Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka (PTM). Hal itu dilakukan setelah adanya temuan kasus corona di 19 sekolah.

"Hasil Rakor Satgas COVID-19 yang dihadiri Forkopimda diputuskan PTM ditunda sampai batas waktu aman," kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim kepada wartawan, Rabu (02/02).

Berdasarkan data yang diberikan Dedie, terdapat 19 sekolah di Kota Bogor yang ditemukan kasus corona. Data tersebut per Selasa (01/02) pukul 12.46 WIB."Total kasus positif di sekolah 85," katanya.

Dedie kemudian memberikan rincian dari data tersebut. Sebanyak 20 kasus tidak mengalami gejala.

"Tidak bergejala 20, gejala ringan 48, gejala sedang berat 0, belum diketahui 17," jelasnya. Dedie menambahkan bahwa peniadaan PTM dimulai pada hari ini. "Mulai 3 Februari," tutur dia.

Lebih lanjut, Dedie juga memaparkan status vaksinasi pasien yang positif corona itu. Sebanyak 66 pasien telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua.

"Sudah vaksinasi 1x, 2. Sudah vaksinasi 2x, 66. Belum vaksinasi 0, belum diketahui 17," katanya.

Jokowi minta evaluasi PTM

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi. Evaluasi terutama dilakukan di tiga provinsi, termasuk DKI Jakarta.

"Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai PPKM secara virtual pada Senin )31/01) kemarin sebagaimana transkrip arahannya diunggah di situs Setkab, Selasa (01/02).

Jokowi meminta ada penanganan berbeda terkait kasus Omicron ini. Penanganan dilakukan mulai dari edukasi hingga penyediaan obat-obatan.

"Dalam jangka pendek, kita harus memperkuat bagian di hilir, sosialisasi, edukasi yang masif untuk masyarakat yang positif tanpa gejala, untuk melakukan karantina mandiri dengan konsultasi dokter secara mandiri di Puskesmas, di faskes, atau melalui telemedisin. Dan kemudian stok obat-obatan yang ada di apotek-apotek ini betul-betul harus dikontrol keberadaannya," ujar Jokowi.

Permintaan Jokowi itu membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI disetop.

Usulan itu Anies lontarkan kepada Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. Anies meminta agar pembelajaran tatap muka dialihkan ke daring selama sebulan ke depan. 

Usul Anies ke Luhut setop PTM DKI usai Jokowi minta evaluasi

Permintaan Jokowi itu membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan pembelajaran tatap muka (PTM) di DKI disetop.

Usulan itu Anies lontarkan kepada Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. Anies meminta agar pembelajaran tatap muka dialihkan ke daring selama sebulan ke depan. Anies Baswedan menggelar rapat bersama jajaran Pemprov DKI usai diminta Jokowi mengevaluasi PTM. Rapat tersebut berkaitan dengan penanganan COVID-19 hingga evaluasi PTM.

"Pembelajaran tatap muka kita masih evaluasi hari ini kami, Pak Gubernur, dan jajaran akan rapat. Nanti akan kami informasikan ya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (02/02).

Riza mengatakan Pemprov DKI bakal menyempurnakan regulasi terkait pembatasan kegiatan masyarakat yang sudah ada. Dia menyebut aturan akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat serta Satgas COVID-19.

"Kami terus monitoring, kami awasi, kami evaluasi, dan terus kami mengambil langkah-langkah, mulai terus memperbaiki, menyempurnakan regulasi yang ada terus kami koordinasikan dengan pemerintah pusat, satgas pusat dan jajaran," ujarnya.

Anies Baswedan mengusulkan kepada Luhut Binsar Panjaitan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka (PTM). Anies meminta supaya pembelajaran dialihkan ke daring selama sebulan ke depan.

"Saya berkomunikasi dengan Pak Luhut Pandjaitan sebagai Ketua Satgas COVID Jawa-Bali menyampaikan usulan agar untuk Jakarta PTM atau pembelajaran tatap muka ditiadakan selama sebulan ke depan," kata Anies kepada wartawan, Rabu (02/02).

Anies mengatakan ketentuan pembelajaran tatap muka selama ini diatur melalui SKB 4 Menteri yang merujuk pada Instruksi Inmendagri. Atas dasar itu, dia menyebut segala kebijakannya diatur oleh pemerintah pusat.

"Berbeda ketika dulu kita menggunakan regime PSBB. Pada saat PSBB, keputusan PTM itu diatur melalui kewenangan gubernur. Sekarang ini diatur melalui keputusan dari pemerintah pusat," terangnya.

Anies menyebut saat ini usulannya sedang dalam tahap pembahasan. Dia meyakini usulan ini dapat mengurangi risiko penularan kasus terhadap murid selama PTM berlangsung.

"Kita menyadari persis bahwa kondisi di Jakarta membutuhkan anak-anak untuk mengurangi risiko dan usulan dari Jakarta adalah kita hentikan PTM dan kita 100 persen PJJ atau belajar dari rumah saja. Nanti hasilnya seperti apa, kita update kemudian," imbuhnya.

Luhut diskusikan usulan setop PTM di DKI

Pihak Luhut merespons usulan Anies terkait penghentian sementara PTM di Jakarta. Luhut masih mendiskusikan usulan Anies itu.

"Masih didiskusikan," ujar juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, saat dimintai konfirmasi.

Jodi mengungkapkan usulan ini sedang didiskusikan bersama empat kementerian/lembaga terkait yang turut andil dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) PTM. Jodi menjelaskan segala kemungkinan bisa terjadi untuk dipertimbangkan terlebih dahulu.

"Masih didiskusikan dengan 4 kementerian/lembaga yang bikin SKB PTM. Opsi-opsinya sedang dipertimbangkan," ucapnya. (pkp/ha)

 

Baca selengkapnya di: detiknews

Kota Bogor Setop Sementara Sekolah Tatap Muka Sampai Situasi Aman

Usul Anies ke Luhut Setop PTM DKI Usai Jokowi Minta Evaluasi