Model bisnis yang terlalu berfokus pada pertumbuhan dengan mengorbankan alam bukan saja tidak berkelanjutan, tetapi juga mengancam kepunahan, jika tidak segera dikendalikan.

Demikian disampaikan dalam laporan Business and Biodiversity Assessment Report yang diterbitkan oleh Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), sebuah lembaga riset global independen yang beranggotakan pemerintah dari lebih dari 150 negara.

Dengan tujuan menata ulang hubungan antara alam dan perdagangan yang kerap bersifat merusak, penilaian perdana ini menunjukkan bagaimana dunia usaha tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tetapi juga sangat bergantung padanya serta bagaimana alam berkontribusi besar terhadap kesejahteraan manusia dan masyarakat.

"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah para ilmuwan dan pelaku bisnis duduk bersama,” ujar Ryo Kohsaka dari Graduate School of Agricultural and Life Sciences, UniversitasTokyo, Jepang.

Menurut Kohsaka, dunia usaha tidak dapat eksis tanpa keanekaragaman hayati. Namun pada saat yang sama, aktivitas bisnis justru menguras "fondasi kehidupan sehari-hari kita” dan merusak kontribusi alam bagi manusia. Kohsaka merupakan penulis utama koordinator laporan ini, yang disusun oleh para pakar sektor publik dan swasta dari 35 negara.

Ia mencontohkan bagaimana produk pertanian seperti buah-buahan bergantung pada penyerbuk yang kini terus menghilang akibat rusaknya alam; atau bagaimana habitat perikanan kian menyusut seiring matinya terumbu karang karena polusi dan perubahan iklim.

"Keterlibatan yang lebih baik dengan alam bukanlah pilihan bagi dunia usaha melainkan sebuah keharusan,” ujar Ximena Rueda, peneliti dari Universidad de los Andes, Kolombia, sekaligus ketua bersama penilaian IPBES.

Ia menegaskan bahwa perusahaan memegang peran krusial dalam stewardship lingkungan, sebuah peran yang vital bagi keberlanjutan keuntungan dan kemakmuran jangka panjang mereka.

Bisnis seperti biasa mendanai kehancuran keanekaragaman hayati

Namun, jika dunia usaha ingin membalikkan arah "aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan”, mereka harus menghadapi arus besar pembiayaan publik dan swasta yang selama ini menopang kegiatan bisnis perusak keanekaragaman hayati, demikian ditegaskan para penulis laporan.

Pada tahun 2023, sekitar US$7,3 triliun, dua pertiganya berasal dari sektor swasta, mengalir ke perusahaan-perusahaan yang memiliki "dampak negatif langsung terhadap alam”. Sebagian besar subsidi pemerintah dialokasikan untuk bahan bakar fosil dan sektor pertanian, ungkap Kohsaka kepada DW.

Ironisnya, hanya sekitar 3% dari jumlah tersebut atau sekitar US$220 miliar dari pembiayaan publik dan swasta, yang diinvestasikan untuk konservasi keanekaragaman hayati. Hal ini sejalan dengan analisis PBB pada Januari lalu yang menunjukkan bahwa "investasi merusak” alam nilainya 30 kali lebih besar dibandingkan pembiayaan untuk perlindungan lingkungan.

Para penulis IPBES menyebut adanya "insentif yang menyimpang” yang terus melanggengkan praktik bisnis merusak alam dan menghambat upaya membalikkan penurunan keanekaragaman hayati.

Ketiadaan akuntabilitas dunia usaha

Lebih jauh lagi, dunia usaha kerap luput dari pertanggungjawaban atas lemahnya penegakan regulasi perlindungan keanekaragaman hayati dan lingkungan, sebagian karena pelaporan yang bersifat sukarela. Kurang dari 1% perusahaan terbuka secara publik menyebutkan dampak aktivitas mereka terhadap keanekaragaman hayati.

Penilaian IPBES menyoroti absennya "penghargaan dan sanksi yang memadai” yang dapat mendorong dunia usaha untuk menghentikan kerusakan keanekaragaman hayati. "Konsumsi material yang terus meningkat dan penekanan berlebihan pada laporan laba kuartalan”, demi dividen pemegang saham, terus memperpanjang siklus perusakan tersebut.

Namun, bahkan dari sudut pandang bisnis, investasi yang merusak ini sejatinya tidak berkelanjutan. Seperti dipaparkan dalam penilaian IPBES tahun 2019, Kohsaka menunjukkan bahwa nilai produksi pertanian global meningkat hingga 300% sejak 1970. Meski demikian, pada 2019 hingga US$577 miliar nilai produksi tanaman pangan tahunan dunia berada dalam risiko akibat menurunnya keanekaragaman penyerbuk dan degradasi lahan.

Mentransformasi bisnis untuk merawat keanekaragaman hayati

Menurut Kohsaka, menyoroti risiko hanyalah satu cara untuk mendorong dunia usaha agar tidak lagi bersifat merusak. "Tidak selalu benar bahwa perusahaan berinvestasi dengan niat untuk merusak atau menjadi tidak berkelanjutan,” ujarnya.

Penilaian ini menawarkan beragam perangkat dan metode yang memungkinkan dunia usaha beroperasi demi kepentingan mereka sendiri sekaligus bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peningkatan data dan pengetahuan untuk mengukur dampak serta ketergantungan terhadap keanekaragaman hayati.

Laporan ini bertujuan menciptakan sebuah "lingkungan yang memungkinkan” bagi langkah-langkah keberlanjutan dengan menyelaraskan lima komponen utama dunia usaha:

• Kebijakan, hukum, dan kerangka regulasi
• Sistem ekonomi dan keuangan
• Nilai sosial, norma, dan budaya
• Teknologi dan data
• Kapasitas dan pengetahuan

Dengan menghadirkan lebih dari 100 contoh konkret lintas komponen tersebut, para penulis laporan menyerukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, konsumen, pelaku usaha, LSM, masyarakat adat, dan komunitas lokal.

"Pengelolaan keanekaragaman hayati yang lebih baik adalah kunci dalam mengelola risiko di seluruh perekonomian dan kehidupan sosial, ini bukan isu lingkungan yang jauh dan abstrak, melainkan tantangan inti yang kini hadir di setiap ruang rapat direksi dan kabinet,” pungkas Stephen Polasky, pakar ekonomi ekologi dari Universitas Minnesota dan ketua bersama penilaian tersebut.

Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Yuniman Farid