Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaannya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menegaskan komitmen Indonesia mendukung Palestina menuju kemerdekaannya.

"Palestina harus bersatu, Palestina harus rekonsiliasi. Indonesia siap membantu. Selama Palestina belum merdeka, selama itu pula Indonesia tetap memperjuangkan kemerdekaannya," kata Presiden Jokowi di depan peserta KTT OKI di Balai Sidang, Jakarta.

Dia juga mengimbau Israel agar menghentikan aktivitas ilegalnya di wilayah Palestina, antara lain di Yerusalem dan Jalur Gaza.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pidatonya di KTT OKI mengatakan, konflik di Palestina bisa diselesaikan dengan cepat jika kedua faksi yang bertikai bersatu untuk membentuk pemerintahan bersama.

"Dengan itikad baik, semua masalah akan bisa diselesaikan dalam beberapa bulan, dan pemerintah yang bersatu menuju Dewan Keamanan PBB. Jika perpecahan masih terus terjadi, maka hal itu akan sangat sulit," kata Abbas.

Anggota delegasi dari 57 negara berkumpul di Jakarta menghadiri pertemuan puncak OKI yang khusus membahasa masalah Palestina. Hadir juga wakil-wakil dari Kuartet Timur Tengah dan dari Dewan Keamanan PBB.

Presiden Jokowi selanjutnya mengatakan, seluruh dunia prihatin dengan memburuknya situasi di Palestina. Dia berharap, OKI bisa memberi kontribusi positif.

OKI harus menjadi bagian dari solusi, "kata Jokowi pada pidato pembukaan. "Jika tidak bisa menjadi bagian dari solusi Palestina, maka keberadaan OKI menjadi tidak relevan lagi, " tambahnya.

"Salah satu bentuk dukungan langsung Indonesia itu, menurut Presiden, adalah pembukaan Konsulat Kehormatan Indonesia untuk Palestina di Ramallah.

KTT OKI rencananya akan menghasilkan resolusi dan deklarasi tentang perdamaian Palestina. Resolusi dibentuk untuk memantapkan posisi OKI dalam mendukung Palestina, sementara deklarasi akan menjadi langkah konkrit dalam mewujudkan perdamaian di kawasan tersebut.

Salah satu pemimpin yangh hadir pada KTT OKI di Jakarta kali ini adalah Presiden Sudan, Omar al-Bashir, buron Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas tuduhan kejahatan perang terkait dengan konflik di wilayah Darfur, Sudan.

ICC di Den Haag mengeluarkan perintah penangkapan untuk Omar al-Bashir tahun 2009 dan 2010, dengan tuduhan melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan lain ketika menghabisi gerakan pemberontakan di kawasan Darfur. Indonesia bukan anggota ICC, jadi tidak punya kewajiban menangkap Presiden Sudan itu.

hp/ap (ap, antaranews)