Di Cina, jutaan buruh tidak mendapat jaminan kesehatan. Gaji mereka rendah dan kondisi kerjanya pun sangat buruk. Apalagi menjelang pesta olah raga Olimpiade yang akan digelar di Beijing musim panas ini. Cina memperketat pengawasan atas aktivis HAM dan buruh. Aktivis Asia Monitor Resource Centre yang bermarkas di HongKong Apo Leong menyatakan, seharusnya semua buruh dunia mendapat perlakuan yang sama, terlepas dari negara dan asal usulnya.

"Kami berharap, setelah Olimpiade Cina mengubah sejumlah kebijakannya sehingga sesuai dengan hukum perburuhan internasional. Selain itu, mereka seharusnya mengizinkan para aktivis HAM dan buruh melakukan tugas mereka, yaitu melindungi kepentingan rakyat kecil."

Lain lagi masalah yang dihadapi India, kata Urikhimbam Nobokishore Singh. Ia mewakili gerakan LSM untuk Manipur, suatu kawasan di Utara India yang sudah puluhan tahun menjadi kawasan operasi militer. Sejak tahun 1958 India memberlakukan UU kewenangan Khusus Angkatan Bersenjata di Manipur. UU ini menjamin impunitas militer di kawasan yang kaya sumber daya alam itu. Sejumlah mega-proyek digagas di Manipur yang menyebabkan warga asli terpinggirkan dan makin terjerumus dalam kemiskinan.

"India membutuhkan pasokan energi luar biasa dan kami masih mengandalkan minyak dan uranium. Dengan kehadiran militer mereka dapat menambang sumber daya alam di sana, dan mereka tidak tertarik melindungi hak rakyat di sana."

Baik di Cina maupun di India, kepentingan ekonomi kerap menjadi alasan pelanggaran HAM. Berbeda dengan di Pakistan. Perempuan mengalami diskriminasi karena hukum adat yang menempatkannya di bawah laki-laki. Banyak perempuan yang dijual untuk membayar utang keluarga, kata Rubina Feroze. Peggiat hak perempuan itu menceritakan, tidak ada kerangka hukum di Pakistan yang melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Walau begitu, Rubina melihat secercah harapan bagi perempuan di negaranya.

"Pakistan tengah mengalami perubahan besar, untuk pertama kalinya dalam sejarah kami memiliki gerakan masyarakat sipil yang begitu kuat. Mereka berani mempermasalahkan soal hak asasi. Kami berharap gerakan ini tetap dinamis dan akan membawa perubahan positif."

Memang, ada sejumlah perubahan positif yang perlu dicatat di Asia. Gerakan akar rumput yang kuat serta solidaritas lintas negara menyebabkan banyak pelanggaran HAM muncul ke permukaan sehingga mendapat perhatian dunia. Tapi, catatan suram HAM di Asia hanya dapat diperbaiki bila perubahan tersebut didukung oleh elit politik dan pemerintahan. Karena, kunci bagi perbaikan tersebut adalah kerangka hukum yang menjamin pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. (zer)