Muhaimin Isklandar (Cak Imin) mengatakan, IKN harus terus dilaksanakan. Ini berbeda dengan pernyataan Capresnya, Anies Baswedan, yang berulang kali menegaskan akan menghentikan IKN jika terpilih.
Iklan
Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons terkait Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dilanjutkan atau tidak jika ia dan Anies Baswedan menjadi pemimpin. Cak Imin mengatakan IKN adalah produk undang-undang tetapi juga dampaknya perlu dipertimbangkan dari berbagai sisi.
"Untuk IKN karena saya membaca artikel dan juga beberapa yang dilontarkan daripada Bapak dan juga calon Bapak. Bahasanya mengatakan tidak akan melanjutkan pembangunan IKN, padahal IKN sendiri kan sudah menghabiskan dana yang begitu besar," tutur salah satu peserta bernama Rehan di Acara Universitas Negeri Padang (UNP) Pekan Demokratis, Sumatera Barat, Senin (4/12/2023).
"Ketika nantinya Bapak menjabat, kemudian tiba-tiba dihentikan apakah nantinya tidak merugikan negara ini?" lanjutnya.
Cak Imin tak sempat menjawab pertanyaan itu dalam diskusi, tetapi ketika dikonfirmasi ulang, ia menyebut IKN adalah produk undang-undang. Cak Imin memberikan 2 catatan terkait pembangunan IKN.
Kandidat yang Berlaga di Pilpres 2024
Partai politik sudah mendaftarkan kandidat masing-masing untuk berlaga di Pemilihan Presiden 2024. Tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil bacapres sudah resmi terdaftar di KPU.
Foto: DIKA/AFP/Getty Images
Prabowo Subianto
Untuk ketiga kalinya Prabowo maju sebagai kandidat partai Gerindra dalam Pilpres. Menteri pertahanan di kabinet Jokowi saat ini, kalah dalam Pilpres 2014 dan 2019. Dalam survei terakhir, Prabowo masih berada di pemuncak tren elektabilitas mengalahkan dua bacapres lainnya. Walau begitu mantan danjen kopassus ini masih punya sandungan, faktor usia dan keterkaitannya dengan Orba dan keluarga Suharto.
Foto: Grandyos Zafna/Detik.com
Anies Baswedan
Mantan gubernur DKI ini diusung partai NasDem sebagai bacapres jauh hari sebelum dua kandidat lainnya diumumkan. Posisinya masih yang paling lemah, karena dua partai lain, PKS dan PD yang akan berkoalisi mendukung, masih maju mundur. Rekam jejaknya dari pilkada DKI 2017 yang dijuluki pilkada paling intoleran dan sejumlah kegagalan saat memimpin DKI Jakarta, makin memberatkan langkahnya.
Foto: Germain Hazard/DPPI/picture alliance
Ganjar Pranowo
Ketua PDIP Megawati Sukarnoputri sudah resmi mengumumkan gubernur Jawa Tengah ini sebagai bacapres partainya. Ganjar juga didukung satu partai lain yang duduk di DPR, PPP dan dua partai nonDPR, PSI dan Hanura. Sosok Ganjar cukup populer, namun baru-baru ini ia tersandung polemik Piala Dunia U-20, yang menurut beberapa lembaga survei berpengaruh secara signifikan pada tren elektabilitasnya.
Foto: Jafar Umar Zaman/REUTERS
Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi ditunjuk oleh PDI-P sebagai bakal cawapres mendampingi capres Ganjar Pranowo pada pilpres 2024. Tahun 2019 lalu, nama Mahfud juga mencuat untuk jabatan capres, tapi dibatalkan pada menit-menit terakhir.
Foto: Kemenko Polhukam RI
Muhaimin Iskandar
Ketua partai PKB yang biasa dipanggil Cak Imin ini juga sudah resmi didapuk sebagai bacawapres mendampingi capres Anies Baswedan. Rekam jejaknya bisa menjadi kendala meraih suara di kalangan NU pendukung Gus Dur, yang menilai ia merebut PKB dari pamannya. Juga kasus "Dus Durian" akan jadi batu sandungan mendulang suara.
Foto: Ajun Ally/Pacific Press/picture alliance
Gibran Rakabuming Raka
Gibran Rakabuming Raka (36), anak sulung presiden Joko Widodo, yang saat ini menjadi walikota Solo, pada menit terakhir pendaftaran paslon di KPU didapuk menjadi bacawapres. Gibran yang sebelumnya menyatakan tetap tegak lurus pada PDIP diusung oleh partai Golkar dan PAN untuk mendampingi Prabowo dalam Pilpres 2024.
Foto: DIKA/AFP/Getty Images
6 foto1 | 6
"Ya, IKN ini kan produk undang-undang tentu kalau undang-undang harus terus dilaksanakan. Masalahnya cuma 2, yang pertama apakah bisa diefisiensikan lebih baik lagi. Evaluasi, dievaluasi cara kerja pembentukan Ibu Kota Indonesia," kata Cak Imin kepada wartawan.
Ia mengingatkan soal kesiapan anggaran untuk pembangunan ibu kota itu. Ia menyebut undang-undang harus dijalankan tetapi juga perlu dievaluasi.
"Yang kedua, adalah pendekatan pembangunan dan kesiapan anggaran. itu yang terus akan dievaluasi. Itu undang-undang tentu kita akan jalankan dan menggunakan evaluasi. Tentu harus menjadi bagian dari pertimbangan," imbuhnya.