Pada akhir April lalu, sebuah video berjudul “SINGAPURA SERANG KAPAL PERANG RI SAAT PATROLI DI SELAT MALAKA! PRESIDEN PRABOWO MURKA‼️” beredar di YouTube. Dalam waktu sembilan hari, video tersebut sudah ditonton sebanyak 79 ribu kali dan mendapat ribuan komentar. Tak sedikit yang mengungkapkan ujaran emosional seperti, “Mantap sikat aja rakyat dukung habisin Singapore” atau “Sikat, jangan kasih kendor”. 

Lantas, tim Cek Fakta DW melakukan verifikasi atas klaim yang diunggah dalam video tersebut.

Klaim: Singapura tantang perang Indonesia. Singapura usir kapal perang RI saat patroli di Selat Malaka. Presiden Prabowo murka kerahkan seluruh kapal perang dan jet tempur. 

Cek Fakta DW: Menyesatkan.

Klaim tanpa fakta

Proses verifikasi dimulai dari penelusuran fakta di balik klaim, “Singapura tantang perang Indonesia.” Setelah ditelusuri, tidak ada berita kredibel yang menyebut Singapura hendak menantang Indonesia berperang. 

Ketika memverifikasi klaim kedua tentang “Singapura usir kapal perang RI saat patroli di Selat Malaka,” tim cek fakta DW tidak menemukan pemberitaan apapun terkait isu tersebut. Ketika video ditonton, ternyata isi video justru menyebut mengenai dua kapal kargo dari Singapura yang berbalik arah di perairan Indonesia. 

Ketika dicek faktanya, pemberitaan yang berkaitan dengan putar balik dua kapal dari Singapura berkaitan dengan transaksi jual beli minyak. Bila merujuk pada laporan dari Detik Finance, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa dua kapal kargo minyak yang diimpor dari Singapura dan sedang dalam perjalanan di perairan Indonesia, diminta kembali oleh pihak penjual. 

"Tiga-dua hari lalu, kita sudah membeli minyak dari Singapura. Sudah berangkat, ditenderkan oleh Pertamina lewat trader. Sudah berangkat, sudah masuk ke laut Indonesia. Kemudian dsuruh kembali lagi dua kargo," kata Bahlil dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/03) sebagaimana dikutip dalam Detik Finance. Namun, Bahlil menyebut bahwa isu tersebut kini sudah diatasi.

Oleh karena itu, isu kapal kargo minyak ini pun sama sekali tidak membuktikan klaim mengenai Singapura yang mengusir kapal perang RI. 

Singapura menolak ide Purbaya soal tarif Selat Malaka, namun tidak menantang perang

Video hoaks ini muncul tidak lama setelah Menteri Keuangan Purbaya melontarkan ide soal penetapan tarif kapal yang melewati Selat Malaka. 

Faktanya, Singapura memang menolak ide tersebut. Penolakan Singapura atas ide penetapan tarif kapal yang lewat di Selat Malaka terbilang valid karena Selat Malaka adalah perairan internasional sehingga siapa pun bebas berlayar di sana. “Jadi tidak dimiliki oleh satu negara. Pengelolaannya oleh Malaysia, Singapura, dan Indonesia,” kata Aknolt Kristian Pakpahan, Ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas Parahyangan kepada DW. 

Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengakui hak kedaulatan negara, termasuk di dalamnya hak untuk melintasi perairan internasional sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau konvensi hukum laut internasional. 

“Saya rasa kepentingan Indonesia yang lebih mendasar adalah memastikan kepatuhan terhadap UNCLOS dan harusnya menolak ide-ide semacam itu (penetapan tarif di Selat Malaka),” kata Muhammad Habib, Peneliti Departemen Hubungan Internasional CSIS. 

Konflik geopolitik di ASEAN biasanya diselesaikan lewat "The ASEAN Way"

Menurut Aknolt, isu perang yang disebarkan di video tidak akan mudah terjadi. Pengusiran kapal RI oleh Singapura hanya bisa dilakukan bila kapal melewati batas wilayah kedaulatan yang sudah ditetapkan. Itu pun ada tahapan peringatan terlebih dahulu dan tidak serta-merta melakukan aksi pengusiran. “(Ada sistem) radio warning, komunikasi militer, koordinasi diplomatik,” tutur Aknolt. 

Ia meyakini tindakan tersebut tidak terjadi di Selat Malaka. “Jadi bagi saya, informasi itu menyesatkan. Hoaks,” tegas Aknolt. 

Menurut analisis Aknolt, hubungan bilateral Indonesia dan Singapura sebagai anggota ASEAN masih baik-baik saja. Oleh karena itu, jika suatu saat muncul ketegangan, maka akan diselesaikan dengan cara diplomasi. “Kerja sama dalam konteks ASEAN itu bicara soal ASEAN Way. Secara sederhana itu prinsip-prinsip budaya Asia Tenggara yang lebih mengedepankan musyawarah, konsensus, dan penyelesaian melalui jalur diplomasi,” jelas Aknolt. 

Pendapat serupa juga diungkap oleh Habib yang mengungkap bahwa narasi ajakan perang, “tidak melayani atau bahkan tidak berpihak pada kepentingan dua negara.” Bagi Habib, Singapura dan Indonesia adalah, “negara yang rasional yang akan berusaha untuk menghindari tindakan-tindakan yang justru malah memperburuk situasi."

Selain itu, Aknolt juga menyangsikan klaim mengenai Prabowo yang murka dan mengerahkan kapal perang terhadap Singapura. “Untuk mengerahkan angkatan perang pasti ada tahapan-tahapan. Pertama, Presiden, panglima tertinggi perlu melakukan verifikasi insiden. Kedua, dalam konteks seperti ini, biasanya jalur diplomasi yang dikedepankan,” katanya. 

Para pakar hubungan internasional yang DW wawancarai sepakat bahwa hubungan baik antara Indonesia dan Singapura telah terjalain sejak lama sehingga keharmonisan tersebut akan jadi hal yang diutamakan alih-alih memikirkan peperangan.

“Negara juga lebih memprioritaskan menjaga stabilitas perdamaian atau keamanan dibanding memprioritaskan ego masing-masing,” kata Habib. Ia yakin bahwa cara-cara diplomatis akan ditempuh bilamana terjadi perbedaan pandangan atau miskomunikasi.

Disinformasi di tengah ketidaktahuan

Disinformasi terkait geopolitik, menurut Habib, disebarkan oleh orang-orang yang tidak memahami informasi tentang hukum laut internasional, hukum internasional serta implikasinya terhadap posisi dan status Indonesia secara keseluruhan. 

“Akan selalu ada pihak-pihak yang memainkan sentimen emosional tersebut. Terlepas apakah isunya Selat Malaka atau isu hubungan internasional lainnya,” tutur Habib. 

Aknolt terus mengingatkan agar publik senantiasa melakukan pengecekan informasi ke sumber berita yang kredibel. “Terkait misalnya isu-isu seperti perang, penarikan pajak, Singapura mengusir, itu rasanya berita-berita yang kalau kita cerna dengan baik dalam konteks ASEAN, rasanya tidak akan terjadi,” tutup Aknolt. 

Felicia Salvina turut berkontribusi dalam pembuatan artikel ini

Editor: Adelia Dinda Sani