Setahun lalu, Juli 2011, koran Jerman melaporkan, pemerintah menyetujui penjulaan 200 panser tipe Leopard 2 ke Arab Saudi. Laporan itu tidak dibenarkan. Parlemen Jerman Bundestag, yang bertugas memantau pekerjaan pemerintah Jerman, kemungkinan baru akan tahu akhir tahun ini, apakah panser itu akan diserahkan ke Katar. Karena saat itu, pemerintah Jerman akan menyerahkan laporan ekspor persenjataan untuk 2011.

Desember 2011, dari laporan ekspor persenjataan tahun 2010 anggota parlemen dan masyarakat umum dapat melihat, bahwa Arab Saudi berada pada posisi ke-10 negara terbesar penerima ekspor persenjataan dari Jerman. Produsen senjata Jerman menyerahkan senjata ringan, amunisi dan perlengkapan komunikasi militer.

Panser tipe Leopard 2 menjadi salah satu produk yang paling diminati banyak negara. Tahun 2010, panser tipe ini dijual ke Chile, Singapur dan Turki. Sebenarnya panser ini dibuat untuk pertempuran di lahan terbuka, tetapi juga dapat digunakan untuk menindak pemberontak, atau operasi militer di daerah perkotaan. Satuan militer Kanada dan Denmark melaporkan, penampilan panser itu saja sudah mengejutkan dan melumpuhkan musuh.

2010 Exportir Senjata Ketiga Terbesar

Dengan ekspor senjata sejumlah 2,1 milyar Euro, Jerman menjadi pengekspor ketiga terbesar di dunia tahun 2010 lalu, setelah AS dan Rusia. Namun lebih dari separuh jumlah itu berasal dari penjualan tiga kapal perang ke dua sekutu dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Portugal dan Yunani.

Ekspor persenjataan ke negara-negara anggota NATO, juga ke negara-negara yang dianggap setara NATO, yaitu Australia, Jepang, Selandia Baru dan Swiss, serta negara-negara anggota Uni Eropa pada dasarnya selalu disetujui. Untuk ekspor-ekspor lainnya ada ketentuan tersendiri dalam UU pengawasan persenjataan perang, UU perdagangan luar negeri dan kode etik Uni Eropa mengenai penjualan teknologi militer dan peralatan militer, serta dalam pedoman ekspor senjata milik pemerintah Jerman. Menurut ketentuan, senjata tidak boleh diekspor ke negara-negara yang dilanda atau terancam perang atau perang saudara. Satu-satunya pengecualian adalah perang yang melibatkan mandat PBB.

HAM Dijunjung Tinggi

Di samping itu dalam pedoman ekspor persenjataan ditetapkan, persetujuan tidak akan diberikan "jika pemerintah diduga keras akan menyalahgunakan persenjataan untuk melancarkan tekanan atau melanggar hak asasi manusia. Menyangkut ekspor senjata, situasi hak asasi manusia di negara pengimpor memegang peranan penting."

Tujuan ekspor seperti Arab Saudi sebenarnya tidak cocok dengan pedoman tersebut. Di Arab Saudi berkuasa raja yang otoriter. Militernya memiliki perlengkapan modern. Maret 2011 senjatanya juga digunakan untuk menekan oposisi, bahkan di Negara tetangga Bahrain.

Secara umum, pedoman membedakan antara "senjata perang" dan "perlengkapan persenjataan lainnya". Jadi ekspor senjata perang, termasuk panser, "tidak disetujui, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang menyangkut kepentingan politik luar negeri atau keamanan Jerman." Demikian dikutip dari pedoman tersebut.

Keputusan dalam Kalangan Terkecil

Keputusan, apakah ekspor senjata disetujui, tidak melibatkan seluruh pemerintah Jerman, melainkan hanya sebuah komisi dalam kabinet, yaitu dewan keamanan pemerintah Jerman. Anggota dewan tersebut adalah kanselir Jerman, kepala kantor kanselir, menteri luar negeri, menteri dalam negeri, menteri pertahanan, menteri keuangan, menteri kehakiman serta menteri perekonomian. Di samping itu, pejabat tertinggi di kantor kepresidenan menjadi pengamat dalam sidang-sidang yang berlangsung.

Parlemen hanya dapat memeriksa laporan ekspor senjata dari pemerintah Jerman setelah penjualan selesai, yaitu sekitar setahun setelahnya, juga meneliti apakah pemerintah mematuhi ketetapannya sendiri. Beberapa bulan setelahnya diadakan debat di parlemen mengenai hal ini.

Kemudian oposisi biasanya berpendapat, pemerintah terlalu mengutamakan kepentingan Jerman dan kurang memperhatikan situasi hak asasi manusia di negara yang mendapat pasokan senjata. Oposisi juga biasanya menuntut, seperti halnya sekarang, pemeriksaan ekspor senjata oleh parlemen diadakan sebelum proses penjualan selesai. Setelah pergantian pemerintah, tuntutan itu biasanya dilupakan begitu saja.

Berkaitan dengan laporan penjualan senjata ke Arab Saudi, Partai Kiri di parlemen Jerman mengkritik kemungkinan digunakannya panser Jerman untuk menindak demonstran. Pendapat ini tidak disetujui Kanselir Angela Merkel, yang memandang ekspor senjata sebagai sarana yang dapat digunakan dalam politik luar negerinya. Merkel bermaksud memperkuat kekuatan lokal seperti Arab Saudi, agar dapat menegakkan stabilitas di kawasan Arab.

Pasaran Luar Negeri

Di samping itu, Arab Saudi tidak hanya dapat membeli panser dari Jerman. Mereka juga dapat membeli panser tipe Abraham dari AS, yang mirip dengan panser tipe Leopard. “Jadi sebenarnya tujuan yang tepat adalah menetapkan pedoman bersama tentang ekspor senjata, bersama sekutu-sekutu dalam NATO atau Uni Eropa.” Demikian dikatakan Martin Lindner, wakil kepala fraksi Partai Liberal FDP di Bundestag.

70% produksi senjata Jerman sekarang sudah digunakan untuk ekspor. Pengusaha Jerman sekarang tidak dapat lagi hidup hanya dengan pesanan dari angkatan bersenjata Jerman. 1990, militer Jerman masih memiliki 2.000 panser tipe Leopard. Sekarang hanya 225. Negara-negara sekutu Barat sekarang juga mengurangi pengeluaran untuk persenjataan. Sementara industri persenjataan Jerman membutuhkan ekspor.

Peter Stützle / Rupert Wiederwald / Marjory Linardy

Editor: Rizki Nugraha