Uni Eropa mencabut embargo ekonomi terhadap Suriah, namun menetapkan sanksi baru bagi terduga pelaku kejahatan perang. Pencabutan sanksi oleh Barat mulai mendatangkan investasi, terutama untuk infrastruktur dasar.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja KallasFoto: Carlos Jasso/Pool via REUTERS
Iklan
Langkah Uni Eropa mencabut sebagian besar sanksi terhadap Suriah menghapus pembatasan yang selama ini berlaku, termasuk pada sistem keuangan negara.
Namun begitu, UE tetap menetapkan sanksi terhadap individu dan organisasi di Suriah yang dianggap melanggar hak asasi manusia atau memiliki alasan keamanan, seperti keluarga besar mantan Presiden Bashar al-Assad, atau program senjata kimia Suriah. Hal ini tertuang dalam dokumen resmi Dewan Eropa terkait keputusan tersebut.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, pekan lalu sedianya telah mengumumkan rencana pencabutan sanksi. Dia menegaskan kelonggaran bagi Suriah "bersyarat” dan sanksi bisa diberlakukan kembali jika pemerintahan transisi di bawah Ahmad al-Sharaa, gembong pemberontak jebolan ISIS dan Al-Qaeda yang menggulingkan Assad pada Desember lalu, gagal menjaga perdamaian.
Dalam pernyataan pada Rabu (28/5), Kallas mengatakan, pencabutan sanksi "adalah hal yang benar untuk dilakukan, pada momen bersejarah ini, bagi Uni Eropa untuk serius mendukung pemulihan Suriah dan transisi politik yang mewujudkan aspirasi seluruh rakyat."
Bendera Oposisi Suriah Berkibar di Moskow
00:39
This browser does not support the video element.
Sanksi bagi penjahat HAM
Dalam keputusan yang sama, Uni Eropa juga menjatuhkan "langkah-langkah pembatasan" terhadap dua individu dan tiga kelompok bersenjata yang dituduh "menyerang warga sipil dan khususnya komunitas Alawi." Mereka juga dituduh melakukan penyiksaan dan "pembunuhan sewenang-wenang terhadap warga sipil.” Kelompok minoritas agama tempat Bashar al-Assad berasal itu sempat menjadi sasaran serangan balas dendam yang menyapu wilayah pesisir pada bulan Maret.
Iklan
Bentrok pada waktu itu dipicu oleh serangan loyalis Assad terhadap pasukan keamanan di dekat kota pesisir Latakia. Buntutnya, kelompok hak asasi manusia melaporkan pembunuhan balasan secara luas oleh militan Sunni dan Suriah. Beberapa di antara kelompok yang terlibat, kini secara resmi menjadi bagian dari pasukan keamanan pemerintah baru. Ratusan warga sipil tewas dalam kekerasan tersebut.
Pemerintah baru di Damaskus telah berjanji untuk menindak pelaku kekerasan, namun badan investigasi yang dibentuk untuk menyelidiki insiden tersebut belum merilis hasil temuannya. Meskipun situasi berlangsung relatif aman sejak insiden Maret, anggota komunitas Alawi tetap hidup dalam ketakutan, dan menyebutkan insiden penculikan serta pembunuhan masih terjadi secara sporadis.
Dua individu yang dikenai sanksi UE adalah Mohammad Hussein al-Jasim, pemimpin Brigade Sultan Suleiman Shah, dan Sayf Boulad Abu Bakr, pemimpin Divisi Hamza. Kedua kelompok ini disebut Uni Eropa terlibat langsung dalam serangan terhadap warga sipil. Milisi-milisi tersebut, bersama satu kelompok bersenjata lainnya, yakni Divisi Sultan Murad, juga dijatuhi sanksi tambahan.
Etnis Kurdi di Suriah, Antara Harapan dan Ketakutan
Jurnalis foto Karlos Zurutuza mengunjungi wilayah perbatasan utara Suriah setelah invasi Turki. Di sana, ia bertemu sejumlah keluarga yang mengungsi dan para lelaki kesepian yang tetap tinggal di desa-desa.
Foto: Karlos Zurutuza
Dalam pengungsian
Menurut informasi PBB, hampir 200.000 orang telah mengungsi di wilayah itu sejak awal invasi Turki. Menurut laporan, banyak orang Kurdi berusaha mencari tempat berlindung di daerah pemukiman Kurdi di Irak. Namun hanya mereka yang memiliki izin tinggal di Irak lah yang diperbolehkan melintasi perbatasan.
Foto: Karlos Zurutuza
Para lelaki tinggal di desa
Kini banyak desa di timur laut Suriah yang telah ditinggalkan. Perempuan dan anak-anak melarikan diri dari daerah perbatasan ke pedalaman, seperti ke ibu kota provinsi Al-Hasakah. "Tetapi kondisi di Al-Hasakah semakin memburuk karena begitu banyak pengungsi yang datang. Jadi kami putuskan untuk tinggal," ujar Suna, seorang ibu dari tiga anak, kepada DW.
Foto: Karlos Zurutuza
Kehidupan mulai meredup
Bazar yang pernah semarak di kota Amude, Suriah, kini jadi tempat yang suram. Hanya ada beberapa orang yang berkunjung. Sejak awal serangan Turki, banyak pebisnis menutup toko mereka. Saat hari menjelang gelap, suara ledakan granat dari sisi lain perbatasan mulai terdengar. Siapa pun yang memutuskan tinggal di kota, nyaris tidak berani meninggalkan rumah pada sore dan malam hari.
Foto: Karlos Zurutuza
Dia kembali lagi
Patung mantan penguasa Hafiz al-Assad kembali menyapa di jalan masuk kota Kamischli yang merupakan kota paling penting di timur laut Suriah. Hubungan antara pemerintahan Kurdi dan rezim Presiden Bashar al-Assad di wilayah tersebut menegang sejak awal perang saudara di Suriah tahun 2011.
Foto: Karlos Zurutuza
Ketidakpastian masih membayang
Etnis Kurdi di Suriah merasa dikhianati Presiden AS Donald Trump yang telah memerintahkan penarikan pasukan AS. "Kami tahu apa yang dilakukan Trump kepada kami, namun kami masih tidak tahu apa-apa terkait niatan Putin," ujar Massud, seorang pelanggan di salon rambut ini. AS telah meyakinkan Turki bahwa gencatan senjata di utara Suriah adalah langkah yang tepat.
Foto: Karlos Zurutuza
"Saya sebaiknya tidak berkomentar apa-apa"
Bertahun-tahun di bawah tekanan pemerintahan Bashar al-Assad dan ayahnya, banyak orang di kota Derik, Suriah, menolak mengatakan pendapat mereka tentang pengaruh kebangkitan pemerintah Suriah di wilayah tersebut. "Seluruh negeri pada saat itu diawasi oleh intelijen. Ini mungkin akan segera terjadi, jadi tidak ada yang akan berbicara apa pun tentang hal itu," ujar seseorang yang diwawancarai.
Foto: Karlos Zurutuza
Lima peti mati, lima takdir
Di mana-mana di timur laut Suriah, orang-orang harus mengurusi mayat-mayat yang setiap hari menjadi korban serangan. Serangan udara Turki menghantam sasaran militer dan warga sipil. Rumah sakit seperti yang terletak di Derik, tempat para korban terluka dirawat, kini telah dievakuasi untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak.
Foto: Karlos Zurutuza
Ribuan jiwa jadi korban
Etnis Kurdi di Suriah mengklaim telah ada sekitar 11.000 korban dalam perang melawan milisi teroris ISIS. Meski ISIS tidak lagi mengendalikan sebagian besar wilayah ini, korban tewas tetap berjatuhan. Puluhan warga sipil dan ratusan milisi dilaporkan tewas setelah Turki melancarkan serangan di timur laut Suriah.
Foto: Karlos Zurutuza
Ditinggalkan sendiri
Setelah perang saudara di Suriah pecah tahun 2011, etnis Kurdi di Suriah memilih untuk tidak memihak kepada kedua pihak - tidak memihak pemerintah, maupun oposisi. Dengan penarikan pasukan AS, mereka dibiarkan sendirian, tanpa ada dukungan apa pun. (ae/na)
Foto: Karlos Zurutuza
9 foto1 | 9
Jalur terjal pemulihan ekonomi
Sejak mengambil alih kekuasaan, pemerintahan al-Sharaa masih kesulitan menyatukan berbagai faksi bekas pemberontak menjadi satu angkatan bersenjata nasional.
Pencabutan sanksi oleh Uni Eropa diputuskan hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat juga memberikan kelonggaran besar terhadap sanksi bagi Suriah. Presiden Donald Trump sebelumnya telah berjanji untuk menghapus hukuman ekonomi, yang telah diberlakukan selama setengah abad terhadap negara yang porak-poranda akibat perang saudara selama 13 tahun itu.
Departemen Luar Negeri AS menerbitkan kebijakan pembebasan sanksi selama enam bulan, terhadap serangkaian sanksi keras yang diberlakukan Kongres pada tahun 2019. Pelonggaran ini menghapus salah satu hambatan utama dalam upaya rekonstruksi Suriah, yang menurut perkiraan PBB pada tahun 2017 lalu, akan menelan biaya setidaknya USD250 miliar. Sejumlah pakar kini memperkirakan angka itu bisa membengkak, mencapai sedikitnya USD400 miliar atau sekitar Rp6400 trilyun.
PBB menyatakan bahwa 90% warga Suriah hidup dalam kemiskinan.
Buah Haram Wahabisme
Sejak lama dunia mengkhawatirkan paham Wahabisme sebagai wadah terorisme global. Ajaran puritan itu diyakini tidak cuma menjadi rumah ideologi, tapi penganutnya juga ikut membiayai tindak terorisme di Timur Tengah.
Foto: Reuters/C. Barria
Wahabisme Telurkan Radikalisme?
Sejak 2013 silam parlemen Eropa mewanti-wanti terhadap paham Wahabisme. Bahkan Dewan Fatwa Malaysia menilai faham tersebut kerap melahirkan pandangan radikal dan bisa berujung pada tindak terorisme. Pasalnya Wahabisme menganut prinsip pemurnian Islam. Bentuknya yang cenderung eksklusif dan intoleran terhadap ajaran lain membuat penganut Wahabisme rentan terhadap radikalisasi.
Foto: Reuters
Sumber Ideologi
Kebanyakan kelompok teror dari Nigeria, Suriah, Irak hingga ke Pakistan mengklaim Wahabisme atau Salafisme sebagai ideologi dasar. Al-Qaida, Islamic State, Taliban, Lashkar-e-Toiba, Front al Nusra dan Boko Haram adalah kelompok terbesar yang jantung ideologinya merujuk pada paham Islam puritan itu.
Foto: picture-alliance/dpa
Propaganda dari Riyadh
Hingga kini pemerintah Arab Saudi sudah mengucurkan dana hingga 100 miliar dolar AS untuk mempromosikan paham Wahabisme ke seluruh dunia. Sebagai perbandingan, Uni Soviet cuma menghabiskan dana propaganda Komunisme sebesar 7 miliar dolar AS selama 70 tahun sejak dekade 1920-an. Pakar keamanan mencurigai, sebagian dana dakwah itu disalahgunakan untuk membiayai terorisme.
Foto: picture-alliance/dpa/T. Brakemeier
Dana Gelap di Musim Haji
Pada nota rahasia senat AS dari tahun 2009 yang bocor ke publik, calon presiden AS Hillary Clinton menyebut hartawan Arab Saudi sebagai "donor terbesar" kelompok terorisme di seluruh dunia. Biasanya teroris memanfaatkan musim haji untuk masuk ke Arab Saudi tanpa mengundang kecurigaan aparat keamanan.
Foto: AFP/Getty Images/M. Al-Shaikh
Bisnis Perang
Penyandang dana teror terbesar di Arab Saudi tidak lain adalah hartawan berkocek tebal. Dengan mengandalkan uang minyak, mereka secara langsung atau tidak langsung menyokong konflik bersenjata di Pakistan atau Afganistan. Hal tersebut terungkap dalam dokumen rahasia Kementerian Pertahanan AS yang bocor di Wikileaks.
Foto: Getty Images/AFP/A. Karimi
Sumbangan buat Laskar Tuhan
Kelompok teroris tidak jarang menggunakan perusahaan atau yayasan untuk mengumpulkan dana perang. Lashkar-e-Toiba di Pakistan misalnya menggunakan lembaga kemanusiaan Jamaat-ud Dakwa, untuk meminta sumbangan. Kedoknya adalah dakwah Islam. Salah satu sumber dana terbesar biasanya adalah Arab Saudi.
Foto: AP
Senjata dari Emir
Arab Saudi bukan satu-satunya negara Islam yang menyokong terorisme. Menurut catatan Pentagon yang dipublikasikan majalah The Atlantic, Qatar membantu Jabhat al-Nusra dengan perlengkapan militer dan dana. Kelompok teror tersebut sempat beroperasi sebagai perpanjangan tangan Al-Qaida di Suriah. Jerman juga pernah melayangkan tudingan serupa terhadap pemerintah Qatar ihwal dana untuk Islamic State
Foto: picture-alliance/AP Photo/K. Jebreili
Dinar untuk al Nusra
Tahun 2014 silam Washington Post memublikasikan laporan yang mengungkap keterlibatan Kuwait dalam pembiayaan kelompok teror di Suriah, seperti Jabhat al Nusra. Laporan yang berlandaskan kesaksikan perwira militer dan intelijen AS itu menyebut dana sumbangan raksasa senilai ratusan juta dolar AS.
Foto: Reuters/H. Katan
Dukungan "tak langsung"
Harus ditekankan tidak ada bukti keterlibatan kerajaan al-Saud dalam berbagai aksi teror di seluruh dunia. Namun pada serangan teror 11 September 2001 di New York, AS, komite bentukan senat menemukan bahwa pelaku memiliki hubungan "tidak langsung" dengan kerajaan dan "mendapat dukungan dari kaum kaya Saudi dan pejabat tinggi di pemerintahan."
Foto: AP
Pencegahan Setengah Hati
Sejauh ini pemerintah Arab Saudi terkesan setengah hati membatasi transaksi keuangan gelap untuk pendanaan terorisme dari warga negaranya. Dalam dokumen rahasia Kementerian Pertahanan AS yang bocor ke publik, Riyadh misalnya aktif melumat sumber dana Al-Qaida, tapi banyak membiarkan transaksi keuangan untuk kelompok teror lain seperti Taliban atau Lashkar-e-Toiba.
Foto: picture-alliance/dpa/Saudi Press Agency
Bantahan Riyadh
Namun Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, membantah hubungan antara ideologi Wahabi dengan terorisme. "Anggapan bahwa Saudi membiayai ekstremisme atau Ideologi kami menyokong ekstremisme adalah omong kosong. Kami aktif memburu pelaku, uang dan dalang di balik tindak terorisme," tukasnya.
Foto: Reuters/C. Barria
11 foto1 | 11
Investasi pulihkan infrastruktur dasar
Pasokan listrik dari negara di Suriah, saat ini hanya tersedia selama dua hingga tiga jam per hari di sebagian besar wilayah. Namun, pemerintahan Presiden Ahmed al-Sharaa berjanji akan segera meningkatkan pasokan energi secara signifikan di seluruh negeri.
Damaskus dikabarkan menandatangani kesepakatan dengan empat perusahaan pada Kamis (29/5), untuk memperluas kapasitas pembangkitan listrik nasional sebesar 5.000 megawatt. Proyek ini berpotensi menggandakan jumlah kapasitas pasokan energi nasional.
Kesepakatan ini menandai dimulainya Syria Power Revival Initiative, yang akan ditandatangani di Istana Kepresidenan Suriah pada hari Kamis, menurut undangan media yang dikeluarkan oleh UCC Holding asal Qatar. Unit perusahaan tersebut, UCC Concession Investments, akan menjadi pengembang utama proyek kelistrikan di Suriah ini.
Damaskus sebelumnya mengandalkan pasokan minyak dari Iran untuk memproduksi listrik. Namun, pengiriman minyak terhenti, sejak Presiden Bashar al-Assad yang didukung Teheran digulingkan pada Desember lalu.
Sebagai solusi sementara, Qatar berinisiatif memasok gas alam cair untuk pembangkit listrik utama di Suriah sejak Maret, guna menutupi kekurangan energi yang kritis.