operator pelabuhan atau bandara, yang hingga kini masih digerakkan oleh satu tujuan bisnis, yakni menambah jumlah penumpang.

rzn/hp