Hubungan dengan Jokowi itu diungkap Mega saat memberikan pengarahan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8).

"Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak ini sama Presiden. Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata Megawati.

Megawati cerita bahwa dia disebut punya hubungan buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden 3 periode. Megawati mengatakan hal tersebut merupakan wilayah tata negara.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

"Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," ujar Mega.

Di hadapan gubernur dan penjabat gubenur, Ketum PDIP itu menilai yang mempunyai sikap soal masa jabatan presiden adalah MPR. Menurut Megawati hasil diskusi dengan ahli tata negara, keputusan MPR masih membatasi masa jabatan presiden 2 periode.

"Ya saya tidak punya hak loh mengatakan boleh atau tidak, itu kan harus Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena apa? Karena ketika dari yang namanya presiden seumur hidup, itu waktu reformasi kan diubah Tap MPR. Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan dengan ini Tap-nya itu masih berlaku? Yes, ada yang mau nyanggah? Ahli hukum tata negara, ya silakan," imbuhnya.

Dalam acara pengambilan sumpah pengurus DPP di Sekolah Partai pada bulan Juli lalu, saat berpidato Megawati sempat menyebut nama Presiden Jokowi. Hal itu momen perdana Megawati menyebut nama Jokowi setelah Pilpres 2024.

Sebab, muncul kabar hubungan Megawati dan Jokowi retak karena perbedaan sosok yang didukung di Pilpres 2024. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai Megawati menyebut nama Jokowi dalam pidato sebagai kapasitas Presiden.

"Artinya Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai Presiden Negara Republik Indonesia, komitmen partai juga kan pada negara, sehingga hal-hal tersebut juga disampaikan dalam kapasitas beliau, misalnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, BRIN. Itu semua terkait dengan politik negara," ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7). (rs)

 

Baca artikel detiknews,

Selengkapnya "Blak-blakan Megawati Bilang Baik-baik Saja dengan Jokowi"