Presiden RI Prabowo Subianto menyebut rekomendasi pemerintah memangkas potongan aplikator ojek online (ojol) telah meningkatkan pendapatan pengemudi secara signifikan. Dalam pidato kenegaraannya , ia mengatakan pengemudi kini menerima 92% dari pendapatan bersih mereka.

"Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%, tapi dengan rekomendasi pemerintah para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik dua kali bahkan ada yang mengatakan dia naik tiga kali," kata Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/08/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

Pernyataan tersebut merujuk pada kebijakan pemerintah yang merekomendasikan pembagian hasil dari sebelumnya 80% untuk pengemudi dan 20% untuk aplikator (80:20) menjadi maksimal 92% untuk pengemudi dan 8% untuk aplikator (92:8). Kebijakan rekomendasi ini diumumkan pada Juni lalu dan mulai dikliam mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Prabowo mengklaim perubahan tersebut membuat pendapatan sejumlah pengemudi meningkat hingga dua bahkan tiga kali lipat.

Tim Cek Fakta DW menelusuri datanya. 

Klaim: Skema baru potongan ojol meningkatkan pendapatan dua hingga tiga kali lipat. 

Hasil Cek Fakta DW: Menyesatkan 

Hasil simulasi: Ada kenaikan, tapi jauh dari klaim

Untuk menguji klaim tersebut, Tim Cek Fakta DW membuat simulasi transaksi sederhana. Misalnya, jika sebuah tarif perjalanan bernilai Rp100.000, pengemudi menerima Rp80.000 pada skema lama (80:20).

Sementara pada skema baru (92:8), pengemudi mendapatkan Rp92.000. Terdapat selisih sebesar Rp12.000 atau naik sekitar 15%. 

Dengan kata lain, jika tarif perjalanan dan jumlah order tetap sama, perubahan potongan dari 20 persen menjadi 8 persen tidak cukup untuk menghasilkan lonjakan pendapatan hingga dua atau tiga kali lipat, atau setara dengan 100-200 persen. 

Simulasi serupa juga dilakukan Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) dengan menggunakan basis data penghasilan ojol tahun 2025 dari survei yang mereka lakukan terhadap 1.018 pengemudi ojol di 62 kabupaten/kota.

Dengan asumsi bahwa satu-satunya perubahan adalah penurunan potongan aplikasi, IDEAS memperkirakan pendapatan bersih pengemudi bertambah sekitar Rp19.000 per hari.

 "Memang ada kenaikan penghasilan, tetapi apa yang disampaikan oleh Presiden ini tidak tepat. Simulasi kami hanya 31% kenaikannya," kata peneliti IDEAS, Muhammad Anwar saat dihubungi DW Indonesia pada Kamis, (21/08/2026).

Menurut IDEAS, kenaikan pendapatan tidak semata-mata ditentukan oleh persentase bagi hasil antara aplikator dan pengemudi. Faktor lain seperti jumlah order, tarif perjalanan, jam kerja, serta biaya operasional juga sangat memengaruhi besaran pendapatan yang diterima pengemudi. Sehingga meskipun ada perubahan, rekomendasi bagi hasil bukan satu-satunya faktor.

Dari mana sumber data yang disebut Prabowo berasal?

Tim Cek Fakta DW Indonesia juga menelusuri berbagai sumber informasi terbuka untuk mencari data yang mendukung pernyataan bahwa pendapatan pengemudi meningkat hingga dua atau tiga kali lipat akibat rekomendasi tersebut. Namun, tidak ditemukan data publik yang menunjukkan basis klaim kenaikan itu.

Selain itu, kami juga telah meminta konfirmasi kepada Badan Komunikasi RI (Bakom RI) mengenai sumber data yang disebut Prabowo tersebut. Namun, hingga artikel ini terbit, kami belum menerima jawaban terkait data yang digunakan Presiden Prabowo.

IDEAS: 16 serikat ojol nyatakan tak ada kenaikan signifikan

Berbeda dengan klaim Prabowo Subiato soal kenaikan pendapatan pengemudi ojol ini, peneliti IDEAS, Muhammad Anwar, justru menemukan fakta di lapangan bahwa pendapatan pengemudi ojol tidak mengalami kenaikan.

 "Kami sedang mendampingi sekitar 16 serikat (pengemudi ojol) dan dari 16 serikat ini menyatakan sama, tidak ada kenaikan (penghasilan) secara signifikan." 

Di sisi lain, Anwar juga menyoroti tidak adanya penyesuaian tarif ojol sejak tahun 2022 di tengah inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). 

"Dalam jangka waktu 2022 hingga 2026 ini, tidak ada kenaikan, sedangkan kita mengalami empat kali inflasi. (Selain itu), kita mengalami beberapa kali kenaikan BBM,” kata Anwar. 

Menurut Anwar, penyesuaian tarif perlu mencari titik tengah yang tidak terlalu membebani konsumen dan tidak mendorong mereka beralih ke layanan lain. Ia menilai kenaikan tarif di kisaran 10 hingga 12 persen masih relatif aman bagi konsumen.

Editor: Tezar Aditya