Blinken: AS Pertimbangkan Sanksi Baru Terhadap Myanmar
15 Desember 2021
Amerika Serikat mempertimbangkan langkah-langkah baru terhadap junta militer di Myanmar, kata Menlu Antony Blinken. Presiden AS juga mengundang para pemimpin ASEAN untuk mengadakan pertemuan puncak istimewa.
Antony Blinken disambut Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah di Putrajaya, 15 Desember 2021Foto: Jai Huzaini/Malaysia's Ministry of Foreign Affair via AP/picture alliance
Iklan
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada hari Rabu bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan langkah-langkah tambahan apa yang harus diambil terhadap junta Myanmar dan mengatakan para pemimpin Asia Tenggara telah diundang untuk mengadakan pembicaraan pada pertemuan puncak dengan Presiden Joe Biden.
Hal itu disampaikan Antony Blinken dalam kunjungannya ke Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan, undangan KTT Presiden Biden akan dibahas dalam pertemuan ASEAN 19 Januari mendatang.
"Kami sangat menantikan pertemuan puncak khusus dengan ASEAN tahun depan," kata Antony Blinken, dan menyebut ASEAN sebagai sangat "penting bagi arsitektur kawasan Indo-Pasifik".
Menlu AS Antony Blinken sebelumnya berkunjung ke Jakarta dan menjanjikan komitmen AS untuk meningkatkan kerja sama pertahanan dan intelijen dengan mitra-mitranya di kawasan Indo-Pasifik sehubungan dengan "sikap dan tindakan agresif Cina".
Presiden Jokowi menerima Menlu AS Antony Blinken di Istana Negara, 13 Desember 2021Foto: Agus Suparto/AP/picture alliance
"Penting dalam beberapa minggu dan bulan ke depan untuk melihat langkah-langkah tambahan apa yang dapat kita ambil secara individu maupun kolektif untuk menekan rezim agar mengembalikan negara ke jalur demokrasi," kata Blinken.
Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah memberlakukan sanksi terhadap kepemimpinan militer Myanmar. Selain membahas krisis di Myanmar, Blinken mengatakan usulan KTT AS- ASEAN juga diharapkan akan membahas isu-isu seperti pemulihan dari pandemi COVID-19, perubahan iklim, investasi dan infrastruktur.
Potret Aksi Protes Nasional Menentang Kudeta Militer di Myanmar
Warga Myanmar melakukan protes nasional menentang kudeta militer. Berbagai kalangan mulai dari dokter, guru, dan buruh menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemulihan demokrasi Myanmar.
Foto: AFP/Getty Images
Dokter dan perawat di garda depan
Kurang dari 24 jam setelah kudeta militer, para dokter dan perawat dari berbagai rumah sakit mengumumkan bahwa mereka melakukan mogok kerja. Mereka juga mengajak warga lainnya untuk bergabung dalam kampanye pembangkangan sipil.
Foto: REUTERS
Koalisi protes dari berbagai kalangan
Sejak ajakan pembangkangan sipil tersebut, para pelajar, guru, buruh dan banyak kelompok sosial lainnya bergabung dalam gelombang protes. Para demonstran menyerukan dan meneriakkan slogan-slogan seperti "Berikan kekuatan kembali kepada rakyat!" atau "Tujuan kami adalah mendapatkan demokrasi!"
Foto: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images
Para biksu mendukung gerakan protes
Para Biksu juga turut dalam barisan para demonstran. "Sangha", komunitas monastik di Myanmar selalu memainkan peran penting di negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha ini.
Foto: AP Photo/picture alliance
Protes nasional
Demonstrasi berlangsung tidak hanya di pusat kota besar, seperti Yangon dan Mandalay, tetapi orang-orang juga turun ke jalan di daerah etnis minoritas, seperti di Negara Bagian Shan (terlihat di foto).
Foto: AFP/Getty Images
Simbol tiga jari
Para demonstran melambangkan simbol tiga jari sebagai bentuk perlawanan terhadap kudeta militer. Simbol yang diadopsi dari film Hollywood "The Hunger Games" ini juga dilakukan oleh para demonstran di Thailand untuk melawan monarki.
Foto: REUTERS
Dukungan dari balkon
Bagi warga yang tidak turun ke jalan untuk berunjuk rasa, mereka turut menyuarakan dukungan dari balkon-balkon rumah mereka dan menyediakan makanan dan air.
Foto: REUTERS
Menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi
Para demonstran menuntut dikembalikannya pemerintahan demokratis dan pembebasan Aung San Suu Kyi serta politisi tingkat tinggi lain dari partai yang memerintah Myanmar secara de facto, yakni Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Militer menangkap Aung San Suu Kyi dan anggota NLD lainnya pada hari Senin 1 Februari 2021.
Foto: Reuters
Dukungan untuk pemerintahan militer
Pendukung pemerintah militer dan partai para jenderal USDP (Partai Solidaritas dan Pembangunan Persatuan), juga mengadakan beberapa demonstrasi terisolasi di seluruh negeri.
Foto: Thet Aung/AFP/Getty Images
Memori Kudeta 1988
Kudeta tahun 1988 selalu teringat jelas di benak warga selama protes saat ini. Kala itu, suasana menjadi kacau dan tidak tertib saat militer diminta menangani kondisi di tengah protes anti-pemerintah. Ribuan orang tewas, puluhan ribu orang ditangkap, dan banyak mahasiswa dan aktivis mengungsi ke luar negeri.
Foto: ullstein bild-Heritage Images/Alain Evrard
Meriam air di Naypyitaw
Naypyitaw, ibu kota Myanmar di pusat terpencil negara itu, dibangun khusus oleh militer dan diresmikan pada tahun 2005. Pasukan keamanan di kota ini telah mengerahkan meriam air untuk melawan para demonstran.
Foto: Social Media via Reuters
Ketegangan semakin meningkat
Kekerasan meningkat di beberapa wilayah, salah satunya di Myawaddy, sebuah kota di Negara Bagian Kayin selatan. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet.
Foto: Reuters TV
Bunga untuk pasukan keamanan
Militer mengumumkan bahwa penentangan terhadap junta militer adalah tindakan melanggar hukum dan ''pembuat onar harus disingkirkan''. Ancaman militer itu ditanggapi dengan bentuk perlawanan dari para demonstran, tetapi juga dengan cara yang lembut seperti memberi bunga kepada petugas polisi. Penulis: Rodion Ebbighausen (pkp/ gtp)
Foto: Ye Aung Thu/AFP/Getty Images
12 foto1 | 12
Hampir 11 ribu orang ditahan rezim militer
Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer 1 Februari lalu menggulingkan pemerintah sipil yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi, yang memicu protes dan perlawanan bersenjata. Sejak kudeta militer, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik AAPP mengatakan sudah lebih dari 10.900 warga sipil ditahan dan lebih dari 1.300 orang dibunuh oleh pasukan keamanan.
Militer Myanmar mengatakan AAPP bias dan menggunakan data yang berlebihan, dan ratusan tentara juga tewas dalam konflik itu.
Myanmar berada dalam sorotan sejak lebih dari 730.000 minoritas Muslim Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine pada Agustus 2017 setelah tindakan keras militer, yang menurut para pengungsi termasuk pembunuhan massal dan pemerkosaan.