Mulai 1 Juli 2026, Vietnam resmi memberlakukan Undang-Undang Kependudukan pertamanya yang berisi berbagai kebijakan untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak.

Perempuan dalam kelompok sasaran tersebut akan menerima tunjangan melahirkan minimal sekitar Rp1,2 juta. Karyawan perempuan yang melahirkan anak kedua kini berhak atas cuti melahirkan tujuh bulan, naik dari sebelumnya yang hanya enam bulan. Sementara cuti ayah bagi suami yang istrinya melahirkan anak kedua meningkat dua kali lipat menjadi 10 hari kerja.

Subsidi untuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan bayi baru lahir akan terlebih dahulu diberikan kepada kelompok sasaran sebelum diperluas ke seluruh negeri pada Januari 2027. Keluarga yang memiliki setidaknya dua anak kandung juga dapat memperoleh prioritas akses ke perumahan sosial.

Undang-undang ini hadir setelah Vietnam tahun lalu menghapus kebijakan dua anak yang telah lama diterapkan. Namun, membalikkan tren demografis bukan perkara mudah. Tingkat kesuburan Vietnam anjlok ke rekor terendah 1,91 anak per perempuan pada 2024, jauh di bawah tingkat penggantian populasi sekitar 2,1 anak per perempuan.

Menurut Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UN ESCAP), pada tahun 2050 proporsi penduduk Vietnam usia kerja (15–64 tahun) diperkirakan turun dari 68,6% menjadi 63%. Pada saat yang sama, proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas diproyeksikan meningkat dari 8,4% menjadi 21,2%.

Salah satu kekhawatiran terbesar adalah bahwa Vietnam akan mengalami penuaan penduduk sebelum benar-benar menjadi negara makmur. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Vietnam baru mencapai sekitar 5.000 dolar AS tahun lalu, jauh lebih rendah dibanding pencapaian Jepang, Korea Selatan, dan Singapura ketika berada di tahap penuaan sosial yang sama.

"Jika negara-negara menua sebelum menjadi kaya, pertumbuhan ekonomi bisa melambat, sementara ketimpangan pendapatan dan tekanan pada sistem layanan kesehatan dan jaminan sosial bisa meningkat," kata Bussarawan Teerawichitchainan, Associate Professor Sosiologi sekaligus Co-Director Pusat Penelitian Keluarga dan Kependudukan di National University of Singapore, kepada DW.

"Ini bisa berdampak serius pada kesejahteraan, terutama bagi lansia dengan sumber daya terbatas," tambahnya.

Tren penuaan yang tak merata

Di seluruh Asia Tenggara, turunnya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup sedang mengubah struktur masyarakat, meski dengan laju yang berbeda-beda.

Di Singapura, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas melampaui mereka yang berusia di bawah 15 tahun sekitar tahun 2010. Thailand mencapai titik yang sama pada pertengahan 2010-an. Vietnam diproyeksikan menyusul sekitar tahun 2035, menurut PBB.

Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia memberikan tekanan tambahan pada layanan kesehatan dan pemerintah, yang harus menanggung pembayaran pensiun serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian khusus di Vietnam karena cakupan pensiun dan asuransi sosial masih belum merata, terutama di kalangan pekerja sektor informal yang jumlahnya sangat besar.

Pengalaman Thailand menunjukkan bahwa tingkat pendapatan yang lebih tinggi pun tidak serta merta menghilangkan tantangan ini. Sistem kesejahteraan, sektor kesehatan, dan pasar tenaga kerja Thailand sudah mulai menyesuaikan diri dengan menyusutnya angkatan kerja dan pesatnya pertumbuhan populasi lansia.

Tren penuaan yang berbeda-beda di Asia Tenggara menciptakan tantangan sekaligus peluang.

Thailand sudah lama bergantung pada pekerja migran dari Kamboja, Laos, dan Myanmar, di mana populasi usia kerja diperkirakan masih akan tumbuh atau stagnan hingga 2050.

Migrasi bisa membantu meringankan kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor seperti konstruksi, pertanian, manufaktur, dan perawatan. Namun, ini juga menuntut pemerintah memperkuat hak dan akses layanan bagi para pekerja migran.

Singapura sudah lama mengandalkan imigrasi dan tenaga kerja asing untuk menopang angkatan kerjanya, meski migrasi tetap menjadi isu yang sensitif secara politik.

Vietnam, sebaliknya, memiliki populasi imigran yang kecil dan belum menunjukkan kecenderungan untuk mengandalkan migrasi besar-besaran sebagai respons terhadap penuaan penduduk.

Lebih dari sekadar mengejar angka kelahiran

Namun, makin banyak analis dan pakar yang berargumen bahwa pemerintah perlu mengubah cara pandang mereka. Alih-alih memandang penuaan semata sebagai masalah ekonomi yang harus diatasi dengan menambah angka kelahiran, pemerintah justru harus berfokus pada upaya memungkinkan masyarakat hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih produktif.

Di Thailand dan Vietnam, perdebatan kebijakan masih sangat terfokus pada angka kelahiran karena memberikan target yang jelas dan terukur, kata Wiraporn Pothisiri, profesor di Fakultas Studi Kependudukan Universitas Chulalongkorn.

Namun, "angka kelahiran terus turun meski berbagai upaya sudah dilakukan, menunjukkan bahwa rendahnya angka kelahiran didorong oleh perubahan ekonomi dan sosial struktural yang lebih luas yang tidak bisa dibalik hanya dengan kebijakan pronatalis," katanya kepada DW.

Faktor-faktor mendasar ini merupakan konsekuensi dari urbanisasi dan industrialisasi pesat yang melanda Asia Tenggara sejak awal 1990-an.

Pothisiri berpendapat bahwa pendekatan yang lebih efektif adalah membantu pasangan mewujudkan ukuran keluarga yang mereka inginkan, sekaligus memperkuat kesehatan, produktivitas, dan ketangguhan angkatan kerja yang sudah ada.

"Tidak seperti peningkatan angka kelahiran yang manfaat ekonominya baru akan terasa setidaknya dua dekade ke depan, menekan angka kematian yang sebenarnya bisa dicegah dapat segera memperkuat ketahanan demografis dengan menjaga angkatan kerja yang ada dan masa depan, terutama di negara-negara dengan kesenjangan kematian yang bisa dihindari yang besar," tambahnya.

Ini membutuhkan investasi tidak hanya pada penitipan anak dan dukungan keluarga, tetapi juga pada layanan kesehatan preventif, kebijakan pensiun yang lebih fleksibel, dan teknologi yang membantu lansia tetap mandiri.

Negara-negara yang lebih siap adalah mereka yang memandang penuaan sebagai transformasi sosial, bukan semata masalah angka kelahiran, kata Teerawichitchainan.

Singapura menjadi contoh yang relevan, katanya. "Singapura menggabungkan upaya meningkatkan angka kelahiran dengan kebijakan penuaan aktif, pelatihan ulang tenaga kerja, perpanjangan masa kerja, perencanaan layanan kesehatan, dan jalur imigrasi yang berbeda untuk tenaga profesional maupun pekerja kelas menengah dan bawah."

Butuh perubahan cara pandang

Perubahan cara pandang lain yang diperlukan adalah memandang populasi yang menua sebagai tanda keberhasilan.

"Semua orang ingin hidup lebih lama. Ya, ada tantangannya, tapi kita tidak boleh lupa bahwa ini adalah sebuah pencapaian yang patut dirayakan," kata Aris Ananta, profesor ekonomi di Universitas Indonesia, kepada DW.

Ananta mengatakan pemerintah harus mendorong "penuaan yang aktif dan sehat," memperpanjang masa di mana seseorang tetap sehat, mandiri, dan aktif berpartisipasi dalam masyarakat, termasuk memberi kesempatan lansia untuk terus bekerja lebih lama, meringankan tekanan pada perekonomian seiring menyusutnya angkatan kerja.

Jika pendekatan ini berhasil, maka "tua" tidak lagi dimulai pada usia 60 atau 65, melainkan pada 70, 75, bahkan 80, kata Ananta.

Pergeseran semacam itu tidak akan menghilangkan tekanan demografis, tapi akan mendefinisikan ulang apa artinya berhasil: bukan lagi sekadar mengejar angka kelahiran, melainkan memastikan umur panjang yang sehat, produktif, dan terjamin.

Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

Editor: Hani Anggraini