Institusi politik Uni Eropa sedang bergolak dengan skandal korupsi yang melanda Parlemen Eropa, termasuk di jajaran permimpinnya, dengan potensi masih akan meluas. Mantan Wakil Presiden Parlemen Eropa Eva Kaili adalah satu dari empat orang yang ditahan oleh polisi Belgia, dengan tuduhan "keterlibatan dalam organisasi kriminal, pencucian uang, dan korupsi."

Eva Kaili telah dicopot dari jabatan Wakil Presiden Parlemen Eropa dan telah dikeluarkan dari partai politik dan afiliasinya. Dia dituduh secara langsung menerima suap dari Katar untuk mendukung negara Teluk itu.

Eva Kaili sebelumnya berpidato dengan semangat mendukung Katar dan memberikan suara di komisi, di mana dia tidak duduk menjadi anggotanya. Dia juga menghadiri banyak acara tanpa terdaftar mewakili Uni Eropa.

Perwakilan Katar untuk Uni Eropa dengan cepat membantah dan  menyebut tuduhan itu "tidak berdasar dan sangat salah informasi."

Sementara belum banyak rincian resmi tentang ruang lingkup dan kedalaman penyelidikan polisi di Belgia yang disebarkan, kegiatan anggota Parlemen Eropa (MEP) dan badan Uni Eropa (UE) lainnya sekarang akan semakin diawasi.

"Ketika ada pembuatan kebijakan yang sangat kompleks dan mengakar seperti yang ada di UE, itu menjadi tidak transparan, dan menjadi lebih mudah (bagi pihak luar) untuk membeli pengaruh," kata Jacob Kirkegaard dari lembaga German Marshall Fund kepada DW. "Anda bisa membeli wakil presiden Parlemen Eropa seharga 600 ribu euro! Apakah harganya semurah itu?"

Langkah-langkah transparansi kerja lobi

Uni Eropa sudah memiliki Daftar Transparansi yang memuat nama-nama LSM, kelompok lobi, konsultan, badan amal, dan organisasi lain yang ingin memberikan masukan dalam pembuatan undang-undang. Semua kelompok dan orang yang terdaftar dalam Daftar Transparansi diminta untuk membeberkan neraca anggaran mereka dan sumbangan apa pun dengan nilai di atas 10.000 euro. Namun lembaga Fighting Impunity, yang menjadi pusat skandal korupsi saat ini, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Transparansi.

Selain Eva Kaili, yang juga ditahan adalah mantan MEP dari Italia, Pier Antonio Panzeri dan Francesco Giorgi, rekan Eva Kaili yang juga bekerja untuk Fighting Impunity. Lembaga itu berbagi kantor dengan organisasi nirlaba Italia No Peace Without Justice, yang direkturnya juga ditangkap dalam kasus ini.

"Dengan adanya celah dalam sistem, hal seperti ini pasti akan terus terjadi,” kata Paul Varakas, presiden Society of European Affairs Professionals (SEAP), yang membantu para pelobi melakukan registrasi ke Daftar Transparansi.

Pada tahun 2021, Parlemen Eropa memang menolak untuk menerapkan prinsip "persyaratan ketat" pada Daftar Transparansi, yang akan memaksa mereka hanya boleh bertemu dengan pelobi yang terdaftar.

Pejabat senior di Komisi Eropa, seperti badan eksekutif UE, memang terikat dengan prinsip ini dan hanya diperbolehkan bertemu dengan pelobi yang terdaftar di register. Tetapi para anggota parlemen sendiri tidak, dan mereka menolak langkah yang akan memaksa mereka mengungkapkan semua pertemuan mereka, dengan anggapan bahwa hal itu melanggar "kebebasan mandat" mereka.

Setelah skandal korupsi tersebut terkuak, Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen mengulangi seruan untuk membentuk badan etika yang akan mengawasi semua lembaga UE.

"Kami memiliki aturan yang sangat jelas secara internal di Komisi Eropa, dan saya pikir inilah saatnya untuk membahas di mana ini dapat ditetapkan secara keseluruhan untuk semua lembaga UE," katanya pada konferensi pers di Brussel, hari Senin (12/12).

Kekebalan diplomatik

Anggota Parlemen Eropa juga menikmati kekebalan diplomatik untuk melaksanakan pekerjaan politik mereka tanpa takut dituntut. Menurut Protokol tentang keistimewaan dan kekebalan UE, mereka tidak dapat "tunduk pada segala bentuk penyelidikan, penahanan, atau proses hukum sehubungan dengan pendapat yang diungkapkan, atau suara yang diberikan oleh mereka dalam menjalankan tugas mereka."

Namun kekebalan itu tidak berlaku, "ketika Anggota ditemukan melakukan tindakan pelanggaran dan tidak akan mencegah Parlemen Eropa menggunakan haknya untuk melepaskan kekebalan salah satu Anggotanya."

Jika perlu, Anggota Parlemen Eropa memiliki hak untuk meminta kekebalan mereka ditegakkan, tetapi kantor pers Parlemen Eropa mengatakan tidak ada permintaan seperti itu yang diajukan oleh Eva Kaili. Jaksa penuntut di Belgia juga tidak meminta kekebalan dicabut.

"Jika tidak ada permintaan untuk mencabut kekebalan, maka itu menunjukkan bahwa hakim telah menyimpulkan bahwa kriteria telah dipenuhi untuk pembatalan kekebalan itu," kata juru bicara Parlemen Eropa Jaume Duch.

Di masa lalu, kekebalan misalnya dibatalkan dalam kasus-kasus permohonan ekstradisi. Namun karena kasus kejahatan ini terjadi di Belgia, maka dalam insiden ini tidak ada prosedur ekstradisi.

(hp/as)